Jakarta, Aktual.co — Direktur lembaga survey Cyrus Network, Hasan Nasbi Batupahat menilai Presiden Joko Widodo tengah sendirian tanpa dukungan di pemerintahan saat ini.

“Yang sekarang sendirian itu Jokowi. Dia tanpa support apa-apa,” kata Hasan di Jakarta, Minggu (25/1).

Hasan menilai, saat ini Presiden Jokowi tidak mendapat dukungan dari kabinetnya ataupun dari partai politik pengusungnya.

“Jokowi tanpa support di kabinetnya, lihat orang-orang di kabinet ngomong sembarangan,” kata dia.

Menurut dia, jajaran menteri banyak mengeluarkan pernyataan yang tak sesuai dengan arahan dan menyudutkan posisi presiden.

Hasan mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Polhukam Tedjo Edy Purdjianto yang mengatakan ‘rakyat tidak jelas’.

“Kalau rakyat enggak jelas, mereka rakyat yang milih Jokowi loh. Mau bilang Jokowi dipilih dari rakyat yang engga jelas?” kata Hasan.

Ia juga mengatakan saat ini partai politik pengusung juga tidak memberikan bantuan pada presiden.

“Jokowi tidak punya support politik secara riil. Kalau support politik Mega (PDIP) dan Surya Paloh (Nasdem) dicabut, Jokowi tidak punya support politik,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan tidak akan mengintervensi kasus hukum yang melibatkan KPK dan Polri.

Presiden Jokowi memilih memberikan kesempatan pada KPK dan Polri untuk membuktikan secara hukum atas kasus Komjen Pol Budi Gunawan dan Bambang Widjojanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengadakan jajak pendapat tentang ketua umum (ketum) partai berdasarkan dukungan rakyat. Untuk Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa mendominasi dukungan dari responden untuk kembali menjadi ketua umum partai berlambang matahari itu.
“Saat responden ditanya nama yang paling tepat memimpin PAN untuk lima tahun ke depan, 35.6 persen menjawab Hatta Rajasa,” ujar Direktur Riset LSI, Hendro Prasetyo, di Jakarta, Minggu (25/1).
Hendro menjelaskan dibawah Hatta Rajasa ada Amien Rais yang meraih dukungan sebesar 17.6 persen, disusul Bima Arya Sugiarto sebanyak 3.2 persen. Sementara kandidat Ketum PAN lainnya, Zulkifli Hasan mendapat dukungan 3.2 persen.
Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo mendapat 2.6 persen responden, Sekjen PAN Taufik Kurniawan sebanyak 1.4 persen, dan Hanafi Rais sebanyak 0.8 persen. Sedangkan responden yang menjawab lainnya sebanyak 0.1 persen dan yang tidak tahu atau tidak menjawab cukup besar mencapai 35.3 persen.
“Menurut warga Hatta Rajasa masih layak untuk mencalonkan kembali sebagai ketua umum partainya,” kata Hendro.
Hendro menambahkan, sejauh ini Hatta sudah menyatakan keseriusannya untuk kembali memimpin PAN lima tahun kedepan dan mendapatkan dukungan dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, citra Presiden Joko Widodo terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, dan kalau ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin legitimasi pemerintahan Jokowi mulai melemah.

“Legitimasi Pak Jokowi mulai melemah karena rakyat, pendukung dan relawannya sudah mulai meninggalkan Presiden Jokowi,” kata Pangi di Jakarta, Minggu (25/1).

Pangi mengatakan kritikan dan masukan sudah banyak disampaikan berbagai pihak kepada Presiden Jokowi. Namun menurut dia, Presiden terkesan “cuek bebek” sehingga semakin mempertinggi tempat jatuh Presiden Jokowi.

Peneliti politik IndoStrategi itu menyarankan Presiden Jokowi melakukan beberapa hal agar “soft landing” hingga akhir masa jabatannya, pertama, harus melepaskan diri sebagai petugas partai.

“Pak Jokowi harus sadar bahwa dia adalah seorang presiden, karena seperti beliau sedang tersandera oleh parpol koalisi pendukungnya, sehingga tidak bisa bekerja sesuai kehendak rakyat,” ujarnya.

Pangi mengatakan Presiden Jokowi semakin hari tampak tidak dapat memenuhi janji politiknya karena tersandera kepentingan parpol koalisi.

Dia mencontohkan mimpi Presiden merekrut menteri kabinet yang lebih banyak dari profesional daripada orang parpol akhirnya kandas akibat tersandera pendukung parpol koalisi.

“Publik semakin kecewa dan marah besar ketika Jokowi tetap melantik Jaksa Agung dari kader parpol, padahal sebelumnya posisi tersebut diisi oleh profesional,” katanya.

Kedua menurut dia, Presiden Jokowi harus mulai perlahan melepaskan diri dari bayang bayang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Wiranto dan lain-lain karena yang menjadi Presiden adalah Jokowi bukan ketiga orang tersebut.

Dia mengatakan Presiden Jokowi sepertinya sulit melepaskan diri bebas dari intervensi ketiga tokoh tersebut seperti penujukan Jaksa Agung M Prasetyo dan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

Kebijakan ini banyak dikritik oleh publik. Kita tahu Budi Gunawan adalah mantan ajudan Megawati. Jokowi harusnya berani membatalkan calon Kapolri yang diragukan integritasnya,” tegasnya.

Ketiga menurut dia, Presiden Jokowi harus tegas dan berani serta memiliki itikad baik untuk melepaskan institusi Polri, KPK dan Kejaksaan Agung bebas dari kesan pengaruh dan intervensi politik.

Dia menegaskan ketiga institusi itu tidak boleh masuk ke ranah politik dan Presiden harus memastikan lembaga ini bebas disusupi unsur dan kepentingan politik yang saling sandera.

“Polemik KPK, Polri dan Jaksa Agung jelas tanggung jawab Jokowi sebagai Presiden,” katanya.

Dia menyarankan Presiden Jokowi harus mengubah gaya komunikasi politiknya, karena gaya komunikasinya saat ini sangat membahayakan pemerintah Jokowi ke depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Funco Tanipu menilai, Presiden Joko Widodo seharusnya berani ambil keputusan terkait konflik antara KPK dan Polri, sehingga masyarakat tidak dibuat bimbang dalam polemik itu.
“Melihat konflik antar institusi ini, seharusnya Jokowi mengambil sikap tegas dan berani untuk meredakan persoalan itu, sekaligus berani keluar dari pusaran kepentingan elit yang “bermain” di belakang konflik ini,” kata Funco, Minggu (25/1).
Funco menilai Jokowi mestinya memberikan keputusan yang kuat dan berani, bukan malah sikap yang terkesan lemah dan mengambang.
Sikap Jokowi sebagai presiden terlihat seperti dalam keadaan ‘tersandera’ oleh berbagai kekuatan politik besar yang ada di belakangnya.
Jika ini dibiarkan berlarut, maka bisa saja memupus harapan rakyat di tengah ekspektasi yang cukup besar pada kepemimpinan saat ini.
Terpilihanya Jokowi adalah akumulasi harapan akan membaiknya tata kelola pemerintahan agar lebih demokratis, partisipatif, akuntabel, inovatif, efektif, efisien, berkeadilan.
“Tapi sudah hampir 100 hari, aksi itu malah tidak terlihat. Jokowi lebih memperlihatkan sosok pemimpin yang lemah. Sebagai contoh di tengah konflik KPK dan Polri.”
Hanya saja, kalangan akademisi berharap masyarakat tetap memberikan harapan positif bagi kepemimpinan Jokowi-JK, agar bisa menuntaskan semua persoalan yang ada.

Artikel ini ditulis oleh: