30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39206

Todung: Kalau Sama-sama Punya Bukti Kuat Silahkan Dilanjutkan

Jakarta, Aktual.co — Salah satu penasehat hukum Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014, Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa Presiden Jokowi punya tanggung jawab besar atas spekulasi publik terkait kasus Bambang Wijojanto dan Budi Gunawan.
“Jokowi harus tanggung jawab. Memang sulit tidak mengaitkan kasus BW dengan BG. Tapi publik berspekulasi suka atau tidak pasti ada kaitannya,” ujar Todung di gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/1).
Terkait kasus BW, lanjut Todung, pihak Polri harus bersikap obejktif, tentunya mengedepankan prosedur yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan kasus yang menyeret BG yang merupakan calon tunggal Kapolri.
Dia juga meminta KPK untuk segera menindak lanjuti kasus tersebut. Jika tidak, bukan hanya etika, integritas kedua lembaga penegak hukum itu akan dipertanyakan.
“Kalau misalnya ada bukti yang kuat silahkan diproses,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Soal Larangan Motor, RSA: Pemprov DKI Jangan Asal Batasi Motor

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan hanya bisa membatasi motor akan tetapi Pemprov juga mampu memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku terkait transportasi jalan seperti UU 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, PP 32 tahun 2011 tentang manajemen rekayasa lalu lintas jalan dan Perda No 5 Tahun 2014 tentang transportasi.
Demikian disampaikan oleh Edo Rusyanto sebagai ketua umum Road Safety Association (RSA) kepada aktual.co, Jumat (23/1).

“Jika jalan dikenai ERP, lalu sepeda motor dibatasi diruas itu tidak berlebihan asal Pemda menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, sleamat, dan memiliki head way 15 menit,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa Ahok juga lansung menyediakan solusi dengan menyediakan lima bus tingkat gratis bagi para pengendara motor yang melewati Jl MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Pria ramah ini kembali menerangkan, bahwa jumlah kendaraan bermotor di wilayah Polda Metro Jaya yang menaungi wilayah Jakarta tercatat mencapai sekitar 16 juta unit pada 2013 lalu. Dari jumlah tersebut sekitar 12 juta unit adalah sepeda motor dan selebihnya mobil penumpang dan barang.

“Kebijakan di hilir soal pembatasan lalu lintas kendaraan sebenarnya tidak perlu dilakukan bila persoalan di hulunya, yakni angkutan umum massal yang nyaman cukup tersedia. Angkutan umum massal yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terjangkau secara akses dan finansial, serta ramah lingkungan menjadi dambaan publik,” jelasnya lagi.

Edo kembali menuturkan, bila angkutan umum tersedia cukup banyak, rasanya penggunaan kendaraan bermotor pribadi seperti mobil penumpang dan sepeda motor bisa tereduksi secara alami.  

Jika perilaku individual masyarakat Metropolitan dapat dikurangi, kata ia, maka penggunaan kendaraan pribadi pun dapat menyusut sendirinya.

Untuk diketahui, komunitas yang diketuai oleh Edo Rusyanto bernama “Road Safety Association (RSA)” berdiri pada September 2005 dan dibentuk khusus untuk mendiskusikan segala persoalan tentang keselamatan para pengguna jalan.

Komunitas  ini ditujukan untuk para pengendara roda dua atau pun roda empat yang peduli dan antusias dengan masalah keselamatan saat berada di jalan raya.

RSA memfokuskan diri pada isu-isu penting terkait keselamatan jalan dengan menekankan pada ketaatan untuk mematuhi peraturan lalu lintas, cara berkendara yang tepat, benar dan sesuai dengan standar minimum keterampilan berkendara yang ada.

Hampir seluruh komunitas yang tergabung di dalam RSA telah memiliki ratusan anggota termasuk anggota yang bergabung melalui forum internet. Jika diperkirakan, relawan RSA saat ini sudah berjumlah kurang lebih 80.000 orang.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengacara: BW Bersedia Bertanggung Jawab Atas Sangkaan Polri

Jakarta, Aktual.co — Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto belum diperiksa penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri hingga menjelang Maghrib, Jumat (23/1). Demi mengisi kekosongan waktu itu, dia membaca Al-quran.
“Ketika saya masuk, beliau (Bambang) tengah membaca Al-quran dengan serius,” ujar salah seorang kuasa hukum Bambang, Nursyahbani Katjasungkana, di Bareskrim Polri.
Nur mengungkapkan, Bambang masih mengenakan baju koko putih dan sarung hitam sewaktu ditangkap. Selain itu, Bambang juga sempat membawa sebuah Al-quran yang memang biasa ditaruh di mobil pribadinya.
BW sapaan akrabnya itu, dimasukan dalam ruangan berukuran 2×2 meter itu hanya ada sebuah kursi dan meja. Dimeja tersebut BW meletakan Al-quran-nya diatas tumpukan kertas.
Menurut penuturan Bambang kepada Nur, para penyidik Bareskrim memperlakukannya dengan cukup baik. Secara berkala, Bambang diberikan makanan dan minuman, meski dia menolaknya. Penyidik juga mempersilahkan Bambang menunaikan solat.
“Sampai sekarang, Bambang menolak atas sangkaan terhadapnya. Dia bilang bersedia bertanggungjawab atas sangkaan tersebut di mata hukum dan etika,” ujar Nur menirukan perkataan BW.
Diketahui, Bambang Widjojanto yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan ditangkap pagi tadi pagi, 07.30 wib atas dugaan memberi atau menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny Bambang saat ini masih diperiksa Bareskrim.  Dia menjelaskan, dasar pemeriksaan dan penetapan tersangka sudah memenuhi tiga alat bukti sah.
Menurutnya, Bareskrim sudah memeriksa saksi empat orang, keterangan ahli dua orang serta alat bukti surat dokumen. “Sehingga pemeriksaan tersangka bisa langsung dilakukan penangkapan tidak perlu pemanggilan, sudah sangat proposional,” kata Ronny.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kadin: Liberalisasi SDM Profesioal Harus Dibatasi

Jakarta, Aktual.co — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan agar pemerintah membuat kebijakan liberalisasi terbatas sumber daya manusia (SDM) profesional untuk meningkatkan kinerja karyawan di dalam negeri.

“Kadin menyarankan melakukan liberalisasi terbatas untuk SDM profesional berdasarkan kebutuhan nyata dan untuk waktu yang tidak lama,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, di Jakarta, Jumat (23/1).

Menurut Suryo, hal itu karena rencana-rencana pemerintah untuk menyediakan kuantitas dan kualitas SDM yang profesional tetapi membutuhkan waktu.

Ia mengemukakan, pemerintah harus memiliki peta potensi dan kondisi SDM sehingga dapat menentukan sektor yang terbuka dan tertutup bagi SDM asing dan membatasi jumlah tenaga ahli untuk setiap bidang industri.

Selama masa transisi, ujar dia, pemerintah harus menggembangkan program peningkatan kualitas SDM Indonesia untuk dapat menggantikan tenaga ahli asing.

“Akhirnya sesuai dengan semangat pemerintah untuk menggairahkan perekonomian nasional dan dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, perlu dibangkitkan semangat dan kemampuan ‘entrepreneurship’ dari semua pemangku kepentingan, baik di kalangan swasta maupun pemerintahan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, harga lebih murah, proses yang lebih cepat, dan efisien,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan para pengusaha untuk jangan mencemaskan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai tahun 2015 karena seluruh negara di kawasan Asia Tenggara mencemaskan hal yang sama.

“Saudara-saudara tak usah takut, mereka (negara-negara ASEAN) juga takut, dan yang paling ditakutkan adalah Indonesia,” kata Presiden Joko Widodo dalam acara Musyawarah Nasional XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Bandung, Senin (12/1).

Menurut Presiden, dirinya telah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara dan pemerintahan di ASEAN dan mereka semua juga khawatir karena masih menerka dan meraba-raba pemberlakuan dampak MEA.

Presiden berpendapat, Indonesia adalah negara yang ditakuti karena negara-negara lain penduduknya tidak sebanyak dengan jumlah penduduk yang terdapat di Indonesia.

“Mereka berpikir begitu dibuka mereka akan diserbu oleh pengusaha RI yang banyak sekali,” katanya sambil menambahkan, “serbuan” itu terutama dapat dilakukan para pengusaha muda yang biasanya mendahulukan keberanian.

Untuk itu, Presiden juga menegaskan agar pengusaha nasional tidak takut karena negara yang lain sudah grogi, tetapi yang terpenting adalah adanya kesiapan dan perancangan yang baik.

Jokowi menghendaki agar beragam peluang usaha di dalam negeri jangan sampai diambil pengusaha luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

“Bali Nine” akan Dieksekusi, Australia Bungkam

Jakarta, Aktual.co —Kedutaan Besar Australia di Indonesia enggan mengomentari penolakan grasi Andrew Chan, terpidana mati kasus narkotik asal Australia, oleh Presiden Joko Widodo. “Maaf, tidak ada komentar,” ucap First Secretary of Public Affairs Laura Kemp, Jumat (23/1). Grasi Andrew, yang merupakan otak geng penyelundup narkotik Bali Nine, ditolak oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Januari 2015 via Keppres Nomor 9/G. Adapun salinan Keppres diterima Kejaksaan Agung selaku eksekutor hukuman mati pada Kamis kemarin. 
Adapun Andrew tertangkap oleh pihak kepolisian pada tahun 2005. Saat itu, ia berupaya menyelundupkan narkotik jenis heroin dengan berat 8 kilogram. Ia kemudian divonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2006. Saat ini, Andrew tengah menghuni Lembaga Pemasyarakatan Krobokan, Bali. Ia ditemani oleh rekannya, Myuran Sukumaran, yang juga terpidana mati dan grasinya telah ditolak. Kejaksaan merencanakan eksekusi keduanya dilangsungkan bersamaan.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Tony Spontana mengatakan belum ada penetapan kapan Andrew akan dieksekusi. Hal senada diucapkan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum Basyuni Masyarif.  “Tapi sangat memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat. Pak Jaksa Agung (Muhammad Prasetyo) juga inginnya rutin,”ujar Basyuni. Basyuni berkata, ada anggaran Rp 2 miliar untuk eksekusi sepuluh terpidana mati tahun ini. 

KPK Protes Keras Penangkapan Bambang Widjojanto

Dari kiri ke kanan, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu, Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, saat mengelar jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua KPK Bambang Widjayanto, di Jakarta, Jumat (23/1/2015). Dalam jumpa persnya para Pimpinan KPK sangat menyesalkan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim. AKTUAL/MUNZIR

Berita Lain