Jakarta, Aktual.co — Menteri Kesehatan Nila Moeloek menegaskan bahwa penderita kusta dapat sembuh secara total jika rajin meminum obat hingga selesai.

“Jadi kalau sudah terdiagnosis dengan kusta, mereka tidak boleh takut, mereka menyadari bahwa penyakit ini bisa tidak menular kepada orang lain dengan patuh dalam minum obat,” kata Menkes usai pencanangan Resolusi Jakarta pada peringatan ‘Hari Kusta Sedunia’ di Jakarta, Senin (26/1).

Ketidakpatuhan dalam meminum obat untuk penyembuhan penyakit kusta masih jadi penghalang dari program eliminasi kusta di Indonesia, terutama karena jangka waktu pemberian obat yang lama, mulai dari enam hingga 12 bulan.

Pemerintah juga telah menggratiskan obat kusta di puskesmas sehingga masyarakat diharapkan untuk dapat segera mencari pengobatan untuk mencegah timbulnya kecacatan permanen yang dapat ditimbulkan oleh kusta.

Permasalahan lain yang masih muncul dalam penanggulangan kusta di Indonesia adalah masih adanya stigma dan diskriminasi bagi para orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK) yang membuat para penderita seringkali menghindari berobat.

Padahal dengan pengobatan yang baik dan rutin kusta dapat disembuhkan dan dicegah penularannya lebih lanjut.

Menkes mencontohkan bahwa seorang ibu yang pernah menderita kusta masih dapat tetap menyusui bayinya jika telah diobati.

“Jika ibunya memakan obat kusta, itu bisa sembuh dan ASI bisa diberikan. Kadang-kadang orangtua ini tidak memakan obat dan ini bahaya untuk anaknya karena akan kontak terus,” ujar Menkes.

Resolusi Jakarta yang disusun bersama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti para ahli, akademisi dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik nasional dan internasional itu bertujuan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi bagi penderita kusta.

Stigma dan diskriminasi dapat dialami oleh penderita dan OYPMK dalam bentuk penolakan di sekolah, ditempat kerja dan dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan.

“Masalah yang bisa ditimbulkan dari penyakit kusta bukan saja masalah medis tetapi juga masalah sosial, ekonomi dan pendidikan,” kata Menkes.

Menkes menegaskan bahwa upaya menghilangkan stigma dan diskriminasi membutuhkan motivasi dan komitmen yang kuat baik dari penderita maupun masyarakat.

“Penderita diharapkan dapat mengubah pola pikirnya agar dapat berdaya dalam menolong dirinya sendiri bahkan orang lain. Dan masyarakat diharapkan dapat mengubah pandangannya serta membantu penderita maupun OYPMK agar tetap sehat dan mampu menjaga kesehatannya secara mandiri,” demikian Menkes.

Indonesia masih memiliki beban kasus kusta yang tinggi dengan jumlah terbanyak ketiga setelah India dan Brasil.

Tahun 2013, Indonesia memiliki jumlah kusta baru sebanyak 16.856 kasus dan jumlah kecacatan tingkat dua di antara penderita baru sebanyak 9,86 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bambang Widjojanto resmi mengajukan permintaan mundur dari jabatanya sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait dengan statusnya sebagai tersangka di Bareskrim Polri.
“Di kantor saya membuat surat permohonan pemberhentian sementara,” kata Bambang Widjojanto di kantor KPK, Senin (26/1).
Bambang mengaku, surat itu ditujukan kepada pimpinan KPK Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Bambang mengaku, mengajukan surat permintaan mundur karena patuh terhadap Pasal 32 ayat 2 UU KPK. Pasal tersebut mengatur tentang keharusan seorang pimpinan KPK untuk mundur bila berstatus sebagai tersangka.
“Saya tunduk pada konstitusi. Undang-undang dan kemaslahatan publik,” ujar Bambang.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Peredaran narkotika di Indonesia sudah menjadi penyakit akut di seluruh kalangan, termasuk anggota DPR hingga kejaksaan ikut terkena.
“Di kejaksaan, hakim, anggota DPRD, kepolisian, sipir, wartawan, bahkan juga ada termasuk tokoh agama,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Pol Sumirat Dwiyanto di Jakarta, Senin (26/1).
Dia menganggap, peredaran narkoba saat ini sudah terbilang darurat. Terlebih, narkoba bisa masuk di semua kalangan. “Kenapa narkotika ini sudah dianggap darurat, karena semua profesi di Indonesia bisa dianggap sudah terkena narkotika.”
Sumirat mengatakan, berbagai profesi di pemerintahan dan penegak hukum juga terjerat oleh narkotika. Dia mengungkapkan, sejumlah profesi tersebut terjerat dalam hal menggunakan dan juga mengedarkan narkotika. “Beberapa ada yang makai, ada yang jual.”
Sumirat tak menampik anggota kepolisian dan sipir penjara ada juga yang tak hanya menggunakan narkotika, namun juga mengedarkannya pada orang lain. 
“Polisi ada yang makai, ada yang jual. Termasuk sipir, dan itu sudah ada yang tertangkap,” kata dia.
Dia menjelaskan, sejumlah sipir yang terjerat narkotika tersebut menjadi salah satu alasan beredarnya obat-obatan terlarang tersebut di lembaga pemasyarakatan.
Menurut dia, sipir terpengaruh untuk memakai dan mengedarkan narkotika karena sering bersinggungan dengan terpidana narkoba. “Di lapas ini ada pemakai, ada bandar, ada pengedar, mereka dipengaruhi,” kata Sumirat.
Sumirat mengatakan tak menargetkan tangkapan dari satu institusi tertentu. Dia juga menjelaskan BNN tidak melakukan operasi khusus untuk penegak hukum. “Kita targetnya jaringan, kalau di jaringan itu ada polisi, kita tangkap,” ujar dia.
Pada Januari 2015 tercatat sudah ada petugas kepolisian dan pegawai negeri sipil yang terjerat narkotika. Pada 23 Januari lalu tiga personel Kepolisian Resor Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dipecat karena keterlibatan terhadap narkoba.
Sementara pada 22 Januari lalu pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengakui ada sejumlah PNS yang terbukti sebagai pemakai narkotika berdasarkan hasil tes urin.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah akan menyuntik dana sebesar Rp67 triliun kepada 42 BUMN. Badan Anggaran DPR RI segera lakukan seleksi terhadap usulan pemerintah tersebut.
“Kita akan soroti efektifitas penyuntikan dana kepada 42 BUMN. Saya rasa tidak perlu ada suntikan dana kepada BUMN. BUMN itu selalu untung. Jadi tak perlu disuntik pemerintahnya. Pemerintah justru ambil keuntungan dari BUMN itu agar bisa share,” kata Ketua Badan Anggaran DPR RI, Ahmadi Noor Supit di Jakarta, Senin (26/1).
Menurutnya, salah satu BUMN yang akan disuntik adalah Bank Mandiri. “Kita akan sorot secara tajam soal penyertaan modal itu. Masak sebesar Bank Mandiri mau dikasih modal lagi, buat apa. Untungnya sudah gede,” sebut Supit.
Disebutkannya, dari dulu modus operandi BUMN adalah selalu menyatakan rugi, padahal untung.
“Mana ada perusahaan monopoli untung kecil, itu bohong besar. PLN masak rugi. Masak Rp67 triliun disuntikkan kepada BUMN yang tidak butuh, ada apa? Kita tak paham cara berpikirnya.”

Artikel ini ditulis oleh: