Jakarta, Aktual.co — Mundurnya Bambang Wijojanto dari jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak lantas membuat lembaga tersebut kehilangan legalitasnya.
Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua menilai, meski hanya memiliki tiga pimpinan, lembaga yang dinahkodai Abraham Samad tetap bisa melakukan pengambilan keputusan terkait kasus korupsi yang masih diproses penyelesaiannya.
“Tiga pimpinan sah, karena dalam SOP (standard operasional prosedur) di KPK pengambilan keputusan oleh pimpinan itu tidak harus lima lima,” papar Abdullah di pelataran gedung KPK, Senin (26/1).
Ia mengatakan, dengan hanya bersisa tiga pimpinan KPK setiap keputusan yang diambil nantinya tetap punya legitimasi hukum yang sah. Oleh karenanya, menurut dia, tidak ada alasan untuk menunda proses penyelesaian kasus korupsi.
“Nanti dalam pengambilan keputusan hanya dua yang tanda tangan dalam hal penindakan juga sah, tapi sesuai ‘job descriptionnya’,” jelasnya.
“Pencegahan ditangani oleh pimpinan KPK bidang pencegahan. Penindakan sesuai dengan pimpinan bidang penindakan,” pungkasnya.
Penetapan status tersangka kepada Bambang Wijojanto membuat banyak pihak pesimis akan kinerja KPK nantinya. Hal itu menjadi polemik karena KPK tengah menginvestigasi beberapa kasus besar seperti yang menimpa calon Kapolri, Budi Gunawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota Tim Independen, Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat tidak mengikuti kekhawatiran akan adanya skenario pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari kasus yang mendera Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.
“Jadi jangan kita mengikuti kehawiran yang tumbuh berkembang di kalangan masyarakat, seakan-akan adanya skenario untuk membubarkan KPK,” ujar Jimly, ketika diwawancara televisi nasional, Senin (26/1).
Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah memberikan intruksi yang jelas soal perseteruan antara KPK dan Polri. Dimana Presiden, meminta proses hukum Bambang Widjojanto maupun Budi Gunawan dilakukan secara transparan.
“Nah ini (isu pembubaran KPK) kan mengundang emosi yang tidak produktif ya dari masyrakat. Nah ini kita harus turunkan tensi itu,” kata Jimly.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Polda Metro Jaya bersama jajaran polres dan polsek “menggaruk” 2.403 orang diduga preman selama sepekan dalam Operasi Cempaka 2015.
“Pelaksanaannya sejak 19 Januari 2015 dilakukan selama sebulan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi, Martinus Sitompul, di Jakarta Senin (26/1).
Martinus mengatakan Operasi Cempaka menitikberatkan terhadap oknum preman yang meresahkan masyarakat di wilayah Jakarta, Depok, Bekasi dan Tangerang.
Petugas kepolisian mencatat 1.883 orang yang mendapatkan pembinaan dan 160 orang yang diproses secara hukum terkait dugaan tindak pidana.
Martinus menyatakan preman yang diproses secara hukum karena membawa senjata tajam, kunci “T”, narkoba, minuman keras, praktik judi dan pelaku penganiayaan.
Petugas kepolisian menyasar beberapa lokasi yang dianggap rawan terjadi tindak kejahatan jalanan seperti perempatan, terminal dan stasiun.
Polda Metro Jaya mencatat 13 lokasi yang rawan aksi kejahatan konvensional karena dikuasai sekelompok orang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas).
Martinus mengakui polisi kesulitan menindak oknum preman karena tidak cukup bukti atau masyarakat yang menjadi korban enggan melapor.
“Kadang anggota menyamar jadi korban agar terbukti dan diproses secara hukum,” ujar Martinus.
Martinus mengungkapkan mengatasi masalah aksi premanisme tidak cukup melalui penindakan hukum namun harus melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menyediakan lapangan kerja.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby