Jakarta, Aktual.co — Muhammadiyah mendukung pembentukan tim independen oleh Presiden Joko Widodo yang akan menyelesaikan polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.
Demikian disampaikan mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafii Maarif, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (26/1).
“Presiden Jokowi telah memanggil pakar hukum dan tokoh masyarakat untuk membentuk tim independen untuk penyelesaian polemik KPK dan Polri, Presiden dinilai bertindak benar telah memilih orang baik dalam tim independen tersebut,” katanya saat orasi menyampaikan dukungannya terhadap KPK 
Melalui tim independen tersebut, kata salah satu anggota tim independen bentukan Presiden Jokowi itu, Presiden diharapkan mendengarkan hati nurani rakyat yang mendukung pemberantasan korupsi dan organisasinya tidak akan diam.
“Pernyataan dari mantan Wakapolri Oegroseno adalah hal yang baik sekali, yang mengatakan bahwa penangkapan Bambang Widjajanto tidak sah, saya senang masih ada polisi yang seperti itu. Oegroseno juga termasuk ke dalam tim independen,” katanya.
“Saya apresiasi betul, dan mudah-mudahan Presiden mau mendengarkan hati nurani rakyat, dan Muhammadiyah dengan amal makruf nahi mungkar tidak boleh diam, harus menjadi yang paling depan dalam dukungannya untuk memberantas korupsi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Komisi XI Gus Irawan Pasaribu meminta kepala Bappenas Andrinof Chaniago menjelaskan penyebab pembatalan kerja sama dengan Jepang atas dasar pembangunan kelistrikan.
“Saya minta Bappenas untuk menjelaskan seperti apa akar persoalannya pembatalan kerja sama dengan pihak Jepang ini,” ujar Gus Irawan di DPR,  Jakarta, Senin (26/1).
Gus mengatakan, jika pemutusan itu karena ada satu sebab maka ada pihak yang wanprestasi, tentunya pemeritah berhak beralih ke investor lain. Selain itu jika didalam perjanjian itu ada pihak Indonesia yang dirugikan pantas juga pemerintah untuk melakukan evaluasi kembali terhadap kerja sama yang sudah ada.
Pemerintah saat ini setidaknya mempunyai target untuk membangun power pland yang tidak tanggung-tanggung dengan 35 ribu MW, padahal kita tahu di masa sebelumnya untuk 10 ribu MW dalam waktu 7 tahun pun belum bisa direalisasikan.
“Oleh karena itu, semestinya pemerintah membangun kerja sama dengan semua pihak, butuh suasana kondusif, sehingga mengundang minat investor, tentunya kalau sudah ada kerjasama setidaknya harus bisa di pertahankan dan ditingkatkan, kita tidak boleh menceridai kerjasama,  tujuan kerja sama kan untuk saling menguntungkan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Tim Independen, Jimly Asshiddiqie, menjelaskan istilah pernyataan Presiden Joko Widodo soal kriminalisasi. Ia mengatakan, pernyataan itu dikeluarkan adalah sebagai semangat untuk tidak membawa kemelut KPK-Polri menjadi lebar.
“Semangat Statementnya Pak presiden yang saya tangkap, itu untuk mencegah supaya jangan lebar-lebar,” ujar Jimly, disalah satu Tv nasional, Senin (26/1).
Ia mengatakan, intruksi Presiden Jokowi sudah jelas untuk meredakan konflik kedua intitusi penegak hukum itu, maka proses penegakan hukumnya harus dilakukan dengan transparan.
“Supaya moralitas publik bisa mengontrol bener tidak ini proses hukum yang di lakukan KPK terhadap Polri?, maupun Polri ke KPK,” kata dia.
Ia menambahkan, kerja tim independen pun akan objektif, dimana akan menyelamatkan kedua intitusi tersebut.
“Secara hukum ini kan kepentingan kita bersama sebagai bangsa baik KPK maupun Polri harus kita selamatkan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby