Jakarta, Aktual.co — Gaji pokok tenaga kerja Indonesia sektor informal di Taiwan dipastikan naik per 1 Juli 2015 sebagaimana hasil kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Taiwan.

“Salah satu upaya kami adalah menaikkan gaji pokok TKI sektor informal dari 15.000 NT (dolar Taiwan) menjadi 17.500 NT per 1 Juli 2015,” kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid dalam dialog dengan TKI di kantor Sekretariat Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI-NU) Taiwan di Taipei, Minggu (25/1).

Pengumuman itu disambut tepuk tangan dan ucapan syukur dari ratusan TKI yang memadati aula PCI-NU Taiwan pada sore itu.

Menurut dia, hal tersebut bagian dari keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam melakukan dialog tripartit. “Yang belum berhasil sepenuhnya kami hapus adalah jual-beli job order TKI formal,” kata Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor itu yang baru sekitar 1,5 bulan menjabat Kepala BNP2TKI.

Meskipun demikian, pihaknya sudah melakukan kesepakatan informal dengan sejumlah agen TKI di Taiwan agar memungut biaya jasa pelayanan penempatan tidak lebih dari 30.000 NT kepada TKI sektor formal.

Selama ini para TKI sektor formal membayar jasa pelayanan kepada agen sekitar 1.800 NT per bulan selama tiga tahun masa kerja. “Kesepakatan informal itu belum ada keputusan resmi,” ujar Nusron.

Karena itu, pihaknya mendorong Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (dulu PJTKI) untuk menekan agen TKI di Taiwan agar biaya jasa pelayanan penempatan dibayarkan satu kali gaji selama tiga tahun atau senilai tidak lebih dari 30.000 NT.

“Kalau agen di sini tidak mau, PPTKIS harus mengancam tidak mengirimkan TKI-nya. Pemerintah tidak punya target apa pun dalam pengiriman TKI. Murni hanya faktor pelayanan kepada WNI yang ingin bekerja di luar negeri,” katanya.

“Saya yakin, orang Indonesia tidak datang ke sini pun masih bisa makan,” katanya didampingi Wakil Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei Harsono Aris Yuwono, Direktur Promosi BNP2TKI Anjar Prihantoro Winarso, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Surabaya Agus Heri Santoso, dan staf profesional BNP2TKI Miftah Farid itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengupayakan beberapa komponen biaya pengiriman TKI ke luar negeri ditanggung oleh negara.

“Kami sudah mengajukan usulan dana APBN untuk menanggung beberapa komponen biaya yang selama ini dibebankan terhadap para calon TKI,” kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dalam acara dialog dengan TKI di kantor Sekretariat Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI-NU) Taiwan di Taipei, Minggu (25/1).

Ia menyebutkan beberapa komponen yang nanti akan dibebankan kepada negara melalui APBN itu di antaranya biaya tes kesehatan, pengurusan paspor, dan biaya penempatan kerja di luar negeri.

“Kalau selama ini biaya resmi yang dikeluarkan oleh calon TKI mencapai Rp17 juta, nantinya hanya Rp7 juta. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini, kebijakan itu sudah bisa kami implementasikan karena sekarang masih dalam usulan APBN,” ujarnya.

Pihaknya juga akan mengupayakan penghapusan sistem kredit biaya pemberangkatan dan penempatan yang selama ini memberatkan para calon TKI.

“Sekarang ini calon TKI yang punya duit dan tidak punya duit diharuskan kredit di bank untuk biaya tersebut yang angsurannya dibayar dari 10 kali pemotongan gaji. Ini jelas tidak benar dan memberatkan TKI,” katanya.

Nantinya, lanjut dia, para TKI diharuskan menabung di bank-bank di Indonesia agar jerih payahnya selama ini tidak habis begitu saja di negeri orang.

“Minimal para TKI itu bisa menabung 20 persen dari gaji biar pulang membawa hasil. Program ini sudah berjalan di Filipina. Kami ingin meniru keberhasilan itu,” ujar Nusron.

Ia mencatat bahwa selama tahun 2014 jumlah remitansi dari para TKI telah mencapai 8,4 miliar dolar AS.

Dalam kesempatan itu juga dia menjelaskan bahwa Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) tidak dihapus melainkan ditingkatkan fungsinya.

“Di Korea Selatan yang memang ada perjanjian ‘G to G’ dengan kita, di balik KTKLN berfungsi sebagai ATM karena memang di sana semua TKI bekerja di sektor formal. Di Taiwan yang masih banyak informalnya, di balik KTKLN nanti akan difungsikan sebagai kartu asuransi,” katanya menjelaskan.

Ia beralasan bahwa KTKLN tidak bisa dihapus karena sebagai sarana identifikasi bagi TKI sekaligus untuk menghindarkan praktik ilegal dan kesalahan penempatan kerja.

BNP2TKI juga tidak memungut biaya apa pun kepada para TKI dalam penerbitan KTKLN. “Kalau ada yang memungut, segera laporkan, langsung kami pecat. Di Medan sudah ada yang kami pecat,” tegasnya.

Demikian pula dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (dulu PJTKI) yang melakukan pemungutan di luar ketentuan, pihaknya tidak segan-segan mencabut izin operasional.

“Sampai saat ini sudah ada 81 PPTKIS di Indonesia yang kami cabut izin operasionalnya. Di Taiwan juga ada sanksi serupa kepada 22 PPTKIS, 25 agensi, dan 13 majikan,” katanya didampingi Wakil Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei Harsono Aris Yuwono, Direktur Promosi BNP2TKI Anjar Prihantoro Winarso, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Surabaya Agus Heri Santoso, dan staf profesional BNP2TKI Miftah Farid itu.

BNP2TKI juga akan mempermudah pengiriman TKI melalui jalur mandiri yang bekerja pada sektor formal tanpa keterlibatan PPTKIS. “Bagi TKI yang sudah pernah bekerja di luar negeri dan kembali lagi ke perusahaan yang sama, nantinya tidak perlu lagi lewat PPTKIS asalkan perusahaan yang dituju jelas dan mampu menaruh uang deposit minimal untuk enam kali gaji,” kata Nusron.

Selanjutnya kebijakan serupa juga akan diterapkan kepada TKI informal yang akan bekerja pada masa kontrak kerja keduanya di rumah majikan yang sama.

Selain berdialog dengan para TKI di Sekretariat PCI-NU Taiwan, Nusron juga berpidato di KDEI, mengunjungi tempat penampungan TKI bermasalah di Taoyuan, dan mendatangi sentra TKI di Keelung.

Selepas dari Taiwan, dia akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Hong Kong, Senin (26/1).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tim Penyelam TNI AL yang tergabung dalam operasi pencarian dan evakuasi korban pesawat AirAsia QZ-8501 tidak pernah mengenal kata menyerah.

Di hari ke-29 ini berhasil mengevakuasi lagi 1 jenazah perempuan dari badan pesawat AirAsia QZ-8501 di perairan Selat Karimata, dekat Pangkalan Bun, Kotawaringin Kalimantan Tengah, Minggu (25/1/2015).
 
Tim Penyelam TNI AL mulai melanjutkan misi mengevakuasi jenazah korban dan main body pesawat AirAsia dengan diturunkanya perahu karet dan Sea Raider serta peralatan Dishidros. Beberapa penyelam dari KRI Banda Aceh telah berada di kapal Crest Onyx sejak Sabtu malam kemarin. Mereka melakukan penguatan belting dan tali pengikat. Sementara lifting bag yang digunakan masih tetap 1 buah berukuran 10 ton. Kapal Crest Onyx inilah yang akan menarik badan pesawat‎.
 
“Proses pengikatan dan belting pagi ini sudah kembali dimulai sejak pukul 04.55 WIB, dan pada pukul 09.30 WIB floating bag mengapung  badan pesawat sempat terangkat dan muncul kepermukaan di buritan Kapal Crest Onyx namun keberuntungan belum berpihak karena tali penarik terputus sehingga body pesawat kembali masuk ke air tetapi tali tross masih terpasang sehingga body pesawat tidak terempas lagi ke dasar laut, ” kata Kapuspen TNI, Mayjen TNI M. Fuad Basya dalam keterangan tertulis yang diterima Aktual, Minggu (25/1).
 
Saat badan pesawat terangkat, satu jenazah ikut mengapung, kemudian jenazah langsung dievakuasi oleh Tim dengan perahu karet ke KN Pacitan. Selain jenazah, puing-puing pesawat ikut mengapung.  Kemudian satu jenazah yang telah berhasil dievakuasi oleh KN Pacitan selanjutnya dibawa dengan pesawat Hely Bell TNI AL  ke Lanud Iskandar Pangkalan Bun. Seperti pada penemuan jenazah korban AirAsia sebelumnya, dari Pangkalan Bun jenazah dibawa ke RS  Sultan Imanuddin guna dirawat dan dimasukkan peti jenazah.
 
“Sejauh ini sudah 70 jenazah telah berhasil dievakuasi dan pada sore hari ini 1 jenazah hasil evakuasi hari ini masih berada di RS Sultan Imanuddin,” katanya.
 
Evakuasi dihentikan siang hari ini, selain untuk evaluasi dan merencanakan langkah berikutnya juga dikarenakan arus sudah mulai deras dan hujan, ketinggian ombak 2-4 m, kecepatan arus 1,7 knot sehingga evakuasi diputuskan untuk dilanjutkan esok hari dan berharap cuaca baik dan mendukung untuk penyelaman.  
 

Artikel ini ditulis oleh: