Jakarta, Aktual.co — Ketua Perhimpuan Pergerakan Indonesia Ma’mun Murod mengatakan penetepan tersangka Budi Gunawan oleh KPK, tidak tepat. 
Pasalnya, penetapan itu belum didasari bukti yang cukup dan lebih tepat ditetapkan sebagai saksi.
“Itu menurut saya memang tidak tepat, kedepan malah malang karena status tersangka orang itu sudah di hukum, sudah tentu dalam penetapan seperti itu perlu kehati-hatian,” ujar Murod kepada aktual.co, Jumat (23/1).
Menurutnya, tidak bisa orang ditetapkan tersangka sebelum mencari bukti kelapangan dan tidak elok dalam penegkan hukum. 
Semestinya seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka harus dicari bukti terlebih dahulu kemudian baru lakukan pemanggilan. Sementara sebagai saksi, dan ketika bukti-buktinya sudah mendekati  60-70 persen baru bisa ditetapkan jadi tersangka.
“Tidak seperti saat ini kan ngga jelas, Anas saja setelah ditetapkan satu tahun baru di tahan, itu kan lucu”, katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI dari PDIP, Junimart Girsang mengaku mengetahui siapa sosok Sugianto Sabran yang melaporkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, ke Mabes Polri.
“Ya, saya tahu kasus ini 2010. Kalau  tidak salah pelapornya dulu adalah Sugianto. dalam pemilihan Bupati Kotawaringin Barat. Sugianto ini calon bupati yang kalah waktu itu dan tentunya orang yang dirugikan oleh keterangan  palsu yang dilakukan oleh Bambang Widjojanto ketika itu,” kata Junimart di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (23/1).
Diketahui, pelapor BW ke Mabes Polri adalah Sugianto Sabran, yang merupakan politisi asal PDIP. Sugianto adalah mantan Bupati Kotawaringin Barat yang kalah di MK.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri menyebutkan Kasusnya berdasarkan Laporan Polisi : LP/67/I/ 2015/ Bareskrim tertanggal 15 Januari 2015.
Sugianto melaporkan Bambang Widjojanto ke Badan Reserse Kriminal Polri, terkait kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juli 2010.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba harus tetap dilaksanakan meskipun ditentang oleh negara sahabat yang warganya akan dieksekusi.
Penegasan tersebut disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Hibnu Nugroho, Jumat (23/1).
“Prokontra dari negara sahabat itu tidak masalah karena bagaimanapun juga negara itu wajib melindungi warganya. Bagaimana kita bisa menjelaskan posisi kita sebagai keadaan darurat narkoba, itu yang penting,” kata Hibnu di Purwokerto, Jawa Tengah.
Dia pun berharap, Presiden Joko Widodo harus bisa memberikan informasi, pemahaman, dan pengertian terkait kondisi Indonesia yang menghadapi keadaan darurat narkoba.
Menurut dia, eksekusi terpidana mati itu dilaksanakan karena kasus narkoba di Indonesia sudah masuk kejahatan yang luar biasa. “Bukan keadaan biasa, ini sudah luar biasa.”
Disinggung mengenai grasi yang diterima gembong narkoba Meirika Franola alias Ola pada tahun 2012, Hibnu mengatakan bahwa grasi tersebut tidak dapat dicabut kembali karena merupakan Keputusan Presiden selama terpidana tersebut berkelakuan baik selama di dalam lembaga pemasyarakatan.
“Kecuali kalau yang bersangkutan selama di lembaga pemasyarakatan terbukti melakukan tindak pidana seperti pengendali peredaran narkoba, grasinya bisa dicabut.”
Meirika Franola alias Ola merupakan terpidana mati kasus narkoba yang mendapat grasi dari Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sehingga hukumannya berubah menjadi pidana seumur hidup.
Sindikat narkoba internasional yang dikendalikan Ola tersebut melibatkan dua kurir yang juga divonis mati, yakni Deni Setia Marhawan dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia.
Deni Setia Marhawan yang saat ini menghuni Lembaga Pemasyarakatan Batu, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, juga mendapat grasi dari Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012 sehingga hukumannya berubah menjadi pidana seumur hidup.
Sementara Rani Andriani alias Melisa Aprilia telah dieksekusi di Nusakambangan pada tanggal 18 Januari 2015 karena grasinya ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Selain Rani Andriani, pada waktu yang sama juga dilaksanakan eksekusi terhadap lima terpidana mati kasus narkoba lainnya di Nusakambangan dan Boyolali, Jawa Tengah.
Empat terpidana mati kasus narkoba yang turut dieksekusi di Nusakambangan, yakni Ang Kim Soei (62) warga negara Belanda, Namaona Denis (48) warga negara Malawi, Marco Archer Cardoso Mareira (53) warga negara Brasil, dan Daniel Enemua (38) warga negara Nigeria. Satu terpidana mati kasus narkoba yang dieksekusi di Boyolali, yakni Tran Thi Bich Hanh (37) warga negara Vietnam.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu