Jakarta, Aktual.co —  Reynold Surbakti merupakan seorang bintang sinetron dan model kelahiran Medan, 26 Januari 1974. Reynold sendiri adalah suami dari Devi Syawal Sari, dan dari perkawinannya sudah dikaruniai anak, Darryl Juan Surbakti. Karier Pemilik tinggi badan 180cm ini terkenal dengan sinetron suksesnya seperti ‘Tersanjung’, ‘Pena Asmara’, ‘Kehormatan, Romansa 21’ dan lain-lain.

Selain juga menjadi bintang iklan, pria yang memiliki nama lengkap Reynold Juan Surbakti  tersebut mengawali kariernya sebagai Abang dan None Jakarta. Kemudian ia dikenal setelah berperan dalam sinetron ‘Shangrilla’. Ia juga dikenal sebagai pemain sinetron melalui sinetron ‘Indahnya Rembulan Teriknya Matahari’, lalu ia bertambah sukses dalam sinetron ‘Janjiku. Puncaknya’, melejit dalam sinetron ‘Tersanjung 1’.

Selain milad aktor Reynold, bahwa pada tanggal sebelumnya pada tanggal 25 Januari, juga memperingati ‘Hari Gizi Nasional’ dan tidak banyak yang mengetahuinya. Padahal, di Indonesia sendiri masalah gizi buruk masih sangat banyak dan kurangnya perhatian.

Pentingnya gizi dalam kehidupan bangsa Indonesia, sudah dirintis oleh almarhum Prof. Poorwo Soedarmo, Bapak Gizi Indonesia, sejak awal kemerdekaan tahun 1950. Saat itu beliau diangkat oleh Menteri Kesehatan, almarhum dokter J Leimena, untuk mengepalai Lembaga Makanan Rakyat (LMR). Waktu itu lebih dikenal sebagai Instituut voor Volksvoeding (IVV) yang merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Kesehatan yang dikenal sebagai Lembaga Eijckman.

Hari Gizi Nasional pertama kali diadakan oleh LMR pada pertengahan tahun 1960-an, dan dilanjutkan oleh Direktorat Gizi pada tahun 1970-an hingga sekarang. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memperingati dimulainya pengkaderan tenaga gizi Indonesia dengan berdirinya Sekolah Juru Penerang Makanan tanggal 26 Januari 1951.

Sejak saat itu pendidikan tenaga gizi terus berkembang pesat di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Di kemudian hari disepakati bahwa hari gizi nasional ditetapkan menjadi tanggal 25 Januari.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Tim Kuasa Hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, Nursyahbani menyambangi kantor KPK. Tiba sekitar pukul 12.30 WIB, Nusyahbani didampingi beberapa koleganya.
Nur mengatakan, kedatangan ke lembaga antirasuah itu untuk membicarakan pelaporan balik Sugianto Sabran ke Bareskrim Mabes Polri.
“Kita akan membicarakan tentang pelaporan balik si pelapor (BW),” kata Nur sebelum masuk ke Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (26/1).
Menurut dia, BW masih di KPK  bersama tim kuasa hukum lain yang sedang rapat konsolidasi membahas untuk melaporkan balik si pelapor yang merupakan mantan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP itu.
“Masih di sini (Pak BW). Kita konsolidasi membahas pelaporan balik, pelapor (Sugianto),” ungkapnya.
Selain itu, anggota tim kuasa hukum Bambang Widjojanto lainnya, Usman Hamid juga datang ke kantor lembaga superbody ini. Dia pun membenarkan bahwa pihaknya akan melaporkan balik para pelapor BW ke Bareskrim Mabes Polri
“Kita akan laporkan balik para pelapor, Sugianto dan juga Bonaran,” terangnya sambil berjalan masuk ke lobi Gedung KPK.
Seperti diketahui, Sugianto melaporkan Bambang Widjojanto ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan menyuruh orang lain yang menjadi saksi sengketa Pilkada Kotawaringin, di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan keterangan palsu.
Sugianto Sabran merupakan calon Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang pernah berperkara di MK soal sengketa pilkada pada tahun 2010. Saat ini, Sugianto menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yosanna Laoly menyebut, hukum di Indonesia tak mengenal hak imunitas atau kekebalan hukum.
Hal tersebut ditegaskan Yosanna terkait dengan usulan imunitas atau kekebalan hukum bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghindari upaya kriminalisasi menyusul diperkarakannya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja ke Polri.
“Menurut konstitusi, semua orang sama di mata hukum. Jadi (hak imunitas) itu potensial melanggar konstitusi,” kata dia di Jakarta, Senin (26/1).
Yasonna mengatakan, yang diperlukan saat ini adalah transparansi supaya masing-masing lembaga hukum saling menjaga diri. “Jadi kalau soal imunitas, itu bertentangan dengan konstitusi kita,” kata dia.
Yasonna mengatakan pemerintah belum memutuskan dan ingin melihat dulu perkembangan kasus Bambang Widjojanto di Badan Reserse Kriminal Polri. “Kalau menurut Undang-undang KPK, jika sudah jadi tersangka, harus dinonaktifkan. Tapi kita lihat dulu bagaimana perkembangannya. Pak BW kan masih diperiksa.”
Dia mengatakan, saat ini tak ingin memperkeruh suana terkait dengan kisruhnya kedua lembaga penegak hukum itu. Saat ini, sambung dia, pentingnya menenangkan suasana dan meredakan ketegangan antara KPK dan Polri.
Presiden Joko Widodo pun belum akan menerbitkan Keputusan Presiden untuk menonaktifkan Bambang. Alasannya, Presiden juga belum menerima surat formal penetapan tersangka atas Bambang dari Polri.
Jokowi juga tengah mempelajari kemungkinan untuk meminta Polri mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas Bambang. Usul SP3 ini antara lain didukung kuasa hukum Bambang dan pakar hukum tata Negara Saldi Isra.
Minggu malam (25/1), Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri. Tim terdiri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie, mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno, mantan Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, mantan staf ahli Kapolri Bambang Widodo Umar, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, dan mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu