Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komjen Badrodin Haiti memastikan, penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto alias BW yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri bukanlah politisasi terhadap lembaga tersebut.
“Bukan, ini adalah proses hukum secara sepenuhnya, bukan politisasi,” kata Badrodin di Istana Bogor, Jumat (23/1).
Dia juga membantah adanya skenario baru cicak versus buaya jilid dua terkait penangkapan BW yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kesaksian palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010 yang digugat melalui Mahkamah Konstitusi.
Secara institusi, dia menegaskan, KPK dan Polri tidak ada masalah dan tidak ada friksi, dan seandainya ada anggota masing-masing yang tersangkut kasus hukum pihaknya mempersilakan untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.
Badrodin menjelaskan dalam kasus itu pihaknya tidak memandang pihak yang melapor termasuk partai pelapor. Karena menurut dia pihak yang dirugikan adalah orang perorang yakni rival ketika Pilkada Kotawaringin yang kalah dalam gugatan di MK.
Menurut dia, Bareskrim telah menemukan alat bukti baru yang memungkinkan untuk menangkap BW meskipun kasus itu telah dilaporkan sejak 2010. Bahkan dikabarkan laporannya telah dicabut namun dilaporkan kembali pada 15 Januari 2015.
“Bukti-bukti baru sudah didapatkan. Jadi sudah ada cukup alat bukti untuk melakukan tindakan kepolisian,” kata dia.
Terkait penangkapan BW, sejumlah pejabat terkait termasuk Ketua KPK Abraham Samad dan Wakapolri Badrodin Haiti merapat ke Bogor dimana Presiden Jokowi sedang memimpin rapat koordinasi dengan para bupati-wali kota seluruh Indonesia. Pertemuan dengan pimpinan lembaga penegak hukum itu dilakukan tertutup di Istana Bogor.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Tim kuasa hukum Bambang Widjajanto, Nursyahbani Katjasungkana mengatakan ada kesalahan prosedur dari penyidik Bareskrim Polri saat melakukan penangkapan terhadap wakil ketua KPK.
Menurut dia, seharusnya pihak kepolisian menunjukan surat penangkapan atau surat penggeledahan saat melakukan penggeledahan mobil pria yang akjrab disapa BW ini.
“Jadi ada dua surat yaitu surat penggeledahan yang tidak diberikan meski sudah diminta oleh BW dan surat penangkapan,” jelas Nursyahbani di Mabes Polri, Jumat (23/1) petang.
Nur menjelaskan, dalam proses penangkapan dan penggeledahan, ada tata cara yang harus dilakukan. Apalagi penangkapan tersebut dilakukan terhadap seorang pejabat negara.
“Itu dilakukan terhadap pejabat negara. Tangannya dipaksa diborgol padahal dia memakai sarung. Sebetulnya dalam penangkapan ada tata cara dan prosedurnya,” tegas Nur yang menjabat sebagai Koordinator Nasional Asosial LBH-APIK Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengacara dua terpidana mati Myuran Sukumaran dan Andrew Chan ‘Bali Nine’ meminta pertimbangan kembali pihak terkait mengenai eksekusi mati kedua narapidana berkewarganegaraan Australia tersebut.
Julian McMahon, yang merupakan anggota tim pengacara dari Australia mengatakan, kedua narapidana itu telah banyak menunjukkan perubahan yang lebih baik.
“Situasi sekarang sudah berubah. Jika tidak ada imbalan dari perubahan itu, apa yang bisa diberikan kepada narapidana yang sudah memperbaiki diri dan berubah untuk lebih baik?,” kata Julian saat ditemui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Denpasar di Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (23/1).
Saat menemui kedua narapidana narkoba itu, Julian menuturkan bahwa keduanya telah berubah dan banyak berkontribusi kepada warga binaan lainnya. “Mereka sudah berubah. Mereka bangga dengan apa yang sudah mereka lakukan selama dalam penjara baik bagi dirinya ataupun orang lain. Mereka sudah banyak bantu narapidana dan semua orang tahu itu, tidak perlu diragukan lagi.”
Lebih lanjut Julian menuturkan, keduanya merasa cemas menjelang pelaksanaan eksekusi termasuk mencemaskan napi lain yang saat ini tengah berupaya memperbaiki diri.
“Mereka juga khawatir jika mereka dieksekusi. Mereka juga khawatir dengan narapidana lain yang sedang memperbaiki diri dan berubah lebih baik.”
Dia mengatakan, dari kegiatan melukis yang dilakukan oleh Myuran, sudah memberikan kontribusi bagi pengembangan narapidana mengingat hobi tersebut telah banyak dilelang.
Tak hanya itu, Myuran, kata dia, juga membagi keahlian melukis kepada narapidana lain untuk mengisi hari-hari narapidana saat mereka keluar tahanan. “Jika presiden dan orang-orang penting lainnya melihat apa yang sudah mereka lakukan selama di penjara seperti melukis, dan aktivitas lain yang membantu narapidana miskin yang bisa belajar keahlian yang bisa digunakan saat mereka keluar penjara,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu