Jakarta, Aktual.co — Polemik yang menimpa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad terkait sejumlah pertemuannya dengan elit politik PDI Perjuangan, untuk maju sebagai calon wakil presiden ketika itu terus menuai persepsi publik.
Setelah Plt Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang membenarkan adanya pertemuan dirinya dengan Abraham Samad di Capital Residences Kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan. Pasalnya, pertemuan itu pun diperkuat, oleh pemilik unit Capital Rersidence SCBD, Supriansyah.
Pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan petinggi PDI Perjuangan dikediamannya itu. Dalam pertemuan itu, dia melihat ada nama Hasto dan Tjahjo Kumolo.
Setidaknya, pengakuan itu pun sudah dibenarkan oleh dua saksi, sehingga cerita pertemuan tersebut bukan lagi seperti yang diopinikan publik, sebagai hal yang mengada-ada.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan, jika dalam kasus ini komisi III DPR RI lebih pada bersifat pasif dan menunggu. Tidak dalam ranah untuk mendesak KPK membentuk komite etik di kasus Abraham Samad.
“Kalau posisi komisi III, kalau kita lihat ini kan semua komisi III sebagai institusi, kita menunggu saja,” kata Arsul kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (30/1).
Ia berpadangan, jika komisi III DPR RI melakukan, semisal rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK, lalu dalam prosesnya, sejumlah hal terkait dengan penangan KPK ditanyakan. Kata dia, ada kekhawatiran, komisi hukum ini akan dinilai bertentangan dengan koalisi masyarakat sipil yang mendukun institusi antirasuah tersebut.
“Kita khawatir begini, misalnya kita mengundang KPK, dalam RDP, teman-teman ini kan memang sebagai anggota DPR punya kebebasan untuk bertanya apapun kan boleh. Nah hal ini kalau misalnya itu yang terjadi, saya sendiri merasa bahwa itu kurang bagus dan jadi jelek DPR ini, dimana seolah-olah juga ada dipihak berlawanan dengan temen-teman koalisi masyarakat sipil,” tutur Wakil Sekjen PPP versi muktamar Surabaya itu.
“Kalau pribadi-pribadi boleh. Adanya kenceng (kritisi) KPK, ada juga yang tidak,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Banda Aceh, Aktual.co — Penulis asal Aceh, Ayi Jufridar menerbitkan novel tentang Jenderal Besar Sudirman. Novel yang berjudul “693 KM, Jejak Langkah Sudirman” itu mengupas tuntas riwayat perjuangan Jenderal Besar Sudirman, jenderal pertama dalam sejarah Indonesia.

Novel setebal 328 halaman itu diterbitkan oleh Noura Books Bandung, Jawa Barat. Sejumlah tokoh dan artis juga menuliskan catatannya tentang novel berlatar belakang sejarah tersebut.

“Novel ini berlatar sejarah. Saya mewawancarai beberapa anak Jenderal Sudirman dan keluarganya. Sehingga, bisa ditarik sisi-sisi kemanusian dari Jenderal Sudirman yang sangat kokoh dalam prinsip menegakkan Indonesia Merdeka,” terang Ayi Jufridar kepada Aktual.co, Jumat (30/1).

Dia berharap, agar novel keempatnya tersebut bisa diterima pasar dengan baik. Selain itu, novel itu bisa menjadi bacaan semua usia dan semua profesi.

“Sehingga, dari novel ini kita bisa memperkaya pemahaman kita tentang sejarah Jenderal Sudirman,” ujar anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe itu.

Saat ini, lanjut Ayi, novel tersebut telah bisa didapatkan di seluruh toko buku Gramedia dan toko buku lainnya di Indonesia. Dalam novel itu, sejumlah tokoh menuliskan catatannya.

Mantan Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu periode 2010-2014, Dipo Alam menyebutkan novel itu telah memperkaya novel fiksi sejarah di Indonesia. Sementara itu, artis Happy Salma menyebutkan novel tersebut sungguh membuat dirinya merasa lebih dekat secara emosial dengan Jenderal Sudirman.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengisyaratkan mendukung langkah Komjen pol Budi Gunawan yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi.
Menurut dia, alangkah baiknya bila proses pemeriksaan menunggu hasil pra peradilan yang diajukan oleh Budi Gunawan ke Pengadilan Jakarta Selatan.
“Mungkin ada baiknya kalau ada proses pra peradilan, tunggu saja,” kata dia, di Jakarta, Jumat (30/1).
Pun demikian, sambung Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu mengatakan, dalam pemeriksaan terhadap seseorang ada sejumlah prosedur yang harus dipenuhi, dan setiap orang pun harus patuh kepada hukum.
“Kalau alasan masuk akal, masih ada beberapa kali untuk memenuhi, harus ada penjelasan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang