Jakarta, Aktual.co — Menteri Pariwisata Arief Yahya menegaskan bahwa urusan wisata bukan dalam ranah antar pemerintah melainkan ‘people to people’.
Dirinya mencontohkan persoalan ini dengan kehidupan antara orangtua dengan anak-anaknya.
“Sehingga diharapkan kalau ada orang tua berantam, anaknya masih mainan nggak? Masih main bersama? Diharapkan begitu,” kata Arief, di Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2).
Diahrapkan, para orangtua yang ‘bertengkar’ tak mempengaruhi anak-anaknya. Hubungan ‘people to people’ menjadi hubungan sosial dan kebudayaan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Australia.
“Wisatawan Australia sekarang sudah tembus 1 juta. Kita harapkan tahun ini menjadi 1,2 juta. 20 persen kalau dari total 10 persen sekitar 94,6 juta,” kata dia.
Sebelumnya, Menlu Australia Julie Bishop mengancam akan melakukan boikot wisata ke Indonesia jika pemerintah Indonesia merealisasikan eksekusi mati terhadap gembong narkoba asal Australia yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan tidak ada lagi alasan Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjend Budi Gunawan sebagai Kapolri. 
Pasalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan prapengadilan Budi Gunawan yang menjadi kekuatan hukum dirinya tidak bersalah, di lain pihak secara konstitusi DPR sudah menyetujui BG menjadi Kapolri.
“Dengan dimenangkannya prapradilan BG oleh PN Jaksel, tidak ada lagi alasan bagi Presiden Jokowi untuk tidak melantik BG sebagai Kapolri,” ujar Neta di Jakarta, Senin (16/2).
Kemenangan ini bukan hanya kemenangan Budi Gunawan, tapi juga kemenangan Polri dan masyarakat, terutama dalam melawan sikap otoriter dan kesewenang-wenangan oknum Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama pemberantasan korupsi.
“Yang dilakukan oknum KPK terhadap Budi Gunawan tidak sekadar penzaliman terhadap calon Kapolri, tetapi juga sebagai sebuah penzaliman terhadap institusi kepolisian,” katanya
Dua alat bukti yang disebut-sebut KPK untuk menjadikan BG sebagai tersangka bukanlah alat bukti, melainkan hanya laporan masyarakat dan LHA PPATK seperti apa yang dibongkar dalam pengadilan.
Neta menambahkan, jika Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri, BG harus segera melakukan konsolidasi dan menata institusi polri yg sempat carut marut pasca konflik perebutan posisi calon Kapolri.
“Kami berharap BG segera menerapkan revolusi mental di tubuh kepolisian. Selain itu, Polri harus segera memproses dugaan kasus pidana yg melibatkan BW, Samad dan dua komisioner KPK lainnya agar terlihat bahwa tidak ada yg kebal hukum di negeri ini.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kabareskrim Mabes Polri Komjen Budi Waseso mengaku dirinya serta institusi Polri merasa senang mendengar putusan hakim yang memenangkan Komjen Budi Gunawan dalam sidang praperadilan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.‎
Pada persidangan praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan Budi Gunawan  sebagai tersangka oleh KPK tidak sah.
“Institusi dan anggota jadi ikut senang (mendengar putusan hakim yang memenangkan Budi Gunawan),” kata Budi di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/2).
Menurutnya, rasa syukur sebagian anggota Polri ‎atas putusan sidang praperadilan yang dimenangkan BG melawan KPK itu adalah hal wajar. “wajar saja (bersyukur), tidak ada larangan,” ujarnya.
‎‎Ditambahkan Budi, BG berhak menang dalam sidang praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka. Oleh karena itu, lanjutnya, putusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi tersebut harus dihormati.
“Itu haknya Budi Gunawan, kalau diputus (diterima permohonan praperadilannya) ya harus dihormati,” ujarnya.
Budi berpandangan, putusan pengadilan itu harus menjadi pedoman untuk mencabut status tersangka BG oleh KPK. Sedangkan, dalam Undang-undang KPK, lembaga anti rasuah itu tidak mengenal surat perintah penghentian penyidikan (SP3). 
“Itu tentu harus dipenuhi sebagai pedoman,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby