Jakarta, Aktual.co — Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) menilai perseteruan antara KPK dan Polri sebagai institusi penegak hukum sudah mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia.

“Kedua institusi itu yang seharusnya saling berkoordinasi dan memberikan supervisi dalam penanganan kasus korupsi, justru saling bersitegang,” kata peneliti PSHK FH UII Ali Ridho dalam keterangan tertulis yang diterima Aktual (24/1) .

Disisi lain, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo diuji ketegasannya. Konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden kemarin banyak yang meyakini bahwa Presiden tidak ikut menengahi dan memberikan solusi. Otomatis hal ini akan berdampak buruk bagi upaya penegakan hukum di negeri ini.

Untuk itu, Polri dan KPK harus diselamatkan. “Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keduanya merupakan intitusi penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, keduanya harus diselamatkan dan dijaga independensinya dari kepentingan pribadi dan politik,” tambah Allan Fatchan Gani Wardhana yang juga peneliti PSHK FH UII.

Sikap Presiden yang cenderung normatif dalam menyikapi perseteruan yang tidak produktif saat ini, jelas kontradiktif dengan program NAWA CITA-nya, khususnya yang berkenaan dengan Komitmen Untuk Mewujudkan Sistem dan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. Dimana dalam program prioritasnya ditegaskan bahwa Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mendukung keberadaan KPK sebagai tumpuan pemberantasan korupsi dan akan memastikan sinergi di antara Kepolisian, dan Kejaksaan Agung.

“Berkenaan dengan hal itu, maka Presiden harus memanfaatkan kewenangan instruktifnya untuk menetralisir situasi yang terjadi saat ini, dan melakukan intervensi koordinasi dengan mendisiplinkan para bawahannya agar se-visi, se-misi, se-irama dalam menyinergikan institusi lembaga penegakan hukum agar berjalan harmonis dan sejalan dengan visi-misi Presiden,” kata Allan Fatchan.

PSHK FH UII meminta KPK dan Polri untuk terus melakukan pemeriksaan secara tuntas terhadap semua dugaan pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan kasus korupsi.

“Dan menyerukan kepada semua elemen masyarakat agar tetap waspada, terhadap upaya pelemahan pemberantasan korupsi dan siap siaga melawannya,” tegas Ali Ridho.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum menunda tahapan pilkada serentak termasuk penetapan peraturan hingga proses pengesahan Perppu menjadi undang-undang dan revisinya selesai.

“Ya, kami menunda tahapan karena rekomendasi Komisi II DPR RI itu antara lain KPU seyogianya tidak membuat peraturan-peraturan terkait susbtansi pilkada, substansi yang dimaksud itu pasti seluruhnya menyangkut tahapan,” kata Komisioner Juri Ardiantoro di Jakarta, Sabtu (24/1).

Sejumlah peraturan terkait substansi tersebut antara lain tahapan pendaftaran bakal calon dan waktu pencalonan, tambah dia, sehingga draf peraturan terkait tahapan, program dan jadwal pilkada tidak akan ditetapkan dalam waktu dekat.

“Sebetulnya, kami tadinya akan segera menetapkan peraturan itu karena melihat jadwal kan 26 Februari seharusnya sudah pendaftaran bakal calon dan kalau ditunda lagi akan menjadi persoalan,” kata mantan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta itu.

Namun, mengingat Komisi II berkomitmen akan menyelesaikan revisi undang-undang pilkada pada pertengahan Februari, maka KPU memutuskan menunggu undang-undang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tersebut disahkan.

“DPR berkomitmen pada 18 Februari akan menyelesaikan seluruh revisi dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Kalau demikian kami menyesuaikan dengan rekomendasi Komisi II,” kata Juri menambahkan.

Sesuai dengan draf Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, KPU menjadwalkan pendaftaran bakal calon dimulai pada 26 Februari.

Artinya, satu bulan sebelum pendaftaran dibuka atau tepatnya Senin (26/1), KPU sudah harus melakukan sosialisasi kepada partai politik dan masyarakat mengenai tahapan pelaksanaan pilkada.

DPR telah menyetujui agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota disahkan menjadi undang-undang.

Perubahan terhadap sejumlah poin di dalamnya pun sepakat untuk dilakukan, hanya jika undang-undang tersebut telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

KPU pun memegang janji DPR untuk memotong ketentuan waktu tahapan di dalam Perppu sehingga pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak masih bisa dilakukan di 2015.

“Kekhawatiran kami juga berkurang karena Komisi II punya komitmen untuk mengurangi waktu tahapan pilkada sehingga tidak terlalu panjang seperti versi Perppu. Dengan demikian maka kalau pun pilkada serentak diselenggarakan di 2015 akan masih bisa,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: