Jakarta, Aktual.co — Satuan Narkotika Kepolisian Resor Kota Binjai, Sumatera Utara, mencokok pengedar sabu-sabu dan mengamankan barang bukti seberat 2,4 gram.
“Kita tangkap seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu,” kata Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Binjai AKP Simbolon di Binjai, Kamis (12/2).
RRJ alias Tongkat, 19 tahun, yang merupkan warga Jalan Samanhudi, Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan diringkus di kawasan Jalan Gunung Bendahara, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai selatan.
Berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan polisi, ternyata benar ada seseorang yang dicurigai sebagai pengedar narkoba di daerah itu.
“Saat itu tersangka terlihat, langsung kita ikuti dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka,” katanya.
Ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan satu paket kecil sabu-sabu di kantong celana Tongkat. Saat penggeledahan oleh petugas di kediaman pelaku, petugas menemukan 11 paket sabu-sabu seberat 2,4 gram.
Saat ini, pelaku beserta barang buktinya diamankan di Mapolres Binjai untuk pengembangan penanganan kasus tersebut lebih lanjut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang melantik tersangka kasus gratifikasi ponten UPTD terminal Purabaya Bungurasih tahun 2009 menjadi Direktur Angkutan Lalu Lintas Jalan di Kementerian Perhubungan, terus menuai kritik pedas dari politisi Senayan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Lukman Edy menilai jika langkah Jonan melantik seorang tersangka gratifikasi sangat bertentangan dengan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemberantasan korupsi.
“Saya kira Jonan ini keliru harus diingatkan, bahwa apa yang dilakukan tidak boleh menabrak UU dan tidak boleh bertentangan dengan visi yang disampaikan presiden (pemerintahan Anti Korupsi), meski presiden tidak perlu mengurusi eselon II akan tetapi spiritnya harus sama,” kata Lukman kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (12/2).
Selain itu, ia berpandangan bahwa keputusan Menteri Jonan dalam melantik anak buahnya itu bertentangan juga dengan visi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.
“Kita desak Jonan tinjau ulang, karane ini menyimpang dari semangat Jokowi- JK, dan semangat visi dari Menpan RB yang saya tau betul ketika rapat kerjanya (dengan Komisi II) itu dia akan menertibkan soal pengangkatan aparat sipil itu. Untuk mewujudkan clean goverment dan good goverment,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Eddi yang akan dilantik Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjadi Direktur Angkutan Lalu Lintas Jalan ternyata tersangka kasus gratifikasi ponten UPTD Terminal Bungurasih pada tahun 2009.
Kasus tersebut ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes Surabaya). Eddi ditetapkan tersangka kasus gratifikasi ini pada tahun 2012 saat itu Kasat Reskrim dijabat oleh AKBP Farman.
Eddi sendiri diduga menerima gratifikasi dari penyewaan ponten ini sebesar Rp 500 juta rupiah. Sedianya Edi akan ditahan oleh penyidik, namun hingga saat ini Edi masih bisa menjalankan aktifitasnya lagi dan malah menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi Penyiaran DPR RI, Meutya Hafid kaget dengan ditetapkannya  pelawak Mandra sebagai tersangka dalam kasus korupsi TVRI.
“Saya kaget membaca berita online semalam; Mandra dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi TVRI,” kata Meutya di Jakarta, Kamis (12/2).
Menurutnya, kasus ini disebabkan ‘salah urus’ TVRI yang telah berlangsung bertahun-tahun. Kasus Mandra merupakan fenomena gunung es dari berbagai kasus. Untuk itu, saya berharap kasus ini menjadi kunci masuk untuk membenahi ‘carut marut’ akibat ‘salah urus’ TVRI.
“Saya meminta kepada penyidik untuk tidak hanya berhenti memeriksa pada kasus yang melibatkan Mandra tetapi kasus-kasus lain yang ada di TVRI,” harapnya.
Wakil ketua BKSAP DPR RI ini mencontohkan, “Pada Januari 2014, Komisi I DPR RI memblokir anggaran TVRI, pemblokiran disebabkan kisruh internal TVRI yang berawal dari pemecatan 4 anggota direksi TVRI oleh Dewan Pengawas LPP TVRI, yakni Direktur Pengembangan dan Usaha Erwin Aryanantha, Direktur Program dan Berita Irwan Hendarmin, Direktur Utama Farhat Sukri, dan Direktur Teknik.” “Masih banyak persoalan lain yang dihadapi oleh TVRI diantaranya; persoalan pemilihan dewan direksi TVRI melalui dewan pengawas yang belum usai, masalah internal TVRI terutama permasalahan SDM, peralatan TVRI yang masih ‘ketinggalan zaman’, hingga merebut minat pemirsa televisi,” tambah mantan wartawati ini. Saat ini Komisi I DPR RI  tengah memprioritaskan Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang sudah masuk dalam Prolegnas tahun 2015. Diharapkan pada masa sidang tahun 2015, RUU ini bisa menjadi Undang-Undang.
“Melalui RUU ini, TVRI dan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik akan memiliki landasan hukum yang jelas untuk menggunakan ranah publik, selain itu menjadi landasan integrasi TVRI dan RRI sehingga menjadi lembaga penyiaran publik yang efektif dan efisien,” ujar Meutya mengakhiri. Sebelumnya pada 10 Februari 2015, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung menetapkan pelawak Mandra Naih alias Mandra sebagai tersangka kasus korupsi. Pelawak yang terkenal dengan sinetron Si Doel Anak Sekolahan ini menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi program siap siar di TVRI pada 2012. 
Selain menetapkan Mandra sebagai tersangka, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan tersangka lain, yakni IC (Iwan Chermawan) selaku Direktur PT Media Art Image dan YKM (Yulkasmir) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) yang adalah pejabat teras di TVRI. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka atas surat perintah penyidikan tertanggal 11 Februari 2015. Mereka dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No 31/1999 jo UU 20/2001, dengan nilai proyek ditaksir hingga Rp40 miliar.

Artikel ini ditulis oleh: