Jakarta, Aktual.co — Kementerian Kesehatan mengusulkan anggaran sebesar Rp654 miliar untuk perbaikan fasilitas kesehatan primer diseluruh daerah Indonesia.
“Data Kemenkes menunjukkan banyak fasilitas Puskesmas yang memerlukan perbaikan karena rusak berat dan rusak sedang,” kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek disela-sela Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Regional Tengah 2015 di Bali, Senin (16/2).
Usulan anggaran itu akan dimasukkan melalui mekanisme Tugas Pembantuan dan DAK tahun 2015 dalam APBN perubahan mendatang.
Menkes menyebut penguatan pelayanan kesehatan itu ditujukan untuk kesiapan pelayanan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan.
“Targetnya 6.000 puskesmas memenuhi standar pelayanan sesuai Permenkes. Juga terbentuknya 184 rumah sakit rujukan regional dan 14 rumah sakit rujukan nasional bertahap hingga tahun 2019,” ujar Menkes.
Kementerian Kesehatan akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk penguatan kesehatan di layanan primer tersebut.
“Kami melakukan kerjasama dengan Kemendagri supaya ada hubungan antara pusat dan daerah karena kita merasa hubungan ini putus (dengan pemberlakuan otonomi daerah),” ujar Menkes.
Dengan kerjasama itu diharapkan kebutuhan dasar atas kesehatan dapat menjadi perhatian di daerah.
Sekretaris Jenderal Kemenkes Untung Suseno mengatakan salah satu tujuan Rakerkesnas adalah untuk koordinasi dan komunikasi secara efektif antara pusat dan daerah.
“Agar terdapat kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terselenggaranya pembangunan kesehatan secara bersinergi,” demikian Untung.
Rakerkesnas 2015 mengangkat tema Pembangunan Kesehatan dari Pinggir ke Tengah sesuai semangat Nawa Cita yaitu menegaskan sasaran di daerah perbatasan dan tertinggal dalam pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
Rakerkesnas Regional Tengah di Bali itu berlangsung mulai 15-18 Februari 2015 dan dihadiri oleh kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit dari 10 provinsi yaitu DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Bali.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemilik unit Apartemen Capitol Residence SCBD, Supriyansah membenarkan jika Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira, pernah datang ke apartemen Capital Residence.
Hal itu dikatakan Supriansah menjawab pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul yang menayakan apakah Putri Indonesia pernah datang ke apartemennya.
“Saya harus jujur pada hati nurani saya. Bahwa ada (kedatangan itu). Ketika itu saya menjeput mba Putri ke bawah lalu mengantarkan ke atas,” kata Supriyansah, di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (16/2).
Mendengar keterangan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menanyakan siapa yang mengundang Elvira ke unit apartemen, Supriyansah menjawab tidak tahu.
“Saya tidak tahu, tapi saya hanya disuruh jemput ke bawah atas perintah Abraham.”
Tak disebutkan secara detail kapan Elvira dan Samad mendatangi apartemen milik Supriyansah.
Supriyansah bersama beberapa elit PDIP dimintai keterangannya oleh Komisi III DPR terkait pertemuan antara Ketua KPK Abraham Samad dengan elit PDIP yang bertempat di Apartemen Capital Residence.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum tata negara IAIN Ambon, DR.Ismael Rumadhan,MH, menyatakan, Presiden Joko Widodo jangan lagi ragu untuk melantik Komjen Pol. Budi Gunawan menjadi Kapolri yang baru setelah gugatan praperadilannya dikabulkan.
“Kepala Negara tidak lagi bisa beralasan bahwa Budi Gunawan masih menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sehingga pengabulan gugatan praperadilan menjadi dasar kuat agar bersangkutan dilantik menjadi Kapolri yang baru,” katanya, ketika dimintai tanggapan di Ambon, Senin (16/2).
Karena itu, Presiden Jokowi harus menepati janji bahwa sekembalinya dari lawatan ke luar negeri segera memutuskan “nasib” Budi Gunawan.
Apalagi, dengan pengabulan praperadilan tersebut, maka KPK pasti berpikir lagi untuk memproses hukum lagi Budi Gunawan.
“Saya sejak awal telah menyatakan bahwa Presiden terancam diproses hukum di PTUN sekiranya tidak melantik BG, karena sebenarnya telah memiliki kekuatan, baik hukum maupun politik untuk dilantik menjadi Kapolri,” tegasnya.
Purek II IAIN Ambon itu menyarankan Presiden agar komitmen dalam menegakkan hukum dan tidak terpengaruh kepentingan politik maupun desakan yang mengatasnamakan rakyat.
“Tegakkan hukum normatif dalam proses pelantikan Kapolri yang baru sehingga tidak memberikan kesan Presiden mudah diintervensi kepentingan politik,” kata Ismael.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Hakim sidang Praperadilan Sarpin Rizaldi kembali menegaskan bahwa tidak ada teror yang menimpa dirinya selama dan sampai putuskan persidangan yang memenangkan Komjen Budi Gunawan (BG).
“Yang jelas, tidak ada ancaman, tidak ada paksaan,” kata Sarpin, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2).
Usai membacakan putusan praperadilan yang dimohonkan tersangka Budi Gunawan, Sarpin langsung naik ke lantai dua menuju ruangannya. Kemudian beberapa jam kemudian, Sarpin turun ke lantai dasar.
Sambil mengisap sebatang rokok, Sarpin yang mengenakan kemeja pink awalnya enggan mengomentari tentang putusan membebaskan Kalemdikpol Polri itu, dari segala sangkaan KPK. Sarpin pun mengaku memutus gugatan perkara tersebut secara obyektif.
“Saya tidak boleh komentar ya,” singkatnya.
Setelah itu, Sarpin meninggalkan gedung pengadilan menggunakan mobil Honda New CRV. Ia mengaku kecapekan selama memimpin persidangan praperadilan secara maraton seminggu ini. 
“Yang jelas pasti capek,” tandasnya.
Dalam persidangan, Sarpin mengabulkan sebagian permohonan tersangka Komjen Budi Gunawan dan menyatakan, bahwa penetapan tersangka BG oleh KPK tidak sah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Tidak ada alasan lagi bagi presiden untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan pascaputusan Pra Peradilan PN Jakarta Selatan.
Demikian disampaikan Ketua Presidium Koalisi Merah Putih Aburizal Bakrie saat diwawancarai sebuah TV swasta, Senin (16/2).
“Proses hukum dan politik selesai, ini menjadi bahan yang cukup agar presiden melantik BG sehingga posisi kapolri baru menjadi jelas,” ujar Ical.
Seperti diketahui, Hakim Sarpin memutuskan agar KPK mencabut status tersangka terhadap Komjen Pol Budi Gunawan atas kasus dugaan gratifikasi.

Artikel ini ditulis oleh: