Jakarta, Aktual.co —  Konsulat Jenderal Australia di Denpasar, Bali, Majel Hind membanting pintu masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Denpasar di Kerobokan, Kabupaten Badung saat hendak mengunjungi terpidana mati kelompok narkotika “Bali Nine”.
Majel Hind bertandang ke lapas terbesar di Pulau Dewata itu, Senin (26/1), sekitar pukul 09.00 Wita didampingi beberapa orang stafnya.
Diplomat itu kemudian memasuki lapas di tengah kerumunan sejumlah awak media baik nasional maupun internasional yang saat itu tengah melakukan peliputan di lapas setempat.
Saat melewati awak media dan membuka pintu lapas tersebut, Majel kemudian membanting pintu yang terbuat dari besi itu sehingga menimbulkan suara yang keras.
Aksi emosional diplomat asing itupun sempat mengejutkan para awak media termasuk petugas lapas setempat yang bertugas membuka dan menutup pintu.
Tidak diketahui pasti apa penyebab Majel membanting pintu lapas di hadapan awak media.
Namun diduga aksinya itu karena tidak menyukai keberadaan awak media yang sejak beberapa hari terakhir berada di lapas tersebut.
Sejak seminggu terakhir perwakilan Konjen Australia di Denpasar termasuk pengacara kedua terpidana mati penyelundup heroin itu mendatangi lapas terpadat di Bali itu.
Kedatangan mereka untuk menjenguk Andrew Chan dan Myuran Sukumaran menjelang pelaksananaan eksekusi mati keduanya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menolak pengajuan grasi kedua narapidana itu sehingga pelaksanaan eksekusi mati semakin dekat.
Namun baik pihak Lapas Kerobokan maupun Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali belum mengetahui informasi kapan dan dimana tempat pelaksanaan eksekusi mati kedua penyelundup heroin itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi Kota, Jawa Barat, melakukan rekayasa lalu lintas di lokasi terbaliknya truk kontainer berbobot 30 ton lebih di Jalan Layang Kranji, Bekasi Barat, Senin (26/1) pagi.
“Saya sudah kerahkan 20 personel Satlantas dan juga bantuan dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk mengurai kemacetan di Jalan Sudirman, tepatnya di Jembatan Layang Kranji,” kata Kasat Lantas Polresta Bekasi Kota Kompol Heri Ompusonggu, di lokasi kejadian.
Menurut dia, kemacetan di lokasi itu terjadi sepanjang lebih dari 1 kilometer, khususnya dari arah Cakung, Jakarta Timur, mengarah ke Kota Bekasi.
Pantauan di lokasi melaporkan, polisi memberlakukan dua jalur kendaraan di badan Jalan Sudirman arah Cakung, Jakarta Timur dan menutup arah sebaliknya. Kendaraan dari arah Cakung menuju Bekasi juga dialihkan ke jalur alternatif Jalan Pangeran Jayakarta menuju arah utara.
Rekayasa lalin itu terpantau efektif mengurai kemacetan panjang karena kendaraan bisa melaju meski dengan kecepatan rendah.
“Kemacetan panjang itu berangsur-angsur berkurang, pantauan saat ini panjangnya berkurang menjadi 500 meter,” kata dia.
Salah satu pengendara, Erik, 32 tahun, mengaku terlambat kerja karena tertahan kemacetan panjang selama lebih dari 1 jam.
“Saya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Bekasi. Seharusnya saya upacara Senin sekarang, tapi sampai jam 09.00 WIB masih tertahan di depan Rumah Sakit Ananda,” kata dia.
Sementara itu, truk bermuatan pipa besi dan kabel seberat seberat lebih dari 30 ton itu terjadi pukul 05.00 WIB akibat rem blong.
“Gas remnya bocor dan kabel rem putus. Truk itu tidak sanggup menanjak diduga karena faktor usia yang sudah tua,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tetap akan melanjutkan proses penyidikan terhadap kasus yang saat ini tengah menjerat Komiasaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.
Lembaga yang dikomandoi oleh Abraham Samad  itu pun tak terpengaruh, meski salah satu pimpinannya menjadi tersangka di Mabes Polri. KPK pun tetap melanjutkan proses penyidikan terhadap kasus mantan ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnorputri itu. Penyidik KPK memanggil tiga perwira polisi dalam kasus tersebut, Senin (26/1)  
Dalam agenda pemeriksaan, tiga orang perwira polisi yang akan diperiksa adalah Brigjen Herry Prastowo (Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri), ‎Kombes Pol Ibnu Isticha (Dosen Utama STIK Lemdikpol), Kompol Sumardji (Wakapolres Jombang). Dalam agenda sebelumnya, ketiga saksi ini sebelumnya juga pernah dipanggil untuk diperiksa, namun tak ada satupun dari ketiganya yang memenuhi panggilan penyidik. 
Berdasarkan pantauan dilapangan, ketiga perwira polisi itu belum terlihat hadir di KPK. Belum jelas apakah ketiga perwira polisi itu akan memenuhi panggilan dan bersedia bekerja sama dengan KPK untuk menuntaskan kasus Budi Gunawan. 
Pihak KPK sudah pernah menyatakan bahwa salah satu kendala dari penyidikan kasus Budi Gunawan adalah sulitnya memeriksa para perwira polisi. Bahkan, KPK sudah berencana untuk menembuskan surat panggilan ke presiden agar para perwira polisi itu mau diperiksa. 
Apabila para perwira itu kooperatif, maka proses penyidikan kasus Budi Gunawan bisa berjalan cepat. Sehingga, Budi Gunawan bisa cepat dibawa ke persidangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan bahwa tak ada yang imun di republik ini. Institusi mengatakan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan.
Hal ini disampaikan Fadli terkait LSM yang meminta agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Imunitas kepada pimpinan KPK.
“Tidak ada perbedaan antara presiden, DPR, KPK, Polri, semua sama, tidak ada yang bisa imun,” kata Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1).
Bila Presiden Jokowi mengabulkan permintaan dan desakan LSM itu, sama artinya melanggar konstitusi.
“Bukan tidak perlu, Tapi bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau ada masalah hukum, ini masalah hukum dari manapun harus diselesaikan, harus dibuktikan. Yang paling penting harus dicatat, tidak boleh ada politisasi, kriminalisasi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Dirinya tak sependapat dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Presiden terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.
“Saya kira harus ada dasarnya untuk mengeluarkan keputusan apa pun, tidak bisa karena ada desakan kemudian harus ada SP3. Hukum kita itu kalau ada kesalahan ya dihukum, kalau dia tidak bersalah ya harus dibebaskan, harus direhabilitasi, saya kira gitu aja, tidak perlu ada tekanan dari masyarakat yang menyangkut masalah hukum,” kata Fadli.

Artikel ini ditulis oleh: