1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 39135

Sebut Pembela KPK Rakyat Tak Jelas, Alasan Menkopolhukam Dipolisikan.

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno dilaporkan oleh Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) ke Bareskrim Mabes Polri. Tedjo dipolisikan karena pernyataannya yang menyebut pembela KPK adalah rakyat ‘nggak jelas’.
“Saya dengan teman-teman advokat publik sebagai rakyat Indonesia ingin melaporkan Pak Tedjo, Menkopolhukam,”tegas Ketua FAKTA, Azaz Tigor Nainggolan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/1)
Tigor menilai ucapan Tedjo tersebut sudah menghina rakyat. Dia juga tak menyangka seorang menteri berucap hal yang tak sepatutnya diucapkan. Sebelumnya, dia mengakui bahwa pihaknya menunggu agar pihak kepolisian berinisitiatif memproses Tedjo atas penghinaan tersebut.
“Tapi tidak ada reaksi jadi kami buat laporan. Kami rasa dia bisa dijerat pasal 310 dan 311 KUHP. Tapi nanti pasal apa yang cocok, kita liat setelah laporan,” ujarnya.
Untuk melengkapi laporan tersebut, Tigor mengaku membawa beberapa barang bukti diantaranya pemberitaan media yang memuat ucapan Tedjo. Adapun kata-kata Tedjo yang dinilai menghina rakyat yakni sebagai berikut;
“Jangan membakar massa, mengajak rakyat, membakar rakyat. Ayo kita ini, tidak boleh seperti itu, itu suatu sikap pernyataan yang kekanak kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Konstitusi yang akan dukung, bukan dukungan rakyat yang nggak jelas itu,” kata Tedjo di Istana Kepresidenan, Sabtu (24/1) lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Setor Rp1,3 Triliun, Alasan Menteri ESDM Beri MoU PT Freeport

Jakarta, Aktual.co — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berdalih bahwa dirinya bukan memperpanjang kontrak PT Freeport, tetapi memperpanjang negosiasi selama 6 bulan ketika ditanya soal nota kesepakatan PT.Freeport  Indonesia oleh Komisi VII DPR.

“Perpanjangan MoU untuk perpanjang negosiasi, bukan perpanjang kontrak,” ujar Sudirman saat Rapat Kerja di Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (26/1).

Sudirman mengatakan bahwa alasan memperpanjang negosiasi selama 6 bulan karena PT Freeport akan menyelesaikan pembayaran pembangunan smelter sebesar Rp1,3 triliun dan berencana menginvestasi sekitar USD15 miliar untuk pembangunan tambang bawah tanah dengan proyeksi hingga 2041.

“Dengan dana sebesar itu, kami butuh kepastian kapan pembangunan ini dilakukan dan diselesaikan, maka dari itu kami perpanjang nota kesepakatan dengan Freeport,” katanya.

Selain itu Sudirman akan tekankan asuransi keselamatan untuk para pekerja Indonesia di PT Freeport.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Dua Saksi Kasus BG Kembali Tak Hadiri Pemeriksaan KPK

Jakarta, Aktual.co — Dua saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan kembali tidak menghadiri pemeriksaan, satu saksi lagi dijadwalkan diperiksa pada Selasa (27/1).
“Brigjen Pol Herry Prastowo mengirimkan surat memberitahukan sedang menjalankan tugas operasi, sedangkan Kombes Pol Ibnu Isticha informasi disampaikan bahwa saksi sedang mendampingi mahasiswa S3,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (26/1).
Dalam jadwal pemeriksaan seharusnya Dosen Utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan Polri (STIK Lemdikpol) Komisaris Besar Ibnu Isticha dan Direktur Pidana Umum Badan Reseserse Kriminal (Dirtipidum Bareskrim) Polri Brigjen Pol Drs Herry Prastowo menjadi saksi untuk Budi.
“Kompol Sumardji jadwal pemeriksaannya seharusnya besok,” tambah Priharsa.
Sumardji adalah Wakil Kepala Polres Jombang.
Ketiga saksi itu sebelumnya pernah dipanggil namun tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
Ibnu Isticha dan Herry Prastowo pertama kali dipanggil pada 19 Januari sedangkan Sumardji dipanggil pada 20 Januari. Herry Prastowo tidak datang karena beralasan sedang bertugas ke luar negeri saat pemanggilan pertama.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

PMN Meningkat di Era Menteri Rini, Fitra Indikasi Ada Usaha Privatisasi BUMN

Jakarta, Aktual.co — Menteri BUMN Rini Soemarno dalam Rancangan Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015 mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp72,9 triliun untuk 40 BUMN. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan APBN 2015 era Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan PMN yang hanya sebesar Rp5,1 triliun untuk 4 BUMN.

“Jadi dari era Menteri BUMN Dahlan Iskan ke Menteri BUMN Rini Soemarno ada selisih suntikan modal Rp67,8 triliun. Artinya, suntikan modal negara untuk BUMN akan menjadi beban pembayar pajak karena keuntungan yang disetorkan sangat minim,” ujar pengamat anggaran politik FITRA, Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Senin (26/1).

Lebih lanjut dikatakan Uchok, dalam kurun waktu 2010 hingga 2013, anggaran negara memberikan PMN pada BUMN totalnya mencapai Rp269,7 triliun. Namun, keuntungan yang disetorkan kepada negara hanya Rp123 triliun.

“Hal ini mengindikasikan tiga hal, pertama adanya penggemukan pada BUMN dengan cara penambahan modal sebesar-besarnya agar dapat dijual dengan harga murah kepada investor,” kata dia.

Selanjutnya, menurut Uchok, indikasi yang kedua adalah untuk mengakomodasi pendukung Jokowi yang belum mendapat jabatan di pemerintahan.

“Dengan ada penambahan suntikan modal kepada 40 BUMN diharapkan mereka puas mendapat gaji dan tunjangan atas jasa mereka saat pilpres 2014 lalu,” jelasnya.

Dan indikasi yang terakhir menurut Uchok adalah, dana BUMN diduga untuk modal politik sebagai tawar-menawar kepada partai-partai oposisi Pemerintahan Jokowi.

“Artinya, dana BUMN ini kemungkinan untuk menjadi bancakan politisi partai dan pejabat negara,” pungkas Uchok.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Geruduk Gedung KPK, Mahasiswa Minta Kasus BW Dibuktikan di Pengadilan

Jakarta, Aktual.co — Pasca ditetapkannya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, aksi dukungan untuk KPK terus berdatangan.
Kali ini, Senin (26/1), ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Aksi Mahasiswa Berangus Korupsi (Bambang-Korupsi), mengharapkan KPK dapat tetap berdiri dan fokus memberantas korupsi.
Para mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus di Jakarta ini menggelar aksi demonstrasi di depan ‎gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/1) siang.
Mereka mengkritisi penangkapan dan penetapan Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus dugaan mempengaruhi saksi untuk menyampaikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringan Barat di Mahkamah Konstitusi (MK), 2010 silam.
Menurut koordinator aksi, Ichya Halimudin, sebaiknya Bambang Widjojanto mundur dan fokus menghadapi kasus hukumnya di Bareskrim Polri. Para mahasiswa ini enggan berspekulasi apa agenda di balik penetapan BW. Mereka hanya ingin kasus ini dibuktikan di pengadilan.
“Kami mendukung BW untuk mundur sehingga tidak menyeret-nyeret lagi komisioner yang masih kredibel serta lembaga negara dalam pusaran konflik yang berkepanjangan demi menyelematkan KPK, dan menyelamatkan Polri untuk Indonesia Hebat,” katanya, di depan gedung KPK.
Tidak hanya mengkritisi Bambang Widjojanto. Para mahasiswa juga meminta Ketua KPK, Abraham Samad agar secara tegas mengklarifikasi tudingan-tudingan negatif yang dilontarkan sejumlah pihak kepadanya. Yakni tuduhan soal pertemuannya dengan elit PDIP untuk lobi-lobi politik calon Wakil Presiden dan foto mesum lelaki mirip Abraham Samad bersama wanita mirip Putri Indonesia 2014, Elvira Devinamira Wirayanti.
“Karena itu, kami juga mendesak Dewan Etik KPK, pengawas internal KPK, Bareskrim Polri dan DPR RI untuk memanggil Abraham Samad guna diperiksa dan menjelaskan terkait pertemuannya dengan elit PDIP dan foto mesum yang terindikasi sebagai gratifikasi seksual untuk melindungi koruptor,” kata Ichya dalam orasinya.
Selain itu juga meminta kepada DPR RI untuk segera memanggil pimpinan KPK guna menjelaskan secara terbuka perihal kegaduhan dan “dagelan hukum” yang terjadi sehingga meresahkan masyarakat.
“Kami juga meminta Abraham Samad untuk menepati janjinya mundur dari Ketua KPK dan pulang kampung karena menggunakan KPK sebagai alat politik serta ketidak mampuannya dalam menyelesaikan kasus-kasus besar seperti BLBI, Century dan lain-lain,” imbuhnya.
Dalam aksinya, para mahasiswa juga menyerahkan miniatur pesawat dan sapu lidi ke KPK. Menurut Ichya, miniatur pesawat berwarna merah dan putih diberikan sebagai simbol permintaan agar Abraham Samad dapat segera pulang kampung apabila ternyata gagal menuntaskan kasus-kasus besar dan terbukti melanggar kode etik sebagai pimpinan KPK.
“Sedangkan sapu lidi kami serahkan agar KPK dapat melakukan pembersihan dari pimpinan yang terbukti bermasalah baik secara hukum maupun secara etika,” tuntasnya.
Aksi selama sekitar satu jam di depan gerbang masuk gedung KPK ini sempat menimbulkan kemacetan lantaran massa menutup sebagian jalur lambat di Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Meski demikian aksi berakhir tertib dan damai.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Bentrok dengan MILF, Puluhan Pasukan Khusus Filipina Tewas

Jakarta, Aktual.co —  Puluhan anggota Kepolisian di Filipina tewas dalam bentrokan dengan kelompok bersenjata MILF, dan dikhawatirkan berdampak pada kesepakatan damai.

Aljazeera melaporkan, lebih dari 30 pasukan komando kepolisian tewas dalam bentrokan berdarah tersebut.

Wali Kota Mamasapano, Tahirudin Benzar Ampatuan mengatakan, bahwa puluhan polisi khusus memasuki desa Tukanalipao pada Minggu subuh, waktu setempat, untuk menangkap tersangka pengeboman. Di saat bersamaan polisi bentrok dengan kelompok MILF.

 Bentrokan terjadi selama kurang lebih 12 jam. Beberapa warga desa mengevakuasi korban yang tewas dalam pertempuran tersebut.

MILF merupakan kelompok pemberontak terbesar di bagian Selatan Filipina, dan mendapat tawaran otonomi dari pemerintah setempat pada Maret 2014.

 Untuk diketahui, berdasarkan kesepakatan yang ditengahi oleh Negara tetangga Malaysia, kelompok pejuang harus menyerahkan senjata dan membubarkan diri setelah pemerintah membentuk pemerintahan otonom baru. (Laporan: Karel Ratulangi)

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain