Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) marah besar atas dijebolnya tanggul Kali Sunter oleh kontraktor yang mengakibatkan genangan di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara.
Tanggul yang digunakan untuk menahan luapan air saat hujan, justru sengaja dijebol oleh kontraktor dengan dalih hendak memasukkan ponton. Tak tanggung-tanggung, kontraktor yang dirahasiakan namanya oleh Ahok itu, menjebol tanggul sampai 215 meter.
“Sampai tadi masih ada 35 meter belum ditutup,” kata Ahok, di Balai Kota DKI, Senin (26/1). 
Kesal dengan ulah si kontraktor, Ahok mengaku sudah melapor ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, M Basuki Hadimoeljono. Saking kesalnya, Ahok mengakui kalimat di pesan pendek yang dikirimnya ke Menteri PU cukup keras. “Saya SMS, saya bilang kontraktor bapak itu brengsek,” ujar dia.
Menurut penuturan Ahok, usai di sms, si menteri kemudian memerintahkan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera menutup tanggul yang dijebol tersebut. 
Sebelumnya, Ahok mengaku curiga dengan munculnya banjir Jumat (23/1) pekan lalu. Lantaran hujan besar yang muncul sebelumnya tak sampai membuat Jakarta banjir. 
“Hari Jumat lalu ada laporan genangan di 36 titik. Saya curiga ada sabotase,” kata Ahok.
Padahal saat itu tinggi air di Bendungan Katulampa aman dan semua rumah pompa juga berfungsi normal. Sampai akhirnya ditemukan penyebab banjir. Yakni lantaran ada lubang di Tanggul Kali Sunter yang sengaja dijebol oleh kontraktor untuk jalan masuk alat berat.
“Ini sabotase. Mereka beralasan tanggul tersebut dijebol untuk jalan masuk peralatan berat pengerukan lumpur di dasar sungai,” kata Ahok.
Ahok pun mempertanyakan keputusan menjebol tanggul tanpa ada kajian lebih dahulu. Menurutnya, keputusan menjebol tanggul saat musim hujan merupakan tindakan gegabah. “Karena tanggul tersebut tidak mungkin diperbaiki dalam kondisi musim hujan. Satu hari juga tidak akan bisa.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Meski DKI Jakarta punya seabreg ahli banjir, tak jadi jaminan penanganan bisa berjalan mulus. Karena masalah utama penanganan banjir di Jakarta ternyata ada di urusan pembebasan lahan dan penertiban pemukiman.  Hal itu diakui Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum Tata Air DKI, Agus Priyono, saat ditemui di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (26/1).
“Secara teknis, ahli kita banyak jadi nggak ada kendala. Pemikiran-pemikirannya semua bagus. Tapi persoalan pembebasan lahan memang jadi persoalan berat. Misalnya, untuk melebarkan sungai yang luasnya hanya tiga meter menjadi 20 meter. Gimana coba?” kata Agus.
Setali tiga uang dengan urusan pembebasan lahan, kata dia, Pemprov DKI juga harus lebih dulu menyediakan rumah susun untuk merelokasi penduduk yang bakal digusur. Karena itu, dia menganggap urusan relokasi menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan.
Untuk penanganan banjir, kata dia, Dinas PU Tata Air berkewajiban mengembalikan lokasi-lokasi di sepanjang jalur sungai yang sudah jadi hunian padat penduduk itu tersebut seperti semula, agar Jakarta terbebas dari banjir.  “Kondisi ini akan kita kembalikan,” jelas dia.
Persoalan lain yang menurutnya jadi ganjalan dalam upaya penanganan banjir adalah kemungkinan munculnya gejolak akibat penertiban pemukiman padat penduduk. 
“Tapi kita berikan solusi rumah susun. Untuk mengakomodir hunian seperti ini. Nanti jakarta tidak ada yang seperti ini. Harapannya bisa rapih. Kita pun telah bekerjasama dengan kementerian Polhukan, menjaga manakala ada gejolak penertiban,” ujar dia.
Mengenai persoalan ganti rugi, Agus berpatokan pada Peraturan Gubernur (Pergub) no 120/14. Di mana disebutkan yang bisa mendapat santunan hanya mereka yang menggunakan tanah negara dengan itikad baik. 
Dalam pergub itu yang namanya pemanfaatan tanah negara, misalnya lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian, akan diberikan ganti rugi sebesar 25 persen. Sedangkan korban penertiban tidak akan mendapatkan santunan.
“Bukan tanah publik ini (pemukiman di bantaran kali). Yang dimaksud tanah nganggur itu seperti dimanfaatkan warga untuk bertani dan diganti 25 persen Tap kalau untuk pemukiman kita akan lakukan penertiban. Jadi gak ada uang ganti rugi, penertiban tidak asal penertiban. Tapi diberikan rusun sewa,” tutupnya. 

Artikel ini ditulis oleh: