2 Januari 2026
Beranda blog Halaman 39178

Kompolnas: Polri Kemungkinan Kecil Keluarkan SP3 untuk BW

Jakarta, Aktual.co — Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala mengatakan, kemungkinan kecil Polri mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan perkara (SP3) untuk kasus Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto.

“Kalau kasus BW (Bambang Widjojanto) itu di-SP3-kan, saya rasa tidak,” kata Adrianus di Jakarta, Minggu (25/1).

Menurut dia, Presiden Joko Widodo cenderung akan memberikan kesempatan pada Polri dan KPK untuk membuktikan kasus Bambang Widjojanto dan Komjen Pol Budi Gunawan.

“Karena ini juga cara Jokowi dalam menangani masalah ini,” kata dia.

Adrianus melihat ada perbedaan antara kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo dalam menangani perseteruan antara KPK dengan Polri.

Ia berpendapat, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlihat pro kepada KPK dengan campur tangannya melerai perseteruan. Sedangkan Presiden yang akrab dipanggil Jokowi, memilih untuk tidak turun tangan menengahi perseteruan KPK dan Polri.

“SBY seperti pro KPK, kalau Jokowi memilih tidak mau mengintervensi,” ujar dia.

Kuasa hukum Bambang Widjojanto, Usman Hamid di Jakarta, Sabtu (24/1), mengatakan pihaknya akan mengajukan permintaan SP3 kasus Bambang Widjojanto.

Ia mengatakan SP3 Bambang perlu dilakukan agar Bambang tetap bisa menjabat sebagai pimpinan KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi.

Selain itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra juga berharap kasus Bambang bisa dihentikan dengan SP3.

Artikel ini ditulis oleh:

Ombudsman Harapkan Metode Penentuan Kelulusan Lebih Baik

Jakarta, Aktual.co — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali, mengharapkan metode penentuan kelulusan siswa yang nanti ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, bentuknya lebih maju dan lebih baik dibandingkan yang sudah dipakai selama ini.

“Mudah-mudahan bentuknya jauh lebih maju dari yang sudah-sudah, jangan sampai justru menimbulkan kekacauan bagi siswa,” kata Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, di Denpasar, Minggu (25/1).

Menurut dia, jika ternyata sistem yang akan dibangun Kementerian Pendidikan itu jauh lebih buruk, akibatnya akan menimbulkan permasalahan baru bagi siswa.

“Prinsipnya perlu cara supaya mendorong minat siswa untuk terus belajar. Karena rencanananya kelulusan siswa ditentukan oleh sekolah, jangan sampai menimbulkan pandangan bagi siswa ngapain kita belajar, toh guru-guru kita sendiri, pasti luluslah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Umar mengatakan perlu dibuat kajian yang mendalam kalau ingin membuat metode baru dalam penentuan kelulusan. Selain itu perlu adanya komparasi antara berbagai bentuk metode supaya menemukan bentuk yang paling pas.

“Perlu dicari formula agar siswa yang lulus itu tidak bimbang. Jangan sampai ketika mau kuliah atau melanjutkan ke sekolah lain tidak diterima karena sistemnya buruk pada jenjang sekolah sebelumnya,” ucap Umar.

Sebelumnya jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali mengaku hingga saat ini belum mengetahui pedoman teknis terkait acuan yang dapat dipakai pihak sekolah untuk menentukan kelulusan siswa SMP dan SMA/SMK.

“Yang jelas, Ujian Nasional tahun ini tidak lagi menjadi salah satu patokan dalam penentuan kelulusan siswa. Penentuan kelulusan siswa diberikan pada pihak sekolah. Sedangkan UN lebih pada fungsi pemetaan,” kata Kadisdikpora Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani belum lama ini.

Pemerintah memberikan kewenangan penentuan kelulusan pada sekolah, menurut TIA, karena pemerintah ingin mengembalikan ruang kepada sekolah. “Yang tahu siswa itu pintar, sedang, atau tidak, itu ‘kan sekolah,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Peneliti Paparkan Potensi Geopark Ciletuh ke Unesco

Jakarta, Aktual.co — Tim Peneliti dari Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, telah memaparkan potensi taman alam atau geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kepada sejumlah juri Unesco.

“Beberapa waktu sudah kita paparkan dan sejumlah juri Unesco telah memberikan respon positif terhadap taman alam atau geopark Ciletuh Sukabumi yang rencananya akan diajukan sebagai geopark dunia,” kata Dekan Fakultas Geologi Unpad Prof Hendarmawan, di Bandung, Jawa Barat, Minggu (25/1).

Ia menuturkan, salah satu juri Unesco melakukan kunjungan informal kepada pihaknya dan kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan olehnya untuk melakukan presentasi mengenai Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi.

“Prospeknya ada dan sangat besar untuk ditetapkan jadi geopark, setidaknya lima hingga empat juri sudah memberikan sinyal positif. Walaupun kunjungannya masih bersifat informal,” kata dia.

Akan tetapi, kata Hendarmawan, sangat tidak mudah untuk sebuah kawasan taman alam bisa ditetapkan menjadi geopark dunia oleh Unesco.

Hal itu dikarenakan ada banyak persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi termasuk salah satunya menjadi taman alam tingkat nasional dulu sebelum diajukan ke Unesco.

“Untuk sekarang target kami adalah adalah gol dulu menjadi geopark nasional sebelum diajukan ke internasional. Tahun ini diupayakan nasional, baru setelah itu paling cepat dua tahun bisa diajukan ke tingkat internasional. Karena syaratnya kan harus nasional dulu,” kata dia.

Menurut dia, pada Jumat (23/1) lalu, ia dan timnya sudah menyampaikan laporan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar terkait progres dari Geopark Ciletuh tersebut termasuk perkembangan yang sudah dilakukan timnya selama 10 tahun terakhir.

“Kemudian kami juga paparkan mulai dari tahun 2005 pemetaan, tahun 2006 hingga 2009 mengarah ke geoheritage nasional dan internasional kemudian di tahun 2008 kita dirikan kampus lapangan di sana,” katanya.

Ia menuturkan, kegiatan terakhir dilakukan timnya adalah kegiatan yang langsung melibatkan masyarakat.

“Lalu kami juga sudah mempresentasikan ini di Kanada, jadi sudah sangat panjang usaha yang dilakukan,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, saat ini salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait rencana agar Taman Alam Ciletuh menjadi kawasan Geopark Nasional adalah akses transportasi ke sana yang masih harus dibenahi.

“Sehingga perlu dukungan pemerintah untuk mendukung agar Ciletuh ini bisa menjadi destinasi tingkat dunia,” katanya Selain itu, kata dia, harus ada koordinasi dari pemerintah, terutama untuk akses jalan menuju objek wisata taman alam batuan tua tersebut.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan terkait dengan pengembangan Geopark atau Taman Alam Ciletuh yang terletak kurang lebih 30 kilometer di sebelah selatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi itu adalah delineasi atau penentuan batas wilayah.

“Delineasi tersebut akan dilaksanakan mulai tahun ini, melalui kerjasama antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah koordinasi Fakultas Teknik Geologi Unpad,” kata dia.

Menurut dia, selain delineasi juga diperlukan pula pendalaman gambaran yang lebih lengkap dan merinci, guna mengenal potensi yang ada.

“Kemudian perlu dibuat event internasional, seperti bidang olahraga dan sebagainya, untuk mempromosikan Geopark Ciletuh,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Investigasi Optimal, YLKI: Bebaskan Pilot dan Maskapai dari Jerat Hukum

Jakarta, Aktual.co — Penanganan korban dan investigasi jatuhnya pesawat AirAsia Jakarta-Singapura dinilai belum memenuhi standar yang ideal. Bahkan dalam beberapa kasus, Indonesia seperti mengulang kesalahan yang sama.
“Di Jepang, semua pihak yang memberikan informasi investigasi diberikan kebebasan terhadap hukum. Sehingga pelaku tidak takut memberikan informasi, dan investigasi benar-benar menemukan penyebab kecelakaan pesawat,” ujar Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo dalam Aktual Forum, di Jakarta, Minggu (25/1).
Menurutnya, pembebasan pilot dan maskapai dari jeratan hukum akan memberikan kepastian hasil investigasi. Pilot dan maskapai akan memberikan keterangan sedetil mungkin dengan segala kemungkinan yang ada.  Disamping itu, wadah komunitas keluarga korban juga perlu dibentuk untuk menjamin kelangsungan hidup. 
Dirinya menceritakan ketika terjadi musibah jatuhnya pesawat, Japan airline membentuk komunitas keluarga korban agar dijamin kesejahteraannya.  Mereka juga membentuk Japan Training Center untuk meningkatkan keamanan penerbangan. Selain itu, untuk memperingatkan semua orang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, Mereka membangun monumen yang bertulsikan “Never Again.” 
“Atas kejadian tersebut, CEO Japan Airline meminta maaf, membungkukkan badan dan mundur dari jabatannya. Bagaimana dengan Indonesia, apakah regulator berani mengakui kesalahan dan mundur dari jabatannya?” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

PPP Imbau KPK-Polri Saling Menghormati

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PPP hasil muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuziy mengimbau pimpinan KPK dan pimpinan Polri dapat saling menghormati antarlembaga.

“PPP berharap pimpinan KPK dan pimpinan Polri masing-masing menyampaikan pernyataan langsung untuk memberikan klarifikasi yang menyejukkan masyarakat,” kata Muhammad Romahurmuziy usai acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Daarul Rachman di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Minggu (25/1).

Menurut Romy, panggilan Romahurmuziy, pimpinan KPK dan pimpinan Polri sudah berdialog dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana, Jumat (23/1) sore.

Pernyataan langsung yang menyejukkan masyarakat dari masing-masing pimpinan KPK dan Polri ini, kata dia, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo, sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

Romy menilai, ketegangan antara KPK dan Polri ini sudah sangat banyak dibicarakan di sosial media dan telah menjadi trending topic hingga mencapai 20 juta tweet.

“Angka ini sudah sangat tinggi untuk trending topic,” katanya.

Anggota DPR RI ini mengimbau, agar pimpinan KPK dan pimpinan Polri sama-sama menyampaikan pernyataan yang sejuk untuk meredam polemik di masyarakat.

Menurut dia, saat ini telah muncul pandangan beragam di antara praktisi maupun pengamat hukum yang berimbas ke masyarakat.

“Pimpinan KPK dan pimpinan Polri agar mengantisipasi situasi ini dengan segera menyelesaikan persoalan, jangan sampai berlarut-larut,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR Tak Yakin dengan Target Rencana Menhub

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana meminta Menteri perhubungan Ignasius Jonan terbuka jika tidak bisa melaksanakan perbaikan dunia penerbangan hingga yang ditargetkan pada Mei 2015. 
Yudi mengatakan, perbaikan dunia penerbangan hingga Mei 2015, merupakan hal yang tidak mungkin, mengingat prosedur perbaikan menyangkut merapihkan regulator, penataan kelembagaan dan perbaikan manajemen.
“saya kira Jonan harus terbuka jika tidak mampu melakukannya dalam waktu yang disebutkan”, kata Yudi, kepada Aktual.co, di Jakarta, Minggu (25/1).
Tujuan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) oleh Komisi V DPR untuk merapihkan, merubah, dan memperbaiki dunia penerbangan di Indonesia yang harus dijalankan oleh menhub.
Namun, Panja merasa tidak yakin dengan rencana target menhub yang dinilai terlalu cepat. Pasalnya, harus diperhatikan langkah-langkah yang terstruktur.
Menurut Yudi, hal pertama yang harus rapihkan adalah regulator yang ada dibawah menteri perhubungan.
“dari regulator yang baik ini maka akan berdampak pada pemain di bidang bisnis penerbangan yang akan mengikuti regulator yang baik pula”, jelasnya.
Kedua, penataan yang menyangkut perencanaan kelembagaan dan sumber daya manusia.
“kan ini berkaitan dengan sisi keuangan yang dipegang oleh menteri keuangan, jadi harus dipikirkan itu caranya gimana tiga bulan selesai”, kata dia.
Yudi menambahkan, harus ada juga perbaikan manajemen itu sendiri. “Makanya pola berpikir Jonan jangan hanya sebagai Dirut Kereta Api.”

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain