Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto batal datangi Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. BW rencananya bakal mendatangi kantor Komnas HAM untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran HAM atas penangkapannya oleh Mabes Polri dalam dugaan kasus sengketa Pilkada kota Waringin Barat. 
Namun, ternyata agenda itu batal tanpa ada penjelasan.  “Itu (ke Komnas HAM) batal,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha kepada awak media, Senin (26/1). 
Priharsa mengatakan, Bambang hanya akan diwakilkan oleh beberapa kuasa hukumnya. Tetapi dia mengaku tidak tahu siapa saja pengacara bakal hadir itu. Menurut informasi, Bambang sampai saat ini sedang menggelar rapat bersama pimpinan lain, terkait opsi pengunduran diri sebagai Wakil Ketua KPK.
Jumat pekan lalu, Bareskrim Polri menangkap Bambang selepas mengantarkan anaknya sekolah. Bambang disangka  mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi. Dia disangkakan Pasal 242 juncto pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Setelah sebelumnya tiga pimpinan KPK Abraham Samad, Adnan Pandu Praja hingga tersangka Bambang Widjojanto dilaporkan ke Bareskrim mabes Polri. Kini, giliran wakil ketua KPK lainnya yakni Zulkarnaen pun kabarnya akan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.
Zulkarnaen dilaporkan terkait dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur tahun 2008.
Menurut Presidium Aliansi Masyarakat Jawa Timur, Fathurrasyid pihaknya akan melaporkan Zulkarnaen pada hari Rabu 28 Januari 2015.
“Resminya hari rabu kita laporkan nanti,” kata Fathur saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (26/1).
Zulkarnaen diduga telah menerima suap senilai Rp2,8 milyar untuk menghentikan penyidikan kasus yang juga diduga melibatkan Gubernur Jatim Soekarwo.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi Penetapan APBN-P 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dilakukan oleh Komisi VII DPR. Dalam perkara tersebut, penyidik KPK sudah menetapkan politisi partai Demokrat Sutan Bathoegana sebagai tersangka.
Untuk itu, penyidik KPK memanggil mantan sopir Sutan Bhatoegana, Casmadi sebagai saksi untuk tersangka mantan bosnya tersebut.
“Benar, yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SB,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (26/1).
Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK. Bambang Widjojanto telah memastikan bahwa kasus yang menjerat mantan Ketua Komisi VII DPR RI ini menjadi prioritas KPK. Dia mengatakan kasus ini akan selesai dalam semester pertama di tahun 2015 ini.
Untuk diketahui, politisi Partai Demokrat ini diduga menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan pembahasan APBN Perubahan 2013. Sebelumnya Sutan Bathoegana juga bersaksi untuk tersangka mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno.
Akibat perbuatannya, Sutan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby