Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan upaya paksa terhadap Komjen Budi Gunawan (BG) terkait penetapan tersangkanya, meski tidak melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemasukan rumah terhadap calon tunggal Kapolri itu.
“Termohon (KPK) nyatakan penetapan tersangka bukan upaya paksa, karena belum melakukan upaya paksa, baik penahanan, penangkapan, penggeledahan (itu) tidak dapat dibenarkan,” kata Sarpin saat membacakan pertimbangan hukum putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta, Senin (16/2).
Sarpin menilai, penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan sudah merupakan upaya paksa, karena penetapan tersangka merupakan bagian dari penyidikan sebagaimana pendapat Bernard Arif Shidarta, ahli Filsafat Hukum Pidana dari Universitas Parahyangan Bandung, yang diajukan sebagai ahli di persidangan oleh KPK.
“Menimbang, karena permohonan sah tidaknya penetapan tersangka, penetapan tersangka adalah hasil penyidikan sebagaimana pendapat Bernard Arif Shidarta,” kata Sarpin.
KPK telah melakukan upaya paksa kepada Budi Gunawan sesuai tata cara yang diatur UU atau tidak, dan penetapan tersangka terhadap BG dikualifikasi sebagai upaya paksa.
“Termohon nyatakan penetapan tersangka bukan upaya paksa tidak dapat dibenarkan, bahwa segala tindakan penyidik dalam penyidikan dan jaksa penuntut umum dalam penuntutan adalah upaya paksa, karena sudah proyustisia,” kata Sarpin.
Karena tidak ada lembaga yang dinyatakan berhak menilai sah tidaknya penetapan tersangka, maka hakim menetapkan permohonan peraperadilan yang menguji penetapan tersangka menjadi ranah materi praperadilan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pemilik unit Apartemen Capitol Residence SCBD, Supriansyah mengungkapkan bahwa ada pertemuan yang terjadi kembali selain pertemuan yang dilakukan antara Abraham Samad sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi baik dengan Hasto Kristiyanto selaku Wakil Sekjen PDIP dan Tjahjo Kumolo sebagai Sekjen PDIP.
Ia mengatakan bahwa ada pertemuan  kembali yang ketika itu dihadiri oleh Maruarar Sirait alias Ara.
“Saya tidak terlalu ingat, kalau tidak salah dalam pertemuan selanjutnya ada yang datang lagi ketempat saya. Silahkan dikonfrontir salah satunya pak Maruarar Sirait (Ara),” kata Supriansyah dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III, Gedung DPR RI, Senayan, Senin (16/2).
Pernyataan itu disampaikan Supriansyah ketika usai memberikan keterangannya terkait pertemuan yang terjadi, di unit apartemennya kepada komisi bidang hukum. Dimana, ketika itu, pimpinan sidang yang diketuai Aziz Syamsudin sempat menanyakan, apakah ada pertemuan lainnya dengan Abraham Samad, di unit apartemennya?.
“Apakah ada pertemuan lainnya yang terjadi di unit pak Supriansyah?,” tanya Wakil Ketua DPP Golkar versi Munas Bali.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Pidana Universitas Muhamadyah Jakarta Chairul Huda mengungkapkan putusan Hakim Tunggal perkara praperadilan Komjen Budi Gunawan merupakan terobosan baru dalam hukum di Indonesia.
“Hakim praperadilan membuat suatu terobosan hukum baru” ujar Chairul Huda, ketika berbincang dengan Aktual.co, Senin(16/2).
Menurutnya putusan yang dilakukan oleh hakim Sarpin, sesuai kontruksi dengan hukum yang ada.
“Bagus, sesuai dengan konstruksi berfikir yang saya anut,” ujar Chairul.
Proses praperadilan BG yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah masuk dalam tahap akhir. Dimana hakim Sarpin Rizaldi telah membacakan putusan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada BG oleh KPK, tidak sah.
“Mengabulkan permohonan untuk sebagian. Menyatakan surat perintah penyidikan tertangggal 12 Januari 2015 tidak mempunyai kekuatan mengikat,” kata Sarpin.
Sarpin juga menyatakan bila penyidikan tersangka tidak sah. “Menyatakan penyidikan penetapan tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby