Jakarta, Aktual.co — Sidang lanjutan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/2).
Wakil ketua Komisi Yudisial, Abbas Said bertandang ke PN Jaksel. Dia mengaku kedatangnnya hanya untuk bertemu dengan hakim. Namun dia ikut masuk ke ruang sidang utama, dimana sidang praperadilan BG berlangsung.
“Iya, tadi ketemu beberapa hakim, ini pak ketua (PN) nganter saya ini ke dalam,” kata Abbas sambil masuk ke ruang sidang, sambil diantar oleh Ketua PN Jakarta Selatan, Haswandi, Kamis (12/2).
Saat ini sidang praperadilan baru saja dimulai. Tampak Abbad bersama Haswandi duduk di salah satu kursi ruang sidang utama sambil menyaksikan persidangan. Dia pun mengelak kehadirannya ke PN Jaksel tak memantau sidang. 
“Oh, enggak, hanya ketemu teman-teman aja, biasa aja kok,” kata mantan hakim agung ini. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara menghibahkan tanah kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk lokasi pembangunan lembaga pemasyarakatan di kabupaten tersebut.
“Tanah yang kami hibahkan untuk pembangunan lapas itu terletak di Wangiwangi, ibu kota Kabupaten Wakatobi,” kata Bupati Wakatobi, Hugua di Kendari, Kamis (12/2).
Menurut dia, peletakan batu pertama pembangunan lapas di Wakatobi itu akan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly saat berkunjung di Wakatobi pada 22 Februari 2015.
Pada agenda kunjungan kerja di Wakatobi tersebut, selain meletakkan batu pertama pembangunan lapas, Menteri Hukum dan HAM juga akan meletakkan batu pertama pembangunan kantor pengadilan negeri setempat.
“Dengan berdiri lapas dan pengadilan negeri di Wakatobi, semua penanganan masalah hukum yang terjadi di Wakatobi sudah bisa dilakukan di Wakatobi,” kata dia.
Menurut dia, selama ini proses peradilan dan pemenjaraan warga Wakatobi dilakukan di Baubau, karena pengadilan negeri dan lapas belum ada di Wakatobi.
“Dengan keberadaan PN dan lapas itu, masyarakat Wakatobi bisa menjalani proses hukum di Wakatobi,” kata dia.
Menurut dia, ketiadaan lapas dan PN di Wakatobi cukup merepotkan masyarakat Wakatobi yang bermasalah hukum.
Selain membutuhkan biaya besar, berperkara hukum di Baubau juga menyita banyak waktu bagi masyarakat di sini.
“Membutuhkan biaya besar, karena selain harus mengeluarkan biaya transportasi Wakatobi-Baubau pulang pergi, di Baubau itu warga Wakatobi juga harus membayar biaya penginapan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kapolda Papua Barat Brigjen Polisi Paulus Waterpauw menyebut, perairan Provinsi Papua Barat rawan menjadi jalur penyelundupan minuman keras dan obat-obatan terlarang dari negara tetangga.
“Tidak hanya minuman keras, di perairan Papua Barat juga rawan penyelundupan ganja dan obat-obat terlarang dari negara tetangga,” kata Paulus Waterpauw di Manokwari, Kamis (12/2).
Apalagi, sambung dia, kawasan perairan Papua Barat merupakan jalur perdagangan, baik dalam maupun luar negeri, sehingga perlu mewaspadai penyelundupan barang-barang ilegal.
Selain minuman keras, kata dia, Polres Manokwari juga menggagalkan penyelundupan ganja dan sabu-sabu menggunakan kapal penumpang.
“Minuman keras tanpa izin dan obat-babat terlarang tersebut, diduga berasal dari Jawa dan Sulawesi, dibawa ke Papua dan Papua Barat untuk di jual kepada masyarakat,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Lukman Edy mengingatkan pihak Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya untuk tidak main-main dalam menyelesaikan kasus gratifikasi ponten UPTD Terminal Bungurasih pada tahun 2009.
Meskipun, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Eddi yang sudah berstatus tersangka telah menjabat Direktur Angkutan Lalu Lintas Jalan, Kementerian Perhubungan.
Hal itu menyusul adanya dugaan pihak kepolisian untuk berdamai dengan mengeluarkan surat perintah penghentian perkara (SP3) dalam kasus yang menjerat Eddi.
“Tidak boleh, kita mendorong kepolisian begitu melihat potensi seperti ini seharusnya mempercepat penanganannya,” kata Lukman Edy kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (12/2).
Lukman pun tidak memungkiri kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan kewenangan, terutama untuk mengamankan dirinya dari proses penegakan hukum.
“Karena dengan kewenangan semakin besar, kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam jabatannya juga semakin besar,” kata dia.
“Dulu mungkin iya, ketika seorang pejabat terkena kasus, itu difasilitasi untuk di clearkan, nah sekarang tidak begitu ada masalah seorang pejabat justru makin cepat, sehingga tidak ada peluang untuk dia menyalahgunakan jabatannya,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Eddi yang akan dilantik Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjadi Direktur Angkutan Lalu Lintas Jalan ternyata tersangka kasus gratifikasi ponten UPTD Terminal Bungurasih pada tahun 2009.
Kasus tersebut ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes Surabaya). Eddi ditetapkan tersangka kasus gratifikasi ini pada tahun 2012 saat itu Kasat Reskrim dijabat oleh AKBP Farman.
Eddi sendiri diduga menerima gratifikasi dari penyewaan ponten ini sebesar Rp 500 juta rupiah. Sedianya Edi akan ditahan oleh penyidik, namun hingga saat ini Edi masih bisa menjalankan aktifitasnya lagi dan malah menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang