2 Mei 2026
Beranda blog Halaman 39030

Pemerintah Kesulitan Terapkan Pajak Sarang Burung Walet

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, kesulitan untuk menerapkan atau memberlakukan pajak sarang burung walet di daerahnya karena beberapa kendala teknis di lapangan.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskannak) Hulu Sungai Utara Suriani di Amuntai, Jumat (13/2), mengatakan, upaya penarikan pajak terhadap sarang burung walet masih menggantung. Hal tersebut terjadi, antara lain karena satuan kerja perangkat daerah yang mengelolanya belum jelas, di samping pemasaran sarang burung walet yang mulai lesu.

“Hingga saat ini belum diputuskan satuan kerja mana yang mengelola pajak sarang burung walet ini,” katanya.

Berdasarkan pengalaman di daerah lain, kata dia, pajak sarang burung walet dikelola oleh Dinas Kehutanan, sementara Dinas Pendapatan HSU menggandeng Diskannak terkait rencana pemberlakuan pajak sarang burung walet. Padahal, terang Suriani, usaha sarang Burung Walet bukan termasuk kategori budidaya ternak yang menjadi kewenangan atau tugas pokok dan fungsi dari Diskannak.

“Burung Walet tidak diternakan oleh warga, melainkan bebas bersarang begitu saja sehingga bukan termasuk budidaya ternak” katanya.

Kepala Seksi Usaha Ternak Diskannak HSU Wisdi mengatakan, sejak 2013 usaha sarang burung walet mulai lesu di pasaran, karena makin banyaknya masyarakat yang menggeluti usaha ini, sehingga harga jualnya kian menurun. “Waktu Booming pertama kali pada 2011, boleh jadi harga jualnya mencapai Rp20 juta perkilo, sekarang menurut keterangan pengusaha sarang walet harga jualnya hanya sekitar Rp2 juta per kilo,” kata Wisdi.

Menurunnya harga jual sarang burung walet tersebut, kata dia, menjadi salah satu kendala sulitnya pemerintah daerah untuk menarik pajak dari sektor tersebut, selain beberapa kendala lainnya.

Sebelumnya, Pemkab HSU telah memberlakukan pajak untuk usaha sarang burung walet untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi upaya tersebut belum bisa dilakukan karena adanya beberapa kendala. Kendala tersebut, selain anjloknya harga sarang burung walet di pasaran, juga belum adanya ketentuan siap pengelola pajak dari sarang burung walet tersebut.

Menurut Wisdi, untuk mempelajari pajak sarang burung walet ini, pihaknya telah melakukan studi banding ke Gresik Jawa Timur, namun ternyata hasilnya juga tidak memuaskan, karena di pajak sarang burung walet ini juga tidak banyak mendongkrak pendapatan asli daerah.

Selain melakukan studi banding, pada 2012 Diskannak juga telah mendata sekitar 45 sarang burung walet di sejumlah wilayah kecamatan. Jumlah tersebut belum mencapai separuhnya dari keseluruhan usaha sarang burung walet yang ada di HSU karena kemudian kami menghentikan pendataan disebabkan oleh belum diterapkan perda pajak sarang burung walet ini.

“Saya kira lebih menjanjikan retribusi parkir daripada pajak usaha sarang burung ini” katanya.

Wisdi beralasan, selain pemasaran yang kian lesu, penarikan pajak sarang walet ini terkendala kejujuran dari pihak pengusaha atau peternak walet yang tidak terbuka menginformasikan jumlah pendapatannya. Ia mengungkapkan jika draf rancangan peraturan daerah pajak sarang walet sempat diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah HSU pada 2012 namun belum disetujui.

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) HSU Bungsu di Amuntai mengatakan, rencana pemberlakuan pajak sarang burung walet terus dilakukan bersama Dinas Perikanan dan Peternakan. “Kita masih melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada peternak walet untuk mencari format pajak yang bisa disepakati bersama,” Ujar Galuh.

Artikel ini ditulis oleh:

Rupiah Menguat 46 Poin ke Rp12.755

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta bergerak menguat sebesar 46 poin menjadi Rp12.755 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp12.801 per dolar AS.

“Ambil untung pelaku pasar uang terhadap dolar AS menjadi salah satu faktor nilai tukar rupiah mengalami penguatan,” ujar Analis pasar uang PT Platon Niaga Berjangka Lukman Leong di Jakarta, Jumat (13/2).

Ia menambahkan penguatan mata uang rupiah juga dipicu adanya ekspektasi dari kalangan pelaku pasar uang bahwa Bank Indonesia akan memangkas tingkat suku bunga acuan (BI rate).

“Sedianya, Rapat Dewan Gubernur BI (RDG BI) akan dilakukan pada pekan depan, BI rate memiliki peluang untuk turun menyusul proyeksi inflasi yang rendah pada tahun ini,” tuturnya.

Dari eksternal, lanjut dia, data ekonomi AS yang diluar estimasi kalangan pelaku pasar keuangan seperti klaim tunjangan pengangguran mingguan AS yang naik serta penjualan ritel AS bulan Januari yang turun menjadi salah satu faktor dolar AS mengalami tekanan terhadap mata uang utama dunia, termasuk rupiah.

“Dalam jangka panjang, rupiah masih memiliki potensi peningkatan seiring optimisme di dalam negeri bahwa perekonomian Indonesia akan lebih baik dibandingkan 2014 yang sebesar 5,02 persem,” ujarnya.

Pengamat Pasar Uang Bank Himpunan Saudara, Rully Nova menambahkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia ekspektasinya masih cukup baik dengan pertumbuhan di kisaran 5,3-5,5 persen pada tahun 2015 ini.

Di sisi lain, kata dia, akan diberlakukannya kebijakan pelonggaran moneter oleh bank sentral Eropa (ECB) akan membuat likuiditas keuangan di pasar global meningkat, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Jumat (13/2) ini tercatat mata uang rupiah bergerak menguat menjadi Rp12.769 dibandingkan hari sebelumnya, Kamis (12/2) di posisi Rp12.794 per dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Secepatnya Presiden Putuskan Polemik Calon Kapolri

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (keempat kanan), Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) menyapa wartawan seusai memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/2). Presiden menyatakan akan mengambil keputusan secepat-cepatnya terkait polemik pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. ANTARA FOTO/Andika Wahyu

Indonesia Darurat Kekerasan Seksual

Dari kiri ke kanan, Anggota Komite II DPD Anna Latuconsina, Anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka dan Komisioner Komnas Perempuan Masruchah saat menjadi pembicara diskusi Indonesia Darurat Kekerasan Seksual dan Dukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, di Press Room DPR RI, Jakarta, Jumat (13/2/2015). Mereka mendesak DPR dan DPD untuk mengakomodir RUU Kekerasan Terhadap Perempuan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) setelah tidak dimasukkannya RUU tersebut ke dalam Prolegnas 2015 maupun 2019. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

DKI Siapkan Jurus Hadapi Banjir Dengan Maksimalkan Pompa Air

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pompa-pompa air yang tersebar di wilayah ibu kota dapat beroperasi dengan baik, terutama selama musim hujan.

Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Dinas Tata Air DKI Jakarta terkait langkah-langkah antisipasi dan penanggulangan banjir untuk jangka pendek.

“Kita masih mengandalkan pompa air untuk mencegah banjir. Makanya, kita pastikan bahwa pompa-pompa itu dapat berfungsi dengan baik,” kata Kepala Dinas Tata Air DKI Agus Priyono di Jakarta, Jumat (13/2).

Menurut dia, dibutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur penanganan banjir secara keseluruhan. Sehingga, pompa air menjadi solusi untuk jangka pendek.

Berdasarkan data dari Dinas Tata Air DKI, saat ini terdapat sebanyak 555 pompa air yang tersebar di lima wilayah ibukota dengan rincian 149 unit di Jakarta Barat, 120 unit di Jakarta Pusat, 117 unit di Jakarta Utara, 113 unit di Jakarta Selatan dan 56 unit di Jakarta Timur.

Selain memastikan seluruh pompa tersebut berfungsi dengan baik, dia menuturkan pihaknya juga akan memasang sebanyak enam pompa berkapasitas besar di muara-muara sungai di Jakarta.

“Dengan adanya pompa air di muara-muara sungai, diharapkan banjir rob yang seringkali melanda wilayah Jakarta utara dapat berkurang,” ungkap Agus.

Lebih lanjut, dia menyebutkan enam pompa air tersebut, antara lain Pompa Kamal, Pompa Angke, Pompa Marina, Pompa Karang, Pompa Sentiong dan Pompa Sunter Hilir.

Pemsangan pompa-pompa air tersebut diperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Defisit Transaksi Berjalan Triwulan IV 2014 Meningkat ke 2,05 Persen PDB

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan IV 2014 mencatat surplus sebesar USD2,4 miliar. NPI tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya USD4,4 miliar. Dari segi neraca perdagangan nonmigas meningkat karena pertumbuhan ekspor (1,4 persen, qtq) yang melampaui pertumbuhan impor (0,2 persen, qtq).

“Pertumbuhan ekspor nonmigas ditopang oleh kenaikan permintaan, khususnya minyak nabati dan produk manufaktur, yang terjadi di saat tren penurunan harga komoditas masih berlanjut,”  ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara di Jakarta, Jumat (13/2).

Di sisi migas, meskipun volume impor minyak meningkat, defisit neraca perdagangan migas menyusut sebagai dampak dari terus melemahnya harga minyak mentah dunia.

“Meski membaik dari triwulan sebelumnya, defisit transaksi berjalan triwulan IV 2014 tercatat lebih besar dibandingkan dengan defisit sebesar 4,3 miliar dolar AS (2,05 persen PDB) pada periode yang sama tahun 2013 terutama karena melemahnya kinerja ekspor nonmigas,” kata Tirta.

Selain itu, di tengah turunnya harga minyak, defisit neraca migas triwulan IV 2014 juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena lebih rendahnya lifting migas yang disertai meningkatnya volume impor minyak.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain