Jakarta, Aktual.co —  Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial, Margowiyono mengatakan bahwa saat ini Indonesia yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah rawan bencana alam masih membutuhkan lebih banyak lagi kampung siaga bencana (KSB).
 
“Kita baru miliki 258 KSB dan diharapkan 2015 ini bertambah lagi,” katanya, Seni (26/1). 
Dia menjelaskan, saat ini berdasarkan indeks rawan bencana terdapat 453 kabupaten rawan, sehingga jumlah KSB yang ada masih jauh dari kebutuhan.

“Belum lagi kecamatan, apalagi desa yang jumlahnya 74 ribu desa,” tambah Margowiyono.

Sepanjang 10 tahun sejak dibentuknya KSB, jumlah yang ada sudah cukup menunjukkan kemajuan adanya perhatian pemerintah terhadap penanganan bencana.

“Kemensos hanya menstimulasi, kita berharap daerah lewat APBD juga bisa membentuk KSB. Kita akan mendukung dan bantu, misalnya, instruktur dan peralatan,” tambah dia.

KSB merupakan sistem penanganan bencana yang berbasis masyarakat terutama di daerah rawan bencana untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang penanganan bencana.

Diharapkan dengan adanya KSB, masyarakat bisa mandiri dan sebagai bentuk pengurangan risiko bencana serta meminimalkan jumlah korban bencana.

“Jadi kita minta ke depan daerah dan juga masyarakat serta dunia usaha ikut serta membangun KSB, kita hanya fasilitator saja,” jelas Margowiyono.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —  Kementerian Sosial menyiapkan anggaran sebesar Rp235 miliar untuk penanganan bencana alam pada 2015,.
Demikian disampaikan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Margowiyono kepada wartawan, Senin (26/1).

“Anggaran yang disiapkan terdiri dari yang di pusat dan dana dekonsentrasi di 34 provinsi,” katanya. 

Dikatakan Margowiyono nantinya anggaran tersebut disiapkan untuk logistik korban bencana alam, dan pemenuhan stok penyangga. Margowiyono menjelaskan, penanganan bencana saat ini sudah menjadi perhatian pemerintah, untuk itu pemerintah daerah juga harus bersinergi untuk mengalokasikan APBD.

“Penanganan bencana bukan hanya tugas pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah,” tambah dia.

Dia menjelaskan, jika pemerintah daerah masih bisa menangani bencana alam yang terjadi maka Pemerintah Pusat tidak perlu turun tangan.

“Kecuali jika pemda tidak mampu lagi menangani dan bencana alam tersebut pengaruhnya berdampak besar terhadap masyarakat, misalnya, kegiatan pemerintahan dan masyarakat lumpuh,” katanya.

Kementerian Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi penanganan bencana alam antara lain menyediakan kebutuhan dasar korban pada masa tanggap darurat.

Kebutuhan dasar tersebut antara lain, sandang, pangan dan papan serta bantuan jatah hidup (jadup) korban untuk sementara waktu selama tanggap darurat.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid