Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2014 mencatat surplus USD15,2 miliar setelah sebelumnya mengalami defisit USD7,3 miliar pada 2013. Perbaikan tersebut ditopang oleh menyusutnya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan menurun menjadi USD26,2 miliar (2,95 persen PDB) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai USD29,1 miliar (3,18 persen PDB).

“Perbaikan kinerja tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya impor akibat melemahnya permintaan domestik sebagai dampak dari moderasi pertumbuhan ekonomi,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara di Jakarta, Jumat (13/2).

Dari sisi ekspor, meskipun ekspor secara keseluruhan menurun, ekspor manufaktur yang membaik, sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi AS, juga turut membantu perbaikan kinerja tersebut. Selain itu, menyusutnya defisit neraca jasa dan meningkatnya surplus neraca pendapatan sekunder turut berkontribusi terhadap perbaikan kinerja transaksi berjalan.

Pada sisi lain, surplus transaksi modal dan finansial tahun 2014 mencapai 43,6 miliar dolar AS, dari sebelumnya 22 miliar dolar AS pada 2013. Meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial ini didorong oleh kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

“Proses perbaikan keseimbangan eksternal Indonesia yang tercermin pada struktur NPI yang lebih sehat diperkirakan akan terus berlanjut sejalan dengan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang ditempuh Bank Indonesia serta langkah reformasi fiskal Pemerintah,” ujar Tirta.

Kinerja NPI ke depan diperkirakan terus membaik ditopang oleh struktur transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial yang lebih baik. Turunnya harga minyak dunia dan reformasi subsidi Pemerintah akan memperbaiki defisit transaksi berjalan migas, walaupun meningkatnya impor nonmigas terkait dengan proyek Pemerintah di bidang infrastruktur agak menahan perbaikan defisit transaksi berjalan.

Di sisi transaksi modal dan finansial, membaiknya fundamental ekonomi sejalan dengan reformasi struktural yang terus berlangsung mendorong arus modal masuk, baik FDI maupun investasi portofolio, yang diprakirakan masih cukup memadai bagi pembiayaan defisit transaksi berjalan.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus fokus menjaga inflasi dan struktur transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat dengan terus memonitor berbagai perkembangan, baik domestik maupun eksternal, dan memastikan agar dinamika perekonomian nasional berjalan dengan sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, kesulitan untuk menerapkan atau memberlakukan pajak sarang burung walet di daerahnya karena beberapa kendala teknis di lapangan.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskannak) Hulu Sungai Utara Suriani di Amuntai, Jumat (13/2), mengatakan, upaya penarikan pajak terhadap sarang burung walet masih menggantung. Hal tersebut terjadi, antara lain karena satuan kerja perangkat daerah yang mengelolanya belum jelas, di samping pemasaran sarang burung walet yang mulai lesu.

“Hingga saat ini belum diputuskan satuan kerja mana yang mengelola pajak sarang burung walet ini,” katanya.

Berdasarkan pengalaman di daerah lain, kata dia, pajak sarang burung walet dikelola oleh Dinas Kehutanan, sementara Dinas Pendapatan HSU menggandeng Diskannak terkait rencana pemberlakuan pajak sarang burung walet. Padahal, terang Suriani, usaha sarang Burung Walet bukan termasuk kategori budidaya ternak yang menjadi kewenangan atau tugas pokok dan fungsi dari Diskannak.

“Burung Walet tidak diternakan oleh warga, melainkan bebas bersarang begitu saja sehingga bukan termasuk budidaya ternak” katanya.

Kepala Seksi Usaha Ternak Diskannak HSU Wisdi mengatakan, sejak 2013 usaha sarang burung walet mulai lesu di pasaran, karena makin banyaknya masyarakat yang menggeluti usaha ini, sehingga harga jualnya kian menurun. “Waktu Booming pertama kali pada 2011, boleh jadi harga jualnya mencapai Rp20 juta perkilo, sekarang menurut keterangan pengusaha sarang walet harga jualnya hanya sekitar Rp2 juta per kilo,” kata Wisdi.

Menurunnya harga jual sarang burung walet tersebut, kata dia, menjadi salah satu kendala sulitnya pemerintah daerah untuk menarik pajak dari sektor tersebut, selain beberapa kendala lainnya.

Sebelumnya, Pemkab HSU telah memberlakukan pajak untuk usaha sarang burung walet untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi upaya tersebut belum bisa dilakukan karena adanya beberapa kendala. Kendala tersebut, selain anjloknya harga sarang burung walet di pasaran, juga belum adanya ketentuan siap pengelola pajak dari sarang burung walet tersebut.

Menurut Wisdi, untuk mempelajari pajak sarang burung walet ini, pihaknya telah melakukan studi banding ke Gresik Jawa Timur, namun ternyata hasilnya juga tidak memuaskan, karena di pajak sarang burung walet ini juga tidak banyak mendongkrak pendapatan asli daerah.

Selain melakukan studi banding, pada 2012 Diskannak juga telah mendata sekitar 45 sarang burung walet di sejumlah wilayah kecamatan. Jumlah tersebut belum mencapai separuhnya dari keseluruhan usaha sarang burung walet yang ada di HSU karena kemudian kami menghentikan pendataan disebabkan oleh belum diterapkan perda pajak sarang burung walet ini.

“Saya kira lebih menjanjikan retribusi parkir daripada pajak usaha sarang burung ini” katanya.

Wisdi beralasan, selain pemasaran yang kian lesu, penarikan pajak sarang walet ini terkendala kejujuran dari pihak pengusaha atau peternak walet yang tidak terbuka menginformasikan jumlah pendapatannya. Ia mengungkapkan jika draf rancangan peraturan daerah pajak sarang walet sempat diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah HSU pada 2012 namun belum disetujui.

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) HSU Bungsu di Amuntai mengatakan, rencana pemberlakuan pajak sarang burung walet terus dilakukan bersama Dinas Perikanan dan Peternakan. “Kita masih melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada peternak walet untuk mencari format pajak yang bisa disepakati bersama,” Ujar Galuh.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta bergerak menguat sebesar 46 poin menjadi Rp12.755 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp12.801 per dolar AS.

“Ambil untung pelaku pasar uang terhadap dolar AS menjadi salah satu faktor nilai tukar rupiah mengalami penguatan,” ujar Analis pasar uang PT Platon Niaga Berjangka Lukman Leong di Jakarta, Jumat (13/2).

Ia menambahkan penguatan mata uang rupiah juga dipicu adanya ekspektasi dari kalangan pelaku pasar uang bahwa Bank Indonesia akan memangkas tingkat suku bunga acuan (BI rate).

“Sedianya, Rapat Dewan Gubernur BI (RDG BI) akan dilakukan pada pekan depan, BI rate memiliki peluang untuk turun menyusul proyeksi inflasi yang rendah pada tahun ini,” tuturnya.

Dari eksternal, lanjut dia, data ekonomi AS yang diluar estimasi kalangan pelaku pasar keuangan seperti klaim tunjangan pengangguran mingguan AS yang naik serta penjualan ritel AS bulan Januari yang turun menjadi salah satu faktor dolar AS mengalami tekanan terhadap mata uang utama dunia, termasuk rupiah.

“Dalam jangka panjang, rupiah masih memiliki potensi peningkatan seiring optimisme di dalam negeri bahwa perekonomian Indonesia akan lebih baik dibandingkan 2014 yang sebesar 5,02 persem,” ujarnya.

Pengamat Pasar Uang Bank Himpunan Saudara, Rully Nova menambahkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia ekspektasinya masih cukup baik dengan pertumbuhan di kisaran 5,3-5,5 persen pada tahun 2015 ini.

Di sisi lain, kata dia, akan diberlakukannya kebijakan pelonggaran moneter oleh bank sentral Eropa (ECB) akan membuat likuiditas keuangan di pasar global meningkat, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Jumat (13/2) ini tercatat mata uang rupiah bergerak menguat menjadi Rp12.769 dibandingkan hari sebelumnya, Kamis (12/2) di posisi Rp12.794 per dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka