Jakarta, Aktual.co —Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah mini market dan toko serba ada. Guna mengantisipasi peredaran cokelat valentine day berhadiah alat kontrasepsi.
“Ada dua tim yang kita sebar, satu tim menyisir wilayah Bogor Barat dan tim kedua menyisir wilayah Bogor Timur,” kata Kepala Disperindag Bogor Bambang Budianto, Jumat (13/2).
Bambang mengatakan satu tim yang terdiri dari delapan orang melakukan pemeriksaan ke sejumlah mini market dan toserba di wilayah Kota Bogor.
Penyisiran dilakukan secara tersembunyi dengan melibatkan dua pelajar SMA yang sedang magang di dinas tersebut.
“Kita sengaja melakukan operasi ini, karena kalau kita langsung yang turun bisa jadi mereka menyembunyikan barang buktinya. Dengan bantuan anak-anak SMA yang lagi magang ini berpura-pura sebagai konsumen,” kata Bambang.
Razia yang dilakukan selama satu hari penuh dengan menyisir belasan toko dan mini market tidak ditemukan adanya cokelat valentine dengan paket kondom seperti yang pernah terjadi tiga tahun lalu.
Menurut Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Mangahit Sinaga, tidak ditemukannya penjualan cokelat valentine berhadiah kondom menandakan wilayah Kota Bogor sudah steril.
“Artinya pemilik toko memiliki kesadaran untuk tidak menjual cokelat berhadian kondom itu, sejak tiga tahun yang lalu, tahun ini dan tahun sebelumnya, operasi yang kita lakukan tidak menemukan adanya penjualan cokelat tersebut,” kata Sinaga.
Sinaga menambahkan sidak cokelat valentine berhadiah kondom masih akan dilakukan hingga besok untuk memastikan tidak ada lagi peredaran cokelat tersebut di Kota Bogor.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengakui tidak mampu mengatasi maraknya tempat pembuangan sementara sampah liar di sejumlah titik sekitar Karawang.
“Membuat TPS sampah itu sulit, karena masyarakat tidak mau di dekat rumahnya ada TPS sampah,” kata Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya setempat, Ridwan Salam, di Karawang, Jumat (13/2).
Dia tidak membantah cukup maraknya TPS sampah liar di daerah sekitar Karawang. Selain akibat tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang over kapasitas, kondisi itu juga dipicu masih minimnya TPS.
Menurut dia, TPS sampah yang ada di Karawang sebenarnya cukup banyak. Tetapi TPS sampah yang dibangun Dinas Cipta Karya Karawang hanya mencapai 10 unit, tersebar di sejumlah titik.
“Jumlah TPS yang ada belum mencukupi, dan belum tersebar hingga ke perdesaan,” kata dia.
Sementara itu, TPS sampah liar kini marak di sejumlah titik wilayah sekitar perkotaan Karawang. Keberadaan TPS sampah liar terlihat di sejumlah titik sisi jalan raya Surotokunto dan jalan raya Lingkar By Pass Karawang.
TPS sampah liar lainnya berada di beberapa titik jalan raya dari Badami-Telukjambe Timur dan beberapa titik sisi jalan raya lainnya.
TPS liar yang tidak dilengkapi dengan bak penampung sampah juga terlihat di sepanjang sisi saluran irigasi dari Johar sampai Warung Bambu. Bahkan, ada beberapa titik sisa pembakaran sampah di TPS liar tersebut.
Data Dinas Cipta Karya Karawang menyebutkan, volume sampah di daerah itu mencapai sekitar 4.000 meter kubik per hari. Sampah-sampah itu merupakan sampah yang dihasilkan masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta pertanyakan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta. Naskah itu dianggap belum sempurna. 
Anggota Balegda, Bestari Barus, berpendapat masih banyak yang harus dikaji sebelum dibahas Balegda. Yang dijadwalkan rampung April 2015. Poin yang masih perlu dikaji, ujar politisi Nasdem,  yakni:
Pertama, naskah Raperda sama sekali belum menggambarkan dampak kerusakan, seperti masalah Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal Raperda sangat berhubungan dengan proyek relamasi pantai dan Giant Sea Wall (GSW).
“Setelah saya baca berhubungan dengan GSW, terkait dengan reklamasi. Ini lemah, tidak menggambarkan dampak kerusakan lingkungan,” kata Bestari, di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (13/2).
Menurut dia, Raperda harus benar-benar jelas menjelaskan dampak kerusakannya. Sebab kalau laut satu kilomer dari garis pantai direklamasi akan banyak biota laut yang mati. “Saya kan delapan tahun jadi penyelam di sana (Pulau Seribu) jadi kita tau,” klaim dia.
Kedua, Raperda belum memasukkan sama sekali penggantian atau kompensasi bagi masyarakat yang merasakan kerusakan dari dampak zonasi pulau-pulau kecil. “Pergantiannya pakai apa, kajian ini sama sekali tidak menyiapkan kompensasi terhadap lingkungan,” jelas dia.
Ketiga, Raperda itu belum mengatur secara jelas pemungutan biaya di pulau-pulau kecil seperti di Kepulauan Seribu. 
Karena saat ini bukan hanya Pemprov DKI yang melakukan pungutan, tetapi ada juga dari Taman Nasional dari Departemen Kehutanan. Menurutnya, ini harus diatur guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Di Pulau Pramuka yang mungut itu dua,” papar dia.
Keempat, dalam naskah akademik tersebut zona perluasan wilayah pesisir ada yang disatukan dengan pemanfaatan pembuangan sampah.
Kelima, pembahasan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak bisa dibahas secara terpisah dengan Revisi Perda No 8 Tahun 1995 tentang reklamasi dan rencana tata ruang Pantura. “Karena saling berkaitan,” ujar dia.
Di mana Perda reklamasi dan rencana tata ruang Pantura juga harus selaras dengan Perda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil nantinya.
“Dampak dari ditetapkannya zonasi wilayah pulau-pulau kecil bisa menggagalkan Perda reklamasi. 80 persen Perda reklamasi tidak dijalankan, kalau kita pakai konsepnya, ini masih perlu kajian,” ujar Bestari.
Balegda akan lakukan pendalaman dengan memanggil konsultan dari eksekutif yang membantu Pemprov DKI merancang naskah akademik Raperda.
“Saya rasa dalam pendalaman konsultan tersebut harus dihadirkan. Jadi perlu ada satu hal. Untuk Jakarta kita. Perlu ada pendalaman. Dihadirkan konsultan, ini naskahnya dari siapa, konsultannya siapa.” 

Artikel ini ditulis oleh: