Kairo, Aktual.co —Faksi-faksi oposisi Suriah Sabtu mengusulkan “perubahan demokratik yang radikal” di negara yang porak- poranda akibat perang menjelang perundingan (April) yang bertujuan menyatukan rencana mereka bagi satu penyelesaian politik konflik itu.

Dalam satu konferensi dua hari yang diselenggarakan di Kairo, kelompok oposisi yang ditoleransi pemerintah bertemu dengan para anggota Koalisi Nasional di pengasingan dan menyetujui satu visi 10 poin serta mengumumkan perundingan-perundingan baru akan diselenggarakan pada April.

Kelompok-kelompok itu sepakat bahwa “setiap proses perundingan harus menuju pada satu pemerintah yang demokratik dan negara sipil yang berdaulat,” kata satu pernyataan bersama.

Mereka menambahkan bahwa setiap penyelesaian perang saudara empat tahun Suriah “harus menjamin satu perubahan demokratik yang radikal dengan menghentikan aksi kekerasan dan sektarisnisme”. Koalisi Nasional secara tidak resmi diwakili di Kairo oleh beberapa anggota termasuk Ahmed Jarba, yang mantan ketua koalisi yang dekat dengan Arab Saudi.

Satu sumber Koalisi sebelumnya mengatakan para anggotanya tidak hadir pertemuan Kairo dalam satu kedudukan resmi. Konferensi umum oposisi mendatang “bertujuan untuk menyetujui satu visi politik yang satu dan menyatukan usaha-usaha oposisi,” kata Saleh al-Nebwani, anggota Komite Koordinasi Nasional bagi Perubahan Demokratik dalam negeri yang ditoleransi pemerintah.

Koalisi itu dan tokoh penting oposisi Moaz al-Khatib sebelumnya mengumumkan mereka tidak akan menghadiri perundingan dengan pemerintah Suriah di Moskow bulan ini yang bertujuan mengusahakan satu solusi politik pada perang yang menewaskan lebih dari 200.000 orang sejauh ini. Tetapi oposisi dalam negeri mengatakan Sabtu bahwa beberapa anggota yang diundang diharapkan akan hadir dalam pertemuan itu.

Fayez Sarah dari Koalisi Nasional mengatakan pertemuan Kairo tidak membicarakan perundingan di Moskow “karena satu keputusan telah dibuat” mengenai masalah itu. Usaha Moskow untuk menjadi tuan rumah perundingan perdamaian mendatang setelah dua pertemuan yang diselenggarakan PBB di Jenewa tahun lalu antara pemerintah dan wakil-wakil oposisi gagal memberikan hasil. Rusia adalah pendukung paling kuat pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Artikel ini ditulis oleh:

Bangkok, Aktual.co —Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan militer Myanmar telah membebaskan 595 anak yang dipersenjatai sejak penandatanganan pakta PBB tentang militer oleh militer Myanmar pada tahun 2012. Menurut PBB, pembebasan 595 anak itu berlangsung bertahap. Dalam setahun terakhir sebanyak 418 anak yang dibebaskan. Dan, pada Jumat, 23 Januari 2015, sebanyak 42 anak kembali dibebaskan.

Usia anak-anak yang dipersenjatai dan bekerja untuk militer Myanmar itu di bawah 18 tahun. Mereka dipekerjakan sebagai prajurit dan pencari ranjau darat. Sejauh ini, menurut PBB, tidak ada data yang jelas untuk memverifikasi berapa banyak anak yang dilibatkan sebagai tentara anak.

“Dalam satu tahun ini, jumlah anak yang dibebaskan dari angkatan bersenjata, menunjukkan usaha maju dari pemerintah Myanmar dan Tatmadaw (militer) untuk mengakhiri praktek pelanggaran dengan merekrut dan memanfaatkan anak-anak,” kata Renata Lok-Dessallien, koordinator PBB di Myanmar dalam pernyataannya.

Manila, Aktual.co —Pemerintah Filipina dikecam setelah menyembunyikan warga miskin dari jalan kota Manila saat Paus Fransiskus menyambangi negara itu minggu lalu.

Diberitakan The Guardian, pemerintah Filipina mengakui pada Jumat (23/1) bahwa mereka telah membawa 490 pengemis dan gelandangan dari jalan untuk ditempatkan di sebuah penginapan mewah di selatan Manila saat Paus berkunjung 15-19 Januari lalu.

Anggota parlemen Filipina menuntut jawaban pemerintah soal mengapa para orang miskin disembunyikan saat Paus dalam misa Minggu lalu ketika berceramah soal kasih sayang terhadap orang miskin.

Misa itu dihadiri oleh enam juta orang. “Paus pasti ingin melihat Filipina, keburukannya dan semuanya. Janganlah kita berpura-pura bahwa kita adalah negara dunia pertama,” kata anggota dewan Terry Ridon, yang mengirimkan pertanyaan kongres ke pemerintah.

Menteri Kesejahteraan Sosial Filipina Corazon Soliman sebelumnya mengatakan bahwa ratusan orang miskin yang tinggal di pemukiman kumuh dan tenda-tenda yang diikatkan di pohon palem sepanjang pantai Manila Bay dipindahkan ke penginapan di Roxas Boulevard sebelum kunjungan Paus.

Renato Reyes, sekretaris jenderal kelompok sayap kiri Bayan, mengecam tindakan pemerintah yang menurutnya ingin “membersihkan kemiskinan”. Namun Soliman membantah ingin menyembunyikan warga miskin dan berdalih itu demi menghindarkan mereka dari diskriminasi dan sindikat kriminal saat massa berdatangan untuk menghadiri misa Paus.

Selain itu, kata dia, ratusan warga miskin itu akan menerima pelatihan sebagai bagian skema pemerintah yang diluncurkan tahun lalu bagi 11 ribu keluarga tunawisma. Saat ini, sudah ada 2.000 tunawisma yang diberikan rumah gratis selama satu tahun berdasarkan program ini. “Salah satu bentuk pelatihannya adalah mengakrabkan mereka dengan ruangan yang memiliki pintu dan toilet,” ujar Soliman.

Penginapan Chateau Royale tempat warga miskin diinapkan menawarkan fasilitas mewah, termasuk kolam renang dan panjat tebing. Biaya menginap per malam di hotel ini adalah 24 ribu peso atau lebih dari Rp6,7 juta. Soliman mengatakan pemerintah tidak membayar ongkos itu sendirian, tapi tidak memberikan penjelasan lebih rinci. Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Filipina. Sekitar sepertiga populasi Filipina berada di bawah garis kemiskinan dan kemajuan pemberantasan kemiskinan sangat lambat.

Tokyo, Aktual.co —Pemerintah Jepang berjanji tidak akan menyerah dalam upaya membebaskan dua warga negara mereka yang disandera ISIS. Hingga tenggat waktu habis kemarin, nasib wartawan dan konsultan militer itu belum diketahui hingga kini. Kenji Goto dan Haruna Yukawa muncul dalam video ISIS Selasa lalu. Dalam video tersebut, ISIS meminta tebusan sebesar US$200 juta untuk pembebasan keduanya dan memberi waktu 72 jam yang berakhir Jumat sore kemarin.

Namun setelah tenggat waktu berakhir, belum ada pernyataan lagi dari ISIS. Sebelumnya, juru bicara ISIS kepada stasiun televisi NHK mengatakan akan segera membuat pernyataan, namun tidak kunjung datang. Wakil Menteri Luar Negeri Yordania Yasuhide Nakayama yang memimpin tim penyelamat sandera dari Jepang mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerah.

“Jalan pembebasan mereka sangat sulit, walaupun ada beberapa jalur. Kami fokus dalam mengumpulkan informasi. Kami tidak akan menyerah. Kami akan membawa mereka pulang,” kata Nakayama, dikutip Channel News Asia, Sabtu (24/1), dari Amman, Yordania.

Juru bicara pemerintah Jepang Yoshihide Suga mengatakan mereka akan menggunakan semua jalur untuk membebaskan kedua pria tersebut. Berbagai cara juga dilakukan untuk melakukan kontak dengan ISIS. “Situasinya masih parah, tapi kami melakukan semuanya untuk membebaskan mereka. Jepang menggunakan seluruh saluran komunikasi, termasuk melalui kepala suku lokal, untuk menjangkau penyandera,” kata Suga.

Hingga saat ini, kata Suga, belum ada kontak langsung antara Jepang dengan penyandera. Jumat kemarin, Perdana Menteri Shinzo Abe melakukan rapat dengan Dewan Keamanan Nasional terkait kasus ini. Kendati demikian, juru bicara pemerintah Jepang lainnya, Kenko Sone, mengatakan Jepang tidak punya rencana menurunkan pasukan untuk membebaskan sandera, mengingat larangan serangan yang diatur dalam konstitusi negara tersebut.

Jakarta, Aktual.co — Jerussalem, Aktual.co —Perserikatan Bangsa-Bangsa menuduh Israel membongkar rumah-rumah 77 warga Palestina, sebagian besar dari mereka anak-anak pekan ini di Jerusalem Timur yang dianeksasi dan Tepi Barat yang diduduki. “Dalam tiga hari belakangan ini, 77 warga Palestina, lebih separuh dari mereka anak-anak, kini tidak memiliki tempat tinggal,” kata Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dalam satu pernyataan yang dikeluarkan Jumat petang.

“Beberapa bangunan yang dirubuhkan itu diberikan oleh masyarakat internasional kepada keluarga-keluarga miskin. “Pembongkaran-pembongkaran yang mengakibatkan pengusiran paksa para penghuni itu bertentangan dengan kewajiban-kewajiban Israel sesuai dengan hukum internasional dan menimbulkan penderitaan dan ketegangan yang tidak perlu. Mereka harus segera menghentikannya,” kata OCHA. Pembongkaran itu dilakukan di Jerusalem Timur dan distrik-distrik Ramallah, Jericho dan Al Khalil (Hebron), tambahnya.

OCHA mengatakan dalam tahun 2014 Israel melakukan pembongkaran yang mencapai jumlah tertinggi di Jerusalem ke timur dan satu daerah di Tepi Barat yang berada di bawah kekuasaan penuh Israel yang dikenal sebagai Daerah C. “Pada tahun 2014, menurut data OCHA, pihak berwenang Israel menghancurkan 590 bangunan milik Palestina di Daerah C dan Jerusalem Timur, mengakibatkan 1.777 orang — jumlah tertinggi warga Tepi Barat terlantar sejak OCHA mulai memantau secara sistematis masalah itu tahun 2008.” Organisasi itu tidak secara khusus menyebut berapa jumlah bangunan itu adalah rumah-rumah atau kandang binatang atau bangunan tambahan.

Israel mengatakan pembongkaran-pembongkaran seperti itu dilakukan karena bangunan-bangunan itu dibangun tanpa memiliki izin membangun. Para warga Palestina dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan izin-izin seperti itu secara rutin ditolak, yang memaksa gedung dibangun tanpa izin. “Kebijakan perencanaan yang diberlakukan oleh Israel di Daerah C dan Jerusalem Timur mengucilkan warga Palestina, membuat mereka sangat sulit memperoleh izin membangun,” kata OCHA.

Sebagai akibatnya banyak warga Palestina membangun tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan rumah mereka dan berisiko bangunan-bangunan seperti itu dibongkar. “Para warga Palestina harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam satu sistem perencanaan yang layak yang menjamin kebutuhan-kebutuhan mereka dipenuhi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: