1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 39217

PDIP Tak Tahu Sugianto Laporkan BW ke Polri

Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak pernah menyuruh mantan anggota DPR RI, Sugianto Sabran melaporkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto ke Mabes Polri.
Demikian dikatakan oleh Anggota Komisi DPR RI, Dwi Ria Latifa di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (23/1).
“Ini nggak ada yang berkaitan dengan DPP PDIP,” ujarnya.
Apa yang dilakukan Sugiyanto adalah atas nama pribadi. “Beliau lakukan atas nama pribadi, dan buat kita juga agak terkejut,” kata Dwi.
Dirinya bahkan mengaku tak kenal dengan Sugianto Sabran sama sekali dan hanya mendengar ada masalah terkait Kotawaringin barat.

Artikel ini ditulis oleh:

Hindari Miras!, 6 Warga AS Meninggal Akibat Keracunan Alkohol

Jakarta, Aktual.co — Kabar mengejutkan datang dari laporan Dinas Kesehatan, ternyata bahwa sebagian besar kematian akibat terlalu banyak mengonsumsi minuman keras. Kematian tersebut meliputi semua orang, termasuk remaja atau anak-anak kuliah.

Sebuah laporan dari Centers for Disease Control (CDC) (atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, red) menemukan, enam warga Amerika meninggal setiap hari akibat keracunan alkohol.

Para petugas membeberkan, tiga perempat dari kematian adalah orang dewasa berusia 35-64 tahun, dan sebagian besar adalah kaum Adam.

“Mereka pikir minum-minuman lebih banyak akan menjadi lebih muda,” kata petugas CDC, demikian lapor laman FoxNews, Jumat (23/1).  CDC mencatat kematian dari 2010 hingga 2012.

Para peneliti berfokus pada orang-orang yang meninggal setelah satu hari pesta minuman keras. Dari penelitian tersebut, diketahui terlalu banyak alkohol dapat mematikan bagian otak yang mengontrol pernafasan, detak jantung dan suhu tubuh.

Laporan ini menemukan rata-rata 2.221 kematian keracunan alkohol setiap tahunnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: KPK dan Polri Harus Hormati Proses Hukum

Jakarta, Aktual.co — Pengamat hukum dari Universitas Jember Nurul Ghufron mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri harus saling menghormati proses hukum terkait penangkapan Bambang Widjojanto dan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan.
“Proses hukum harus jalan terus, meskipun banyak sorotan atas penangkapan Wakil Ketua KPK BW dan KPK juga harus serius menindaklanjuti proses hukum pascapenetapan calon Kapolri BG menjadi tersangka,” kata di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (23/1).
Menurut dia, penangkapan Bambang dapat mempengaruhi opini masyarakat terhadap lembaga KPK tersebut, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap KPK akan menurun. “Penangkapan itu tidak ada kaitannya dengan KPK karena kasus tersebut terjadi pada saat Bambang menjadi pengacara dalam sengketa pilkada di Kotawaringin Barat.”
Dosen yang akrab disapa Ghufron itu berpendapat penangkapan tersebut, tidak bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk melemahkan kinerja KPK seperti yang ramai diperbicangkan dalam jejaring sosial.
“KPK harus tetap didukung untuk memberantas korupsi, namun kalau personal di KPK melakukan pelanggaran hukum maka harus diproses sesuai dengan aturan, sehingga harus dibedakan antara personal dengan kelembagaan KPK.”
“Publik harus mengawal dengan baik proses yang dilakukan KPK terhadap Budi Gunawan maupun proses hukum yang dilakukan Mabes Polri kepada Bambang Widjojanto.”
Dia mengatakan, Wakil Ketua KPK itu tidak bersalah, lanjut dia, masyarakat akan menilai bahwa penangakapan itu merupakan gerakan balasan Polri yang tidak berdasar.
Sedangkan kalau BW ternyata terbukti bersalah maka semua pihak harus menghormati sebagai bagian menjaga dan mengawal KPK dari personel yang dapat menjatuhkan kredibilitas lembaga KPK itu.
“‘Save’ KPK harus dimaknai secara utuh dan bukan sekedar ‘save’ personal pimpinan KPK.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Aksi Pro dan Kontra di KPK Akibatkan Kemacetan Panjang

Anggota polisi mengatur lalu lintas yang semerawut akibat dampak dari banyaknya massa yang melakukan aksi pro dan kontra di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2015). Kemacetan panjang hampir 2 kilometer ini akibat banyaknya kendaraan yang balik arah menghindari kemactan di kawasan Kuningan. AKTUAL/MUNZIR

Pelapor: BW Itu Busuk

Jakarta, Aktual.co — Sugianto Sabran, selaku pihak pelapor wakil ketua KPK Bambang Widjojanto, menyambangi Bareskrim Mabes Polri,Jumat (23/1) sore. 
Lantas, ‎Sugianto sontak naik pitam pada saat salah satu anggota tim penasehat hukum Nursyabani memberikan keterangan pers terkait kronologis penangkapan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto.
“‎Ibu  nggak usah bela-bela dia, saya ini korban. BW itu busuk,” lantang Sabran, sembari menunjuk Nursyabani di Bareskrim Mabes, Jakarta, Jumat (23/1). 
Tak lama setelah itu, pria yang mengenakan batik cokelat segera beranjak menuju masjid. Saat dikonfirmasi, ‎kedatangannya ke Bareskrim Polri guna memperbarui laporan, yakni laporan  2010-2015 tertanggal 5 Juni 2010 untuk pembaruan 15 Januari 2015. 
‎”Saya ingin ada keadilan MK demi lembaga yang kita cintai,” kata Sugianto di Mabes Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Konflik KPK-Polri, Pengamat: Jokowi Diposisi ‘Abu-abu,’ Bisa Picu Pemakzulan

Medan, Aktual.co — Presiden Joko Widodo alias Jokowi dinilai menempatkan diri di posisi abu-abu dalam konflik yang terjadi antara KPK dan Polri. 
Posisi yang dinilai gamang itu dinilai dapat memicu kuatnya isu pemakzulan.
“Oh iya, arahnya kesana (Pemakzulan Jokowi). Jadi persoalan ini (Konflik KPK-Polri) akan menjadi puncak dari ketidakpercayaan, termasuk DPR, kepada pemerintah itu sendiri. Ya itu ketidaktegasan, abu-abu sekarang kepala negara (Jokowi) itu,” ujar pengamat politik USU, Agus Suriadi, di Medan, Jumat (23/1).
Menguatnya isu pemakzulan, berawal dari penetapan Kapolri oleh DPR yang kemudian tersandera oleh ketidaktegasan Presiden dan KPK.
“Ya dari penetapan Kapolri oleh DPR, mungkin mereka merasa sudah menjalankan undang-undang, tapi tersandera ketidaktegasan presiden dan KPK, apalagi dua hari ini berhembus politisasi KPK yang menyeret oknum Ketua, ini kan luar biasa ini,” ujar Agus.
Pemakzulan bisa saja diredam jika Jokowi bersikap tegas dan tidak berada dalam posisi abu-abu.
“Puncak dari semua kan kepala negara, siapa lagi yang dipercaya dari konteks keseluruhan, kalau bukan presiden? Kalau pemimpinnya begitu, bagaimana lembaga dibawahnya?” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain