Jakarta, Aktual.co —Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon mengimbau Indonesia pada hari Jumat untuk tidak mengeksekusi 12 terpidana mati untuk kasus narkoba, yaitu warga Australia, Brasil, Perancis, Ghana, Nigeria dan Filipina dan empat warga Indonesia.  Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Ban telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada Kamis (12/2) untuk mengungkapkan keprihatinannya terkait eksekusi hukuman mati gelombang ke dua di Indonesia.

“PBB menentang hukuman mati dalam segala keadaan. Sekretaris Jenderal mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan eksekusi mati bagi tahanan kasus narkoba yang tersisa,” kata Dujarric dikutip dari Reuters, Sabtu (14/2). Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan bahwa dua warga Australia, Myuran Sukumaran, 33 tahun, dan Andrew Chan,  31 tahun, termasuk dalam terpidana mati yang akan dieksekusi setelah presiden Joko Widodo menolak permohonan grasi mereka pada bulan Januari lalu.

Sukumaran dan Chan termasuk dalam kelompok Bali Nine anggota kelompok yang disebut sebagai Bali Nine. Mereka dibekuk di bandar udara Ngurah Rai, Denpasar pada 2005, dan kasus mereka menjadi isu besar dalam politik dalam negeri Australia.

PM Abbott Memohon Penghentian Ekseskusi
Perdana Menteri Tony Abbott  juga melayangkan permohonan kepada Indonesia untuk mengabulkan grasi terhadap Sukumaran dan Chan, yang merupakan anggota kelompok yang disebut sebagai Bali Nine. Mereka dibekuk di bandar udara Ngurah Rai, Denpasar pada 2005, dan terbukti bersalah mencoba menyelundupkan lebih dari delapan kilogram heroin dari Indonesia ke Australia

” Jutaan warga Australia merasa sangat, sangat marah terkait dua terpidana mati asal Australia di Indonesia. Dan saya mohon, bahkan di saat-saat terakhir ini, agar Indonesia responsif kepada permohonan kami, sebagaimana sebuah negara memohon penyelamatan nyawa warganya kepada negara lain,” kata Abbott, dikutip dari Channel NewsAsia, Sabtu (14/2). Media Australia melaporkan bahwa terdapat 360 orang Indonesia dengan hukuman mati di seluruh dunia, termasuk di Malaysia, Singapura, Tiongkok, Arab Saudi dan Qatar. Sebanyak 230 orang di antaranya terkait kasus narkoba. “Kami membenci hukuman mati, kami menganggap (hukuman mati) sebagai hukuman barbar,” kata Abbott.

Abbott juga mengancam, jika Indonesia tetap melanjutkan eksekusi mati, Australia tidak segan menunjukkan “ketidaksenangannya” dan menarik diplomatnya dari Jakarta.  “Kami akan menemukan cara untuk menunjukkan ketidaksenangan kami (atas eksekusi mati tersebut). Kami menghormati kedaulatan Indonesia, tapi kami akan sangat menghargai kebesaran hati dalam hal ini,” kata Abbott. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop juga meminta Indonesia untuk memperlihatkan belas kasihan dalam kasus ini. “…kita tidak boleh berhenti berharap dan kami akan terus melakukan upaya menyelamatkan warga negara Australia,” kata Bishop pada Kamis (12/2).

Sementara, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Armanatha Nasir, mengatakan hukuman mati sesuai dengan hukum Indonesia dan dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.

“Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius,” kata juru bicara Armanatha Nasir, kepada Reuters.  “Indonesia berpandangan bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan paling serius, tanpa pandang bulu membuat jutaan korban menderita dan menyebabkan banyak kematian,” kata Armanatha.

Indonesia memiliki hukum yang keras untuk pelaku kasus narkoba, dan memulai kembali eksekusi mati pada 2013 setelah lima tahun tidak dilaksanakan. Pada eksekusi mati gelombang pertama Januari lalu, sebanyak enam terpidana mati asal Brazil, Malawi, Belanda, Nigeria dan Vietnam telah dieksekusi di Nusakambangan.

Brasil dan Belanda menarik pulang duta besar mereka untuk berkonsultasi, sementara Nigeria memanggil duta besar Indonesia di Abuja, setelah eksekusi warga negara mereka bulan lalu. Hubungan Indonesia dan Australia memang kerap menegang menyusul sejumlah kebijakan kedua negara. Pada tahun 2013 misalnya, Indonesia menarik pulang duta besar dan membekukan kerjasama militer dan intelijen setelah muncul laporan bahwa Canberra memata-matai pejabat tinggi Indonesia, termasuk istri presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hubungan diplomatik RI-Australia kembali normal pada Mei tahun lalu.

Jakarta, Aktual.co —Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengumumkan pembekuan semua operasi di Kedutaan Besarnya di Yaman. Mereka khawatir dengan kondisi keamanan, demikian laporan kantor berita resmi Saudi Press Agency, Jumat (13/2) waktu setempat. “Staf kedutaan diminta meninggalkan Yaman dan pulang ke Arab Saudi,” kata kementerian itu sebagaimana dilaporkan Xinhua –yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi. Ia menambahkan keputusan tersebut diambil saat kondisi politik dan keamanan di Ibu Kota Yaman, Sana’a, bertambah buruk.

Situasi keamanan bertambah buruk di Yaman sejak Januari. Setelah Syiah Al-Houthi merebut Istana Presiden di Sana’a, Ibu Kota Yaman. Pada 6 Februari, kelompok Al-Houthi mengumumkan tindakan sepihak untuk membubarkan parlemen dan membentuk dewan presiden untuk mengambil-alih kekuasaan setelah perdana menteri dan presiden Yaman meletakkan jabatan. Namun pengunduran diri kedua pejabat paling senior di Yaman tersebut ditolak semua partai politik dan dicela oleh negara Arab di Teluk.

Kebuntuan politik di Yaman juga mendorong Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia dan Jerman menarik staf diplomatik dari Sana’a, dengan alasan situasi keamanan. Namun, kelompok Al-Houthi belum lama ini menyatakan negara Barat tak memiliki alasan untuk menutup kedutaan besar. Mereka berkeras bahwa situasi keamanan di ibu kota Yaman “kokoh”.

Kelompok Syiah Al-Houthi, yang juga dikenal dengan nama Ansarullah dan berpusat di Provinsi Utara-jauh Yaman, Saada, telah memperluas pengaruhnya ke arah utara, setelah menandatangani kesepakatan perdamaian dan pembagian kekuasaan –yang ditaja PBB– pada 21 September 2014. Sebelumnya bentrokan maut berkecamuk selama satu pekan. Pada Senin (9/2), partai politik di Yaman dan kelompok Al-Houthi melanjutkan pembicaraan di bawah penengahan Utusan PBB Jamal Benomar. Pertemuan itu bertujuan menemukan penyelesaian guna mengakhiri secara damai krisis saat ini.

Jakarta, Aktual.co —Presiden Venezuela Nicholas Maduro menyebut, pihaknya berhasil menggagalkan upaya kudeta yang dilakukan oleh lima orang pejabat penerbangan.”Kami telah merusak dan menggagalkan upaya kudeta terhadap demokrasi dan stabilitas negara kita,” ujar Maduro di ibukota Caracas, seperti yang dikutip Republika.co
.
Maduro menyebut, upaya kudeta itu didalangi oleh Amerika Serikat dengan cara merencanakan penyerangan udara ke istana presiden dan target lainnya. Lebih lanjut ia menyebut bahwa salah satu dari lima orang yang berupaya melakukan kudeta adalah seorang jenderal yang disebut Hernandez, alias el Oso (the bear). Ia dan empat pejabat tinggi penerbangan lainnya telah merancang upaya kudeta bersama.

“Ini adalah upaya untuk menggunakan kelompok perwira penerbangan militer untuk memprovokasi peristiwa kekerasan,” kata seorang kepala eksekutif Venezuela seperti dimuat Press TV. Ini bukan kali pertama upaya kudeta terjadi di Venezuela. Negara tersebut sebelumnya telah mengalami sejumlah upaya kudeta yang didukung Amerika Serikat.

Venezuela memang merupakan negara yang tetap memilih untuk berselisih dengan Amerika Serikat semenjak masa kepemimpinan Hugo Chavez berakhir pada tahun 1999. Kedua belah pihak telah menolak untuk bertukar duta besar sejak tahun 2010.

Jakarta, Aktual.co —Kepolisian Kanada, RCMP, menyatakan berhasil menggagalkan rencana serangan penembakan massal yang melibatkan setidaknya dua orang di provinsi pantai timur Nova Scotia, pada Jumat (13/2). Polisi menyatakan pelaku berencana meluncurkan serangan pada Hari Kasih Sayang, atau Valentine’s Day, Sabtu (14/2), seperti yang dilansir CNN.

Polisi menyatakan plot serangan melibatkan seorang pria berusia 19 tahun asal Timberlea, Nova Scotia, dan seorang wanita berusia 23 tahun dari Jenewa , Illinois. Polisi menyatakan mereka memperoleh informasi yang menunjukkan dua tersangka memiliki sejumlah senjata api dan berencana membawa senjata tersebut ketika mengunjungi sebuah ruang publik di Halifax, Nova Scotia pada Sabtu (14/2) untuk meluncurkan tembakan kepada publik sebelum melakukan aksi bunuh diri.

Pernyataan polisi tidak tersebut tidak disertai dengan penjelasan mengenai motif serangan. Meskipun demikian, petugas polisi menyatakan rencana serangan tersebut sebagai “kejadian teroris”. “Saya menilai rencana ini dilakukan oleh sekelompok individu yang memiliki sebuah keyakinan dan bersedia untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga. Namun, proses penyelidikan tidak mengklasifikasikan (rencana ini) sebagai serangan teroris,” kata Komandan Polisi Nova Scotia, Brian Brennan, dikutip dari Reuters (13/2).

“Saya menilai, serangan tersebut tidak berhubungan dengan sentimen budaya,” kata  Brennan melanjutkan. Bukti yang dikumpulkan polisi merujuk bahwa terdapat tersangka lainnya, yaitu dua pria asal Nova Scotia, berusia masing-masing 20 tahun dan 17 tahun. Meskipun demikian, nama dan keterlibatan mereka dalam rencana serangan ini tidak dijelaskan oleh kepolisian.

Polisi menyatakan mereka menemukan jenazah seorang pria berusia 19 tahun di sebuah rumah pada Jumat (13/2) malam. Polisi menduga tewasnya pria tersebut terkait dengan rencana serangan penembakan massal ini.

Sementara, seorang pria berusia 20 tahun dan wanita berusia 23 tahun ditangkap di bandara Halifax. Tersangka lainnya,  pria berusia 17 tahun ditangkap di tempat lain. ” Kami percaya kami telah menangkapnya semua tersangka dalam rencana serangan ini dan berhasil menggagalkan (serangan). Kami yakin tidak ada tersangka lain,” kata Brennan.

Pemerintah Kanada mulai gencar menghadapi kelompok radikal setelah serangan lonewolf pada Oktober 2014. Para pejabat keamanan Kanada mengatakan mereka prihatin dengan apa yang mereka gambarkan sebagai serangan potensial yang dilakukan oleh lonewolf, individu radikal yang bergerak sendiri. Akhir Januari lalu, Kanada memperkenalkan RUU yang memberikan kewenangan lebih kepada badan intelijen agar bisa bertindak menghadapi ancaman terorisme. RCMP mengatakan pada Oktober pelacakan sekitar 90 orang yang bisa menimbulkan bahaya di Kanada atau di luar negeri, dan bersumpah untuk membuat lebih banyak penangkapan.