4 Mei 2026
Beranda blog Halaman 39060

Mengenai Hukuman Mati untuk Warganya, Australia tak Menyerah

Jakarta, Aktual.co — Australia mencoba mencari kesepakatan terakhir dengan Indonesia untuk menyelamatkan dua warganya yang akan dieksekusi mati dalam kasus Narkoba, seperi yang dikutip CNN. Dalam pidato di depan parlemen Menteri Luar Negeri Julie Bishop menjelaskan upaya diplomatik Australia yang bertujuan mendapatkan kesepakatan dan meminta Indonesia untuk memperlihatkan belas kasihan.

“Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk memperlihatkan belas kasihan yang sama kepada Andrew dan Myuran seperti yang dilakukan terhadap warga Indonesia yang berada di situasi serupa di luar negeri,” kata Bishop pada Kamis (12/2). “…kita tidak boleh berhenti berharap dan kami akan terus melakukan upaya menyelamatkan warga negara Australia,” katanya. Myuran Sukumaran dan Andrew Chan adalah dua dari delapan narapidana mati yang akan dieksekusi setelah Presiden Joko Widodo menolak permintaan grasi mereka bulan lalu.

Chan dan Sukumaran adalah anggota kelompok yang disebut sebagai Bali Nine, dan terbukti bersalah mencoba menyelundupkan lebih dari delapan kilogram heroin. Mereka ditangkap di bandar udara Ngurah Rai, Denpasar pada 2005, dan kasus mereka menjadi isu besar dalam politik dalam negeri Australia.

Indonesia sebelumnya telah menolak permintaan Australia untuk memberi keringanan pada Chan dan Sukumaran. Eksekusi kedua orang ini berpotensi memicu kembali ketegangan diplomatik kedua negara tetangga yang seringkali terjadi dan secara berkala memperumit kerjasama dalam masalah-masalah wilayah seperti penyelundupan manusia dan intelijen.

Indonesia menarik pulang dura besar dan membekukan kerjasama militer dan intelijen pada 2013 setelah muncul laporan bahwa Canberra memata-matai pejabat tinggi Indonesia, termasuk isteri presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kerjasama diplomatik penuh dikembalikan pada Mei. Bulan lalu Bishop mengatakan tidak menutup kemungkinan penarikan duta besar Australia jika eksekusi tetap dilaksanakan.

Brasil dan Belanda menarik pulang duta besar mereka untuk berkonsultasi, sementara Nigeria memanggil duta besar Indonesia di Abuja, setelah eksekusi warga negara mereka bulan lalu. Indonesia memiliki hukum yang keras untuk pelaku kasus narkoba, dan memulai kembali eksekusi mati pada 2013 setelah lima tahun tidak dilaksanakan.

Tangani Sengketa Pilkada, Bawaslu Diperkuat

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengusulkan agar keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diperkuat untuk menangani sengketa pemilihan umum kepala daerah.
“Berkenaan dengan penyelesaian sengketa pilkada, perkuat keberadaan Bawaslu dengan kewenangan menyelenggarakan peradilan sengketa pilkada, dalam bentuk panel,” kata Agun, di Jakarta, Kamis (12/2).
Panel peradilan sengketa pilkada bisa dipenuhi sejumlah unsur majelis hakim antara lain dua anggota Bawaslu, dua orang unsur pakar hukum/politik pemilu, dua orang hakim MA, serta seorang unsur masyarakat.
Sementara itu, menyikapi pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2015, Agun menilai ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti perlunya percepatan regulasi, UU dan PKPU, serta efektivitas sosialisasi pilkada serentak.
Selain itu terkait kesiapan partai politik, pendidikan pemilih, penetapan calon/pasangan calon melalui uji publik. Lalu, waktu penyelenggaraan yang harus diupayakan seefisien mungkin/dipersingkat.
Kemudian daftar pemilih yang mudah diakses publik, melibatkan KPK/penegak hukum, membuka seluas-luasnya kesempatan bagi calon perseorangan, hingga penerapan sanksi yang berat bagi siapapun yang melanggar UU dan PKPU.

Artikel ini ditulis oleh:

Pembunuh Mahasiswa Muslim di AS Ternyata Atheis

Jakarta, Aktual.co —Pelaku penembakan tiga mahasiswa muslim di Amerika Serikat, Craig Stephen Hicks, dikenal seorang atheis yang mengecam semua agama. Hal ini terekam di laman Facebook-nya. Hicks, 49 tahun, menyerahkan diri ke polisi setelah menembak mati tiga mahasiswa Universitas North Carolina, UNC, di Chapel Hill. Korban adalah Deah Shaddy Barakat, 23 tahun, Yusor Mohammad (21), dan Razan Mohammad Abu-Salha (19). Barakat dan Mohammad adalah suami-istri, sedangkan Razan adalah adik perempuan Mohammad.

Belum diketahui motif pelaku, namun diduga kuat adalah sentimen agama. Salah satu postingan-nya berbunyi: “Jika soal penghinaan, agamamu yang memulainya, bukan saya. Jika agamamu tetap menutup mulutnya, saya juga akan melakukannya.” Diberitakan The Independent, Rabu, 11 Februari 2015, dalam akun Facebook-nya, Hicks mengaku sebagai pendukung organisasi Atheists for Equality dan sangat aktif mem-posting status serta foto.

Tiga posting terakhirnya adalah video lucu yang menampilkan seekor anjing, iklan maskapai New Zealand Air, dan foto dari United Atheists of Amerika dengan tulisan, “Mengapa Kristen radikal dan muslim radikal menentang pengaruh satu sama lain sementara setuju dalam banyak hal-hal ideologis”. Salah satu foto menampilkan sepucuk pistol revolver miliknya yang terisi penuh peluru. Belum diketahui apakah pistol ini yang digunakan untuk menembak korban atau bukan.

Gambar-gambar yang diunggah Hicks kebanyakan menghina semua agama dan mendukung atheisme. Namun Hicks juga memajang fotonya dan istrinya yang sedang berlibur ke Disneyland. Penembakan tiga mahasiswa muslim itu menuai kecaman dari seluruh dunia. Bahkan tokoh atheis terkenal Amerika Serikat, Richard Dawkins, ikut mengecamnya. Di laman Twitter-nya, Dawkins mengecam pembunuhan tersebut. “Bagaimana seseorang yang bermoral TIDAK mengecam pembunuhan keji tiga muslim AS di Chapel Hill?” tulis Dawkins.

Bangun Smelter di Gresik, Jerat Papua Desak Freeport Terbuka

Jakarta, Aktual.co — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Kerja Rakyat Papua (Jerat) meminta PT Freeport Indonesia mesti terbuka soal alasan kekurangan infrastruktur sehingga memilih Gresik, Jawa Timur untuk membangun smelter.

“Ketika dikatakan infrastruktur belum menunjang, infrastruktur seperti apa yang belum menunjang dan harus dijelaskan terbuka kepada rakyat,” kata Direktur Jaringan Kerja Rakyat Papua (Jerat) J Septer Manufandu di Jayapura, Kamis (12/2).

Manufandu mengatakan, ketika Gubernur Papua Lukas Enembe mengumumkan pembukaan smelter di Papua menandakan Pemerintah Daerah sudah siap.

” Kenapa Freeport harus tolak, bagian tertentu yang harus dilakukan berkaitan dengan hitungan ekonomisnya dan juga melihat infrastruktur yang terpasang, apa-apa saja yang perlu dilengkapi,” katanya.

Menurut Manufandu, kalau pernyataan Freeport terkait alasan infrastruktur maka harus terbuka kepada rakyat.

“Kalau seperti itu sampai kapanpun Smelter tidak akan terjadi di Papua,” ujarnya.

Untuk itulah, kata dia, pembangunan infrastruktur sudah harus dimulai dari sekarang dan direncanakan dari skearang.

“Untuk rencana pembangunan smelter itu di Papua terjadi kalau freeport bilang butuh infrastruktur dan seterusnya belum siap nanti sampai kapanpun tidak siap,” ujarnya.

Ia mengatakan, Freeport sudah harus memulai kesiapan infrastruktur dari sekarang.

“Kalau Freeport punya niat baik maka persiapanya yakni terkait infrastruktur sudah harus disiapkan sejak beroperasi pada 1976,” katanya.

Artinya, lanjut Manufandu, sudah sekian tahun perusahaan tambang emas itu beroperasi di Papua, kenapa tidak dipikirkan jangka panjangnya diantaranya kesiapan infrastruktur yang kemudian membangun smelter.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Vonis Anwar Ibrahim dapat Pengaruhi Hubungan dengan AS

Jakarta, Aktual.co —Keputusan Pengadilan Federal atas pemimpin opisisi Malaysia, Anwar Ibrahim, terkait kasus sodomi menuai banyak kritik karena dianggap sarat motif politik. Kritik keras datang dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa keputusan tersebut bisa memengaruhi hubungan kedua negara dan menjadi alasan AS Gedung Putih untuk mengundang Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, seperti yang dikutip CNN Indonesia.com.

Sampai saat ini, Najib belum pernah menginjakkan kaki di Gedung Putih. Najib memang pernah bertemu Presiden AS, Barrack Obama, dalam Nuclear Security Summit pada 2010 di Washington, tapi bukan di Gedung Putih. Dilaporkan The Malaysian Insider, Washington memang kerap melontarkan komentar mengenai kebebasan politik di Malaysia. Namun, vonis lima tahun penjara yang ditajuhkan kepada Anwar dijatuhkan pada Selasa (10/2) lalu telah menimbulkan reaksi yang begitu besar dibanding dengan ketika Anwar ditahan pada dekade 1990-an lalu.

Kali ini, vonis Anwar bertepatan dengan posisi Malaysia yang menjadi ketua ASEAN. Posisi tersebut dianggap penting bagi AS. Selain itu, AS juga masih ingin mengupayakan kelanjutan kesepakatan Kerja Sama Trans Pasifik yang sudah tertunda lama. Lebih jauh, AS menganggap Malaysia dapat menjadi mitra strategis untuk memerangi terorisme dunia melihat penduduknya yang mayoritas Muslim moderat.

Begitu banyaknya kepentingan AS terhadap Malaysia, tak mengherankan jika dalam waktu dekat Najib mungkin akan diundang ke Gedung Putih untuk membicarakan sejumlah persoalan tersebut. “Tanggapan AS (terhadap vonis Anwar) merefleksikan langkah yang akan diambil oleh Washington, yaitu mengkritisi kebebasan politik di Asia tanpa mengorbankan tujuan strategis,” ungkap Juru Bicara Badan Keamanan Nasional AS, Bernadette Meehan, seperti dikutip The Malaysian Insider, Rabu (11/2).

Meskipun melontarkan kritik mengenai kebebasan politik di Malaysia, AS mengaku akan tetap menjalin hubungan bilateral ekonomi dan keamanan. Hubungan antara AS dan Malaysia sendiri sebenarnya sudah menguat sejak politisi yang dikenal sangat menentang kebijakan AS, Mahathir Mohamad, lengser dari jabatannya sebagai perdana menteri. Ikatan semakin erat ketika Najib duduk di kursi Perdana Menteri pada 2009. April lalu, Obama menjadi Presiden AS pertama yang bertandang ke Malaysia sejak berpuluh-puluh tahun.

Hubungan akrab Obama dan Najib juga kembali tersiar ketika keduanya dilaporkan sedang bermain golf di Hawaii, di tengah situasi Malaysia yang sedang diserang bencana banjir besar. Sebelumnya, pada Selasa (10/2), Pengadilan Federal Malaysia menolak banding dan tetap menjatuhi hukuman lima tahun penjara kepada pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, terkait kasus sodomi.

Kasus ini bermula pada 2008, saat Anwar dituduh melakukan sodomi terhadap mantan ajudannya, Mohd Saiful Bukhari Azlan. Pada Maret 2014, pengadilan memutuskan bahwa Anwar bersalah dan dijerat hukuman lima tahun penjara. Anwar pun mengajukan banding yang mengklaim bahwa tuntutan kasus sodomi tersebut merupakan konspirasi politik untuk menyingkirkan Anwar dari percaturan politik Malaysia.

Dengan ditolaknya banding, Anwar dipastikan tidak dapat mengikuti pertarungan politik pada pemilu 2018 mendatang. Anwar Ibrahim merupakan tokoh Malaysia yang bersinar pada pertengahan 1990-an, hingga akhirnya ia dipecat sebagai wakil perdana menteri dan menteri keuangan pada 1998 dan kemudian berkampanye melawan korupsi dan nepotisme dan memimpin gerakan reformasi dalam protes nasional.

Anwar dipecat sebagai wakil perdana menteri dan menteri keuangan pada 1998 dan kemudian berkampanye melawan korupsi dan nepotisme dan memimpin gerakan reformasi dalam protes nasional. Sejak saat itu, mantan wakil perdana menteri berusia 67 tahun ini menghadapi sejumlah tuntutan hukum dan menghabiskan beberapa tahun di penjara atas dakwaan kasus korupsi dan sodomi.

Ratusan Imigran Hilang di Laut Mediterania

Jakarta, Aktual.co —Lebih dari 200 migran belum diketahui keadaannya setelah kapal yang ditumpangi tenggelam di Laut Mediterania. Badan pengungsi PBB mengatakan bahwa dari ratusan imigran kapal tenggelam, terdapat beberapa yang berhasil diselamatkan, seperti yang dilansir BBC News. “Diselamatkan setelah empat hari di laut,” kata juru bicara UNHCR di Italia, Carlotta Sami melalui medsos twitter yang dilansir dari bbc.com, Rabu (11/2).

Dalam twitternya ia menyebut bahwa situasi tersebut merupakan tragedi yang mengerikan dan berbahaya. Peristiwa naas tersebut terjadi di hari Senin (9/2). Akibat peristiwa tersebut setidaknya 29 migran tewas setelah perahu karet yang membawa mereka terbalik di laut lepas.

Laporan: Andy Abdul Hamid 

Berita Lain