Jakarta, Aktual.co — Pengamat hukum tata negara IAIN Ambon, DR.Ismael Rumadhan,MH, menyatakan, Presiden Joko Widodo jangan lagi ragu untuk melantik Komjen Pol. Budi Gunawan menjadi Kapolri yang baru setelah gugatan praperadilannya dikabulkan.
“Kepala Negara tidak lagi bisa beralasan bahwa Budi Gunawan masih menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sehingga pengabulan gugatan praperadilan menjadi dasar kuat agar bersangkutan dilantik menjadi Kapolri yang baru,” katanya, ketika dimintai tanggapan di Ambon, Senin (16/2).
Karena itu, Presiden Jokowi harus menepati janji bahwa sekembalinya dari lawatan ke luar negeri segera memutuskan “nasib” Budi Gunawan.
Apalagi, dengan pengabulan praperadilan tersebut, maka KPK pasti berpikir lagi untuk memproses hukum lagi Budi Gunawan.
“Saya sejak awal telah menyatakan bahwa Presiden terancam diproses hukum di PTUN sekiranya tidak melantik BKG karena sebenarnya telah memiliki kekuatan, baik hukum maupun politik untuk dilantik menjadi Kapolri,” tegasnya.
Purek II IAIN Ambon itu menyarankan Presiden agar komitmen dalam menegakkan hukum dan tidak terpengaruh kepentingan politik maupun desakan yang mengatasnamakan rakyat.
“Tegakkan hukum normatif dalam proses pelantikan Kapolri yang baru sehingga tidak memberikan kesan Presiden mudah diintervensi kepentingan politik,” kata Ismael.
Pertimbangannya, Budi Gunawan mengikuti tes kepatutan dan kelayakan di DPR – RI atas usul dari Presiden dan ternyata dinyatakan lolos.
“Jadi tidak ada alasan Presiden membatalkan proses pengajuan Komjen Pol.Budi Gunawan yang secara politik telah diakui DPR – RI dan itu merupakan kekuatan hukum bagi Kepala Negara agar melantik bersangkutan,” tandasnya.
Kepala Negara, Presiden, menurut Ismael harus tegas sehingga tidak membuat Polri dan KPK saling menjaga citra dari masing – masing institusi dan pada akhirnya membingungkan masyarakat.
“Kondisi saat ini dimanfaatkan KPK maupun Polri untuk mencari kesalahan sehingga merumitkan Presiden sendiri dan dampaknya memicu saling tidak percaya antardua institusi penegakkan hukum,” ujar Ismael Rumadhan.
Sebelumnya, Hakim, Sarpin dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan dan penetapan status tersangka oleh KPK dinyatakankan tidak sah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Keadilan Sejahtera Yudi Widiana Adia, menunggu sikap Presiden Joko Widodo untuk melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. 
Rencananya Fraksi akan melakukan koordinasi dengan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menyikapi persoalan tersebut setelah putusan presiden.
“DPR kan sudah menyatakan dukungan, BG lolos dari DPR. selanjutnya kita serahkan presiden silahkan melantik, justru yang kita tunggu bukan fraksi tapi presiden karena bola ada di presiden,” katanya, Senin (16/2).
Menurutnya, Fraksi PKS akan melakukan koordinasi dengan KMP dan menunggu langkah presiden dalam memutuskan melantik atau tidak Komjend Budi Gunawan sebagai Kapolri.
“Kalau PKS biasanya menyakut hal besar ini akan melakukan koordnasi dengan KMP, sikap nunggu langkah presiden baru merespon. Lihat presiden mengambil langkah apa kita tunggu, baru KMP respon.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri menilai gugatan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan (BG) adalah hal yang wajar dilakukan dalam sistem peradilan.
“Kami lihat ini (putusan praperadilan) adalah suatu hal yang biasa terjadi,” kata Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Rikwanto, di Jakarta, Senin (16/2).
Dia pun menghormati putusan hakim yang telah menerima permohonan praperadilan Budi Gunawan. “Siapapun yang menang dan yang kalah, harus kita hormati bersama,” ujarnya.
Menurut dia, siapapun yang merasa dirugikan dalam proses peradilan boleh mengajukan gugatan praperadilan. Saat ditanya sikap Polri terkait hasil putusan hakim Sarpin, Rikwanto enggan berkomentar.
“Ini masalah perorangan antara Komjen Budi dengan KPK, kita ikuti saja perkembangannya,” katanya.
Permohonan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan dikabulkan dan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakankan tidak sah oleh putusan Hakim Sarpin Rizaldi.
“Menyatakan penetapan tersangka pemohon (Budi Gunawan) oleh termohon (KPK) adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum,” kata hakim Sarpin dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta.
Hakim juga menyatakan Surat Perintah Penyidikan Budi Gunawan Nomor 03/01/01/2015 tidak sah. Hakim menilai tindakan penyidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh KPK ditetapkan tidak sah berdasar tidak sahnya penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan.
Hakim menilai, penetapan tersangka tersebut tidak sah karena KPK tidak berwenang dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan penerimaan hadiah dan janji Budi Gunawan, saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi SDM Mabes Polri yang termasuk pejabat eselon II.
Sedangkan dalam undang-undang hanya disebutkan kewenangan KPK menyidik kasus dugaan korupsi penyelenggara negara pejabat eselon I dan aparat penegak hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu