Jakarta, Aktual.co — Kadiv Humas Polri, Ronny Sompie mengatakan, bahwa meski Bambang Widjojanto (BW) telah ditetapkan oleh Kepolisian sebagai tersangka, namun bukan berarti bisa dibilang telah resmi bersalah. Pasalnya, hal itu harus menunggu keputusan dari pengadilan.

“Seorang tersangka baru dapat dinyatakan terlibat jika putusan pengadilan telah inkrah (Putusan Tetap). Jadi ‘BW’ belum berarti dinyatakan bersalah, yang menyatakan bersalah itu ada di pengadilan,” kata Ronny dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1).

Namun demikian, dia kembali menuturkan bahwa penetapan tersangka terhadap Bambang telah memenuhi aturan hukum yang berlaku. Sebab, tim penyidik Mabes Polri telah mengantongi lebih dari dua alat bukti.

“Ketika ada anggapan dari ucapan tidak profesional, silahkan saja. Polri ini sudah berubah, soal masih ada kekurangan mari kita perbaiki,” tukasnya.

Maka dari itu, Ronie menerangkan, bahwa pihaknya mempersilahkan Bambang Widjojanto (BW) untuk mengajukan praperadilan, apabila merasa ada yang tidak sesuai dengan proses penanganan perkara hukumnya.

“Ada mekanisme hukum yang diatur sebagai sarana untuk mengawasi penyidik yaitu praperadilan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan tegas mengatakan, apa yang dialaminya pada Jumat (23/1) kemarin, bukan sebagai pelemahan KPK. Justru, dia menilai, hal tersebut merupakan penghancuran KPK.

“Kemungkinan menurut saya dinaikkan satu level. Ini pelemahan atau penghancuran?. Kalau saya menilainya, ada upaya sistematis untuk menghancurkan KPK,” terang Bambang di kediamannya Jl Kampung Lio, Depok, Jawa Barat, Sabtu (24/1) siang.

Untuk diketahui, Bambang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus menyuruh saksi untuk bersumpah palsu dalam kasus sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 lalu. Kala itu, Bambang merupakan pengacara. Sedangkan Bambang menjadi pimpinan KPK pada tahun 2012.

Bambang ditangkap tim Bareskrim dengan bantuan pihak Kapolsek Sukmajaya Kompol Agus Widodo, setelah mengantar anaknya, Taqi, murid SDIT Nurul Fikri, pada Jumat kemarin.

Kemudian penahanan Bambang ditangguhkan usai Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain bertemu Wakapolri Badrodin Haiti dan Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso.

Lalu, Bambang dibebaskan dari Mabes Polri sekitar pukul 01.30 WIB. Setelah ke KPK, Bambang tiba di rumahnya sekitar pukul 04.00 WIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan kepada Panglima TNI, Jenderal Moledoko untuk menurunkan personel TNI untuk bersiaga di kawasan gedung KPK.

Hal tersebut guna untuk mengantisipasi bentrokan antara dua institusi Polri dan KPK yang belakangan terjadi menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI M Fuad Basya ketika dihubungi pewarta, Sabtu (24/1) siang.

Fuad menjelaskan, bahwa Ketua KPK Abraham Samad telah menelepon Panglima TNI Moeldoko untuk meminta perlindungan.

Namun demikian, dirinya membantah bahwa penerjunan pasukan itu atas desakan permintaan Ketua KPK Abraham Samad yang meminta perlindungan.

“Pak Samad melaporkan perkembangan, lalu Panglima inisiatif menurunkan personel untuk mengantisipasi gesekan. Itu juga berdasar arahan Presiden agar menjaga keduanya tidak terjadi gesekan,” tegasnya.

Ia menyebutkan, ada ratusan personel TNI yang dikerahkan di sekitar gedung anti korupsi itu..

“Kami bersiaga di area KPK. Jadi bukan untuk melindungi KPK, bukan juga untuk Polri. Ratusan ada dari intel juga,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, pengamat Hukum Universitas Indonesia (UI) Chaudry Sitompul menyayangkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan TNI ditengah perseteruannya dengan Polri.

Meskipun TNI hanya diminta untuk mengamankan gedung KPK malam tadi menyusul adanya penggeledahan yang akan dilakukan tim penyidik Bareskrim Polri, namun langkah itu dinilai tidak perlu dan hanya akan semakin membuat ‘Ruwet’ masalah.

“Saya pikir itu bisa bikin tambah ruwet. Ini juga berpotensi bisa menimbulkan nanti konflik antara institusi Polri dengan TNI,” kata Chaudry saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/1).

Chaudry menilai hal itu dapat menimbulkan satu permasalahan baru. Dan patut dipertanyakan apa kepentingan TNI berada di sana.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Hukum Universitas Indonesia (UI) Chaudry Sitompul menyayangkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan pasukan elit TNI di tengah perseteruannya dengan Polri.

Meskipun TNI hanya diminta untuk mengamankan gedung KPK malam tadi menyusul adanya penggeledahan yang akan dilakukan tim penyidik Bareskrim Polri, namun langkah itu dinilai tidak perlu dan hanya akan semakin membuat ‘Ruwet’ masalah.

“Saya pikir itu bisa bikin tambah ruwet. Ini juga berpotensi bisa menimbulkan nanti konflik antara institusi Polri dengan TNI,” kata Chaudry saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/1).

Chaudry menilai hal itu dapat menimbulkan satu permasalahan baru. Dan patut dipertanyakan apa kepentingan TNI berada di sana.

“Kita pikir harus ditanya juga kepada pak Moeldoko (Panglima TNI) apa betul itu? Karena saya kira apa kepentingannya? Karena kan TNI dan Polri juga dulu sempat tidak akur, nah saya pikir saat ini malah akan membuat situasi tambah kompleks karena ditambah masalah yang lain,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk meningkatkan keamanan, malam tadi Ketua KPK Abraham Samad sempat menghubungi Panglima Jenderal TNI, Moeldoko untuk meminta menurunkan pasukan.

Berdasarkan informasi yang didapat, tiga pasukan elit TNI dari tiga matra diterjunkan, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopasus) TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, dan Komando Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI Angkatan Udara.

Hal itu kemudian dibenarkan oleh Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi. Dikatakannya, bahwa saat ini banyak pasukan pengamanan yang bukan berasal dari institusi Polri telah menjaga KPK.

“Jadi memang benar KPK di-backup oleh tim pengamanan yang jumlahnya cukup banyak di luar Polri,” kata Johan.

Artikel ini ditulis oleh: