Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Matriks Indonesia Agus Sudibyo berpandangan, pemimpin yang kuat, tangguh  dan berkualitas, tidak lahir dari situasi yang normal, tetapi dari situasi krisis, dari kondisi politik yang penuh konflik dan persoalan.

Dalam konteks inilah,  Presiden Jokowi hendaknya menempatkan peristiwa penangkapan Bambang Widjojanto sebagai batu ujian bagi kepemimpinannya.

“Jokowi harus membuktikan diri sebagai pemimpin yang sanggup bertindak bijaksana dan otonom meskipun sedang berada dalam tekanan dan dilema,” tegas Agus dalam pernyataan tertulis yang diterima Aktual di Jakarta, Sabtu (24/1).

Bagi Agus, inilah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa Presiden Jokowi memang berhutang budi kepada beberapa pihak, namun tidak berarti dengan demikian dapat selalu disetir oleh pihak pihak itu.

Apalagi, ujar Agus, untuk urusan yang sangat penting dan tak bisa ditawar-tawar, menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan gerakan pemberantasan korupsi.

Inilah saatnya bagi Jokowi untuk sedikit demi sedikit melepaskan diri dari pengaruh PDIP, Megawati, dan lain-lain untuk kemudian menjadi dirinya sendiri.

“Sekali lagi, pemimpin yang kuat memang selalu lahir dari situasi krisis,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang ditangani baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Polri.

“Agar prosesnya bisa berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapa pun, baik dari LSM, partai politik, pejabat, dan juga saya sendiri,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Sabtu (24/1), dalam sebuah wawancara di stasiun televisi swasta.

Ia juga mengingatkan agar siapa pun tidak mengintervensi proses hukum yang tengah ditangani oleh dua institusi penegak hukum itu baik Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Polri.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi sekaligus meminta agar kedua institusi itu bahu-membahu dalam memberantas korupsi.

“Jadi, kalau menurut saya, ya kita harus memberikan ruang kepada KPK, kepada Polri, untuk keduanya membuktikan bahwa mereka sudah bertindak benar dan tidak boleh (ada) intervensi di atas hukum. Kalau kita mengintervensi proses hukum nanti juga akan diteriaki,” kata Jokowi.

Jokowi dengan tegas juga meminta agar kedua institusi itu tidak dikorbankan dan berharap tidak ada gesekan antara keduanya.

Ia meminta agar penanganan kasus oleh kedua institusi itu dilakukan secara transparan.

Saat ini KPK tengah menangani kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sehari sebelum ia menjalani fit and proper test calon Kepala Polri di Komisi III DPR.

Sementara itu, Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, pada Jumat (23/1) pagi sebagai tersangka atas dasar laporan masyarakat tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi perkara yang ditangani Bambang pada sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat pada 2010 yang digugat melalui Mahkamah Konstitusi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Mukhlis Rahman, Kuasa Hukum PT Daisy Timber, menampik tuduhan bahwa dia melakukan aji mumpung dengan melaporkan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja ke Bareskrim Mabes Polri.

Mukhlis menegaskan bahwa laporan kepada Adnan ialah murni pidana, tidak ada dendam apalagi motif melemahkan KPK.

“Saya terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Nama saya banyak di KPK yang melaporkan Andi Mallarangeng dan pejabat daerah silakan dicek,” kata Mukhlis di Bareskrim Sabtu (24/1).

Bahkan Mukhlis mengklaim, dirinya punya hubungan yang erat dengan Direktur Pencegahan KPK Johan Budi.

Lalu kenapa baru sekarang melapor?

“Sejak tahun 2008, 2009, kita sudah laporkan ke Polres Berau, kami sudah ke Polda Kaltim namun tidak ditanggapi,” ungkapnya miris.

Oleh sebab itu, Mukhlis memberanikan diri melapor langsung ke Mabes Polri.

“Kami meminta pada Mabes Polri siapapun yang terlibat pada kasus perampasan saham PT Daiisy Timber tolong dibuka seterangnya dan diadili,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan secara personal akan mempertimbangkan mundur sebagai pimpinan lembaga antikorupsi tersebut setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri.

“Sebagai penegak hukum saya harus konsisten, tunduk dibawah konstitusi, moral hukum dan etis hukum,” kata Bambang di kediamannya di Kampung Bojong Lio, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat (24/1).

Ia mengatakan dalam salah satu pasal UU KPK menyatakan jika telah ditetapkan sebagai tersangka maka akan diberhentikan melalui Keppres. Sehingga saya mempertimbangkan untuk mengajukan pemberhentian kepada pimpinan KPK.

“Nanti biar pimpinan KPK yang akan mengajukan pengunduran diri saya kepada presiden,” katanya.

Menurut dia, dirinya punya alasan tersendiri dengan memilih mundur sebagai pimpinan KPK. Ia ingin menjalani proses hukumnya dengan fokus. Persoalan hukum lainnya nanti akan ditangani oleh pengacara saya.

“Saya ingin bekerja secara optimal untuk menyelesaikan persoalan saya,” katanya.

Bambang Widjojanto ditangkap oleh penyidik Bareskrim Polri pada sekitar pukul 07.30 WIB di Depok seusai mengantarkan anaknya ke sekolah. Markas Besar Kepolisian RI menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh memberikan kesaksian palsu.

Bambang diduga melakukan tindakan itu saat menjadi kuasa hukum perkara sengketa pemilihan Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, pada 2010.

Sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang dimaksud melibatkan pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto dan Sugianto-Eko Sumarno.

Artikel ini ditulis oleh: