Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi diminta tak melibatkan TNI dalam menghadirkan saksi-saksi dalam penyidikan perkara calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai rencana yang dilakukan KPK itu dikhawatirkan akan memperkeruh suasana yang saat ini kedua lembaga penegak hukum itu memanas.
“Di dalam undang-undang sudah diatur bagaimana batasan dan kewenangan TNI-Polri. Oleh karena ini permasalahan KPK dan Polri seyogyanya diselesaikan oleh kedua intitusi,” kata Agus Hermanto di Mataram, Jumat (30/1).
Menurut dia, jika ada permasalahan karena ketidakhadiran saksi-saksi dari Polri, KPK harus mampu menahan diri tanpa harus melibatkan TNI.
“Ada cara-cara yang lebih bijak yang harus kita kedepankan. Kalau pun ada saksi-saksi yang tidak hadir segera komunikasikan dengan Polri,” kata Agus.
Sebaliknya, kata dia, “Saya juga meminta agar pihak kepolisian mendorong anggotanya hadir jika ada pemanggilan untuk menjadi saksi di KPK.”
“Kalau itu sudah dilakukan maka dengan sendirinya permasalahan ini bisa pula dituntaskan,” katanya.
Sebelumnya, KPK mempertimbangkan untuk meminta bantuan TNI dalam menghadirkan saksi-saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi mencurigakan dengan tersangka mantan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan.
“Kami akan berkomunikasi dengan Presiden apakah bisa menggunakan kekuatan lain kalau memang tidak ada jaminan teman-teman di kepolisian sendiri bisa membantu KPK,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung Ombudsman Jakarta, Kamis (29/1).
Dalam kasus BG, KPK sudah memanggil 10 orang saksi yang sebagian besar anggota aktif Polri, namun hanya satu orang yang memenuhi panggilan, yakni Irjen (Purn) Syahtria Sitepu.
Bambang mengatakan, permintaan bantuan kepada TNI itu akan dilakukan dengan hati-hati. “Pasti KPK sangat berhati-hati, sesuai dengan aturan, tidak mau gegabah,” kata Bambang.
KPK juga sudah berkomunikasi dengan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengenai upaya menghadirkan saksi yang dipanggil KPK.
Saksi-saksi yang dipanggil tapi tidak memenuhi panggilan adalah Direktur Penyidikan Pidana Umum Badan Reseserse Kriminal Polri Brigjen Pol Drs Herry Prastowo; dosen utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Kombes Pol Drs Ibnu Isticha; mantan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum Polri Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto; mantan Wakil Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Andayono yang sekarang menjabat Kapolda Kalimantan Timur.
Selain itu, Wakil Kepala Polres Jombang Kompol Sumardji; Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan; Widyaiswara Madya Sespim Lemdikpol Brigadir Jenderal Pol Budi Hartono Untung yang mantan Kapolda Bangka Belitung; anggota Polres Bogor Brigadir Polisi Triyono dan pihak swasta Liliek Hartati.
KPK juga memeriksa mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Hanura Susaningtyas NH Kertopati, seorang ibu rumah tangga Sintawati Soedarno Hendroto dan pegawai negeri sipil Tossin Hidayat. Susaningtyas diketahui tidak dapat memenuhi panggilan karena sedang sakit.
Budi Gunawan diduga terlibat dalam transaksi-transaksi mencurigakan sejak menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.
KPK menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tokoh nasional Prabowo Subianto di Istana Bogor, di tengah kisruh KPK dan Polri.
“Ini menjadi titik terang bagi bangsa dan negara menuju ke arah yang lebih baik,” kata Agus Hermanto di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (30/1).
Menurutnya, silaturahim antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto itu harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak, sebagai sebuah itikad baik untuk membangun bangsa dan negara.
“Kita apresiasi pertemuan ini dan kita harus dukung,” kata dia.
Menurut Agus, pertemuan dua tokoh yang pernah bersaing dalam pemilihan presiden 2014 tersebut dinilainya bagus, terlebih lagi di tengah kisruh permasalahan KPK dan Polri.
“Bagi kami pertemuan dua tokoh penting di republik ini sangat bagus dan mampu menyejukkan suasana di tengah ketegangan kedua institusi penegak hukumm, yakni KPK dan Polri,” katanya.
Meski demikian, politisi Partai Demokrat ini berharap pertemuan tersebut tidak hanya sebatas Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Namun, bisa juga diikuti oleh tokoh-tokoh lain, sehingga permasalahan yang membelit bangsa dan negara bisa dapat segera terselesaikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kuasa hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Razman Arif Nasution, menyebut surat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak jelas. 
Tak jelas yang dimaksud Razman surat yang diterimanya itu tidak jelas siapa yang mengirimkannya.  “Ada yang bilang dari pos, tidak ada tanda terima, tidak tau siapa yang menyerahkan. BG sendiri bagaimana mau menghadiri, tidak siapa serahkan terima, dan siapa yang bertanggungjawab,” kata Razman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/1).
Menurut dia, penyampaian surat ini tidak sesuai dengan prosedur administrasi. Dia menilai, KPK lagi-lagi langgar etika dalam prosedur administrasi.
Dia menyebut, idealnya surat itu jelas siapa yang mengirimkan dan siapa yang menerima. Harus ada surat tanda terima yang menjelaskan hal-hal tersebut. 
“Surat jangan sembunyi-sembunyi dong,” ujarnya. 
Budi dicalonkan sebagai Kapolri oleh Presiden tanggal 9 Januari lalu. Pada 13 Januari, KPK menetapkan Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu sebagai tersangka. 
Dia diduga menerima hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.
Atas perbuatannya, Budi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup mengintai Budi jika bekas ajudn Megawati Sokarnoputri itu terbukti melanggar pasal-pasal tersebut. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu