Manila, Aktual.co —Pemerintah Filipina dikecam setelah menyembunyikan warga miskin dari jalan kota Manila saat Paus Fransiskus menyambangi negara itu minggu lalu.

Diberitakan The Guardian, pemerintah Filipina mengakui pada Jumat (23/1) bahwa mereka telah membawa 490 pengemis dan gelandangan dari jalan untuk ditempatkan di sebuah penginapan mewah di selatan Manila saat Paus berkunjung 15-19 Januari lalu.

Anggota parlemen Filipina menuntut jawaban pemerintah soal mengapa para orang miskin disembunyikan saat Paus dalam misa Minggu lalu ketika berceramah soal kasih sayang terhadap orang miskin.

Misa itu dihadiri oleh enam juta orang. “Paus pasti ingin melihat Filipina, keburukannya dan semuanya. Janganlah kita berpura-pura bahwa kita adalah negara dunia pertama,” kata anggota dewan Terry Ridon, yang mengirimkan pertanyaan kongres ke pemerintah.

Menteri Kesejahteraan Sosial Filipina Corazon Soliman sebelumnya mengatakan bahwa ratusan orang miskin yang tinggal di pemukiman kumuh dan tenda-tenda yang diikatkan di pohon palem sepanjang pantai Manila Bay dipindahkan ke penginapan di Roxas Boulevard sebelum kunjungan Paus.

Renato Reyes, sekretaris jenderal kelompok sayap kiri Bayan, mengecam tindakan pemerintah yang menurutnya ingin “membersihkan kemiskinan”. Namun Soliman membantah ingin menyembunyikan warga miskin dan berdalih itu demi menghindarkan mereka dari diskriminasi dan sindikat kriminal saat massa berdatangan untuk menghadiri misa Paus.

Selain itu, kata dia, ratusan warga miskin itu akan menerima pelatihan sebagai bagian skema pemerintah yang diluncurkan tahun lalu bagi 11 ribu keluarga tunawisma. Saat ini, sudah ada 2.000 tunawisma yang diberikan rumah gratis selama satu tahun berdasarkan program ini. “Salah satu bentuk pelatihannya adalah mengakrabkan mereka dengan ruangan yang memiliki pintu dan toilet,” ujar Soliman.

Penginapan Chateau Royale tempat warga miskin diinapkan menawarkan fasilitas mewah, termasuk kolam renang dan panjat tebing. Biaya menginap per malam di hotel ini adalah 24 ribu peso atau lebih dari Rp6,7 juta. Soliman mengatakan pemerintah tidak membayar ongkos itu sendirian, tapi tidak memberikan penjelasan lebih rinci. Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Filipina. Sekitar sepertiga populasi Filipina berada di bawah garis kemiskinan dan kemajuan pemberantasan kemiskinan sangat lambat.

Tokyo, Aktual.co —Pemerintah Jepang berjanji tidak akan menyerah dalam upaya membebaskan dua warga negara mereka yang disandera ISIS. Hingga tenggat waktu habis kemarin, nasib wartawan dan konsultan militer itu belum diketahui hingga kini. Kenji Goto dan Haruna Yukawa muncul dalam video ISIS Selasa lalu. Dalam video tersebut, ISIS meminta tebusan sebesar US$200 juta untuk pembebasan keduanya dan memberi waktu 72 jam yang berakhir Jumat sore kemarin.

Namun setelah tenggat waktu berakhir, belum ada pernyataan lagi dari ISIS. Sebelumnya, juru bicara ISIS kepada stasiun televisi NHK mengatakan akan segera membuat pernyataan, namun tidak kunjung datang. Wakil Menteri Luar Negeri Yordania Yasuhide Nakayama yang memimpin tim penyelamat sandera dari Jepang mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerah.

“Jalan pembebasan mereka sangat sulit, walaupun ada beberapa jalur. Kami fokus dalam mengumpulkan informasi. Kami tidak akan menyerah. Kami akan membawa mereka pulang,” kata Nakayama, dikutip Channel News Asia, Sabtu (24/1), dari Amman, Yordania.

Juru bicara pemerintah Jepang Yoshihide Suga mengatakan mereka akan menggunakan semua jalur untuk membebaskan kedua pria tersebut. Berbagai cara juga dilakukan untuk melakukan kontak dengan ISIS. “Situasinya masih parah, tapi kami melakukan semuanya untuk membebaskan mereka. Jepang menggunakan seluruh saluran komunikasi, termasuk melalui kepala suku lokal, untuk menjangkau penyandera,” kata Suga.

Hingga saat ini, kata Suga, belum ada kontak langsung antara Jepang dengan penyandera. Jumat kemarin, Perdana Menteri Shinzo Abe melakukan rapat dengan Dewan Keamanan Nasional terkait kasus ini. Kendati demikian, juru bicara pemerintah Jepang lainnya, Kenko Sone, mengatakan Jepang tidak punya rencana menurunkan pasukan untuk membebaskan sandera, mengingat larangan serangan yang diatur dalam konstitusi negara tersebut.

Jakarta, Aktual.co — Jerussalem, Aktual.co —Perserikatan Bangsa-Bangsa menuduh Israel membongkar rumah-rumah 77 warga Palestina, sebagian besar dari mereka anak-anak pekan ini di Jerusalem Timur yang dianeksasi dan Tepi Barat yang diduduki. “Dalam tiga hari belakangan ini, 77 warga Palestina, lebih separuh dari mereka anak-anak, kini tidak memiliki tempat tinggal,” kata Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dalam satu pernyataan yang dikeluarkan Jumat petang.

“Beberapa bangunan yang dirubuhkan itu diberikan oleh masyarakat internasional kepada keluarga-keluarga miskin. “Pembongkaran-pembongkaran yang mengakibatkan pengusiran paksa para penghuni itu bertentangan dengan kewajiban-kewajiban Israel sesuai dengan hukum internasional dan menimbulkan penderitaan dan ketegangan yang tidak perlu. Mereka harus segera menghentikannya,” kata OCHA. Pembongkaran itu dilakukan di Jerusalem Timur dan distrik-distrik Ramallah, Jericho dan Al Khalil (Hebron), tambahnya.

OCHA mengatakan dalam tahun 2014 Israel melakukan pembongkaran yang mencapai jumlah tertinggi di Jerusalem ke timur dan satu daerah di Tepi Barat yang berada di bawah kekuasaan penuh Israel yang dikenal sebagai Daerah C. “Pada tahun 2014, menurut data OCHA, pihak berwenang Israel menghancurkan 590 bangunan milik Palestina di Daerah C dan Jerusalem Timur, mengakibatkan 1.777 orang — jumlah tertinggi warga Tepi Barat terlantar sejak OCHA mulai memantau secara sistematis masalah itu tahun 2008.” Organisasi itu tidak secara khusus menyebut berapa jumlah bangunan itu adalah rumah-rumah atau kandang binatang atau bangunan tambahan.

Israel mengatakan pembongkaran-pembongkaran seperti itu dilakukan karena bangunan-bangunan itu dibangun tanpa memiliki izin membangun. Para warga Palestina dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan izin-izin seperti itu secara rutin ditolak, yang memaksa gedung dibangun tanpa izin. “Kebijakan perencanaan yang diberlakukan oleh Israel di Daerah C dan Jerusalem Timur mengucilkan warga Palestina, membuat mereka sangat sulit memperoleh izin membangun,” kata OCHA.

Sebagai akibatnya banyak warga Palestina membangun tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan rumah mereka dan berisiko bangunan-bangunan seperti itu dibongkar. “Para warga Palestina harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam satu sistem perencanaan yang layak yang menjamin kebutuhan-kebutuhan mereka dipenuhi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: