Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding menilai, desakan dari sejumlah LSM agar Presiden Jokowi mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) untuk Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, salah kaprah.
“Penerbitan SP3 itu bukan kewenangannya presiden. Karena tidak ada hak presiden dalam konteks penghentian proses hukum. Desakan itu salah kaprah. Kewenangan menerbitkan SP3 itu ada di penyidik, tidak ada diskresi bagi presiden dalam hal keluarkan SP3,” kata Sudding di Jakarta, Senin (26/1).
Politisi Hanura itu juga mengatakan, pemberian hak imunitas kepada pimpinan KPK juga salah alamat.
“Saya kira itu tidak perlu. Hak imunitas itu tak menjamin seseorang akan menjalankan fungsinya secara proporsional sesuai hukum,” kata dia.
Semisal, pimpinan KPK diberi hak imunitas atas persoalan pidana, dipastikan semua pejabat negara lainnya minta hak yang sama dan tentunya penegakan hukum tidak akan berjalan baik.
“Kan bisa kacau, di mana keadilan hukumnya? Itu melanggar prinsip persamaan di depan hukum. Masak hukum hanya berlaku bagi masyarakat bawah saja, sementara bagi KPK tidak? Hukum itu sama, siapapun tidak kebal dengan hukum, tanpa perkecualian. Harus dipahami seperti itu.
Anggota DPR pun tidak punya hak imunitas kalau yang berkaitan dengan pidana. Hak imunitas anggota DPR berkaitan dengan hak bicara dan menyampaikan pandangannya, bukan persoalan pidana,” ujarnya.
Saat ini, satu persatu pimpinan KPK dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Namun Sudding yakin, pemberantasan koruspi tidak akan surut.
“Saya kira tidak. Di KPK sistemnya sudah berjalan, pimpinan KPK sendiri juga sudah menyatakan tidak ada masalah kalau hanya ada 3, atau 2 pimpinan sekalipun,” kata Sudding.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Seluruh desa pesisir di Tanah Air harus mendapatkan perhatian serius. Kendala dan kekurangan yang dihadapi warga desanya juga musti dipenuhi. Sebab, memberdayakan desa pesisir merupakan bagian penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Martim Dunia.
Demikian disampaikan Menteri Marwan Jafar dalam kunjungan ke kampung pesisir Tangerang, Minggu (25/1).
“Bukan hanya Kementerian Desa, semua Kementerian terkait harus ikut berdayakan desa pesisir untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar saat Blusukan di Kawasan Pemukiman Nelayan Desa Surya Bahari, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (25/1).
Marwan benar banyak desa pesisir belum mendapat perhatian maksimal dan belum diberdayakan. Warganya yang mayoritas nelayan juga menghadapi berbagai masalah yang tidak mungkin diatasi tanpa uluran tangan pemerintah.
Di Desa Surya Bahari misalnya, Menteri Marwan mendengar berbagai keluhan warga nelayan. Diantaranya pendangkalan kali menuju laut yang menyebabkan mereka kesulitan saat hendak keluar menangkap ikan. Apalagi kapal nelayan jumlahnya terus bertambah.
“Pengerukan kali itu misalnya, merupakan wewenang Kementerian lain. Kita tentu akan berkoordinasi agar Semua harus dikerjakan serius dan serba terukur. Kapan pengerukan dimulai, selesai dan seterusnya,” tegas Marwan.
Marwan menegaskan pentingnya memberdayakan desa pesisir ini untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Jokowi sendiri pernah menyampaikan lima pilar utama yang diagendakan untuk mewujudkannya.Kelima pilar tersebut adalah  membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya laut, memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, melaksanakan diplomasi maritim, serta membangun kekuatan pertahanan maritim.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Pemerintahan Joko Widodo dinilai telah menjalankan sejumlah agenda kepentingan neoliberalisme dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Zulfi Azwan Ketua Pejuang dan Pelaku Sejarah PDI Perjuangan Jawa Timur dalam pesannya kepada Aktual.co, Senin (26/1) pagi.
Menurutnya Jokowi telah lupa dengan semangat Tri Sakti dan Nawacita Bung Karno yang sering dijualnya dalam kampanye pilpres lalu. Bukti kelupaan Jokowi, kata dia, yakni pemerintahannya telah memberikan ijin ekspor konsentrat terhadap Freeport yang jelas-jelas merugikan NKRI.
“Menteri Jokowi telah melanggar UU 4 tahun 2009 dimana pelarangan ekspor konsetrat sudah jelas tertuang dalam UU tersebut,” sergahnya.
Selain itu, Presiden Jokowi telah melakukan agenda neolib lainnya yakni menyerahkan harga migas ke mekanisme pasar dimana Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan terkait penyerahan harga migas ini.
“Terakhir komersialisasi penyediaan infrastruktur lewat penyertaan modal negara Rp 72 triliun,” papar keponakan mantan Sekjen PDIP Alm Ir Soetjipto ini.
Dengan demikian, gaya kepemimpinan Jokowi tidak mencerminkan nafas dari PDIP dan Soekarno. “Jadi Jokowi hanya menjual nama dan ide Soekarno, hanya untuk meraih sebuah jabatan Presiden,” demikian Zulfi.

Artikel ini ditulis oleh: