Jakarta, Aktual.co — Tim kuasa hukum Komjen Budi Gunawan telah mencabut pelaporan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat dilayangkan ke Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Tony Spontana membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa tim kuasa hukum Komjen Budi Gunawan sudah mencabut laporannya.
“Ya jadi laporan itu sudah dicabut,” kata Tony Spontana di Kejagung, Jakarta, Senin (26/1)
Tony menuturkan, laporan itu dicabut tim kuasa hukum Budi Gunawan dari Eggi Sudjana, Jumat (23/1) lalu. Laporan itu dilayangkan pada Rabu (21/1). “Jadi tidak ada yang diproses,” sambung Tony.
Diketahui kubu Komjen Budi Gunawan melaporkan pimpinan KPK dengan dugaan penyalahgunaan wewenang atau melakukan pembiaran. Salah satu tim kuasa hukum Razman Arif Nasution pimpinan KPK telah melanggar Pasal 421 KUHP dan Pasal 23 UU No 23 Tahun 1999 dan UU No 20 tahun 2001 terkait pemberantasan korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemberian hak imunitas kepada pimpinan KPK merupakan pelanggaran konstitusi.
Menurutnya, semua orang harus sama kedudukannya didepan hukum.
“Institusi hukum kita saling menjaga dirinya dalam melakukan tindakan-tindakan yang dalam tupoksinya,” kata Yasonna, di Jakarta, Senin (26/1).
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan bahwa KPK berencana meminta presiden menerbitkan perppu mengenai hak imunitas.
“Kemarin sudah dibicarakan, semua pegawai di KPK minta dibuat dalam perppu. Harapannya, agar dikeluarkan secepatnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Pak Bambang Widjojanto dan impunitas buat kami,” kata Adnan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membahas surat pengunduran diri Bambang Widjojanto, menyusul telah ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim Mabes Polri.
Meski demikian, menurut Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, Bambang Widjojanto masih menjabat Wakil Ketua sebelum Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keppres.
“Selama Keppresnya belum turun, maka Pak Bambang masih sebagai pimpinan KPK,” ujar Johan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/1).
Diketahui, untuk memutuskan status BW, pimpinan KPK bersama dengan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Hasyim Muzadi melakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut.
Hasil pembahasan tersebut akan dibawa ke Presiden untuk dijadikan acuan penerbitan Keppres. Selanjutnya, Keppres itulah yang akan menentukan nasib BW di lembaga anti korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby