Jakarta, Aktual.co — Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie menegaskan, proses penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto berlangsung tanpa adanya paksaan.
“Penangkapan sangat manusiawi, beliau ‘welcome’. Tidak ada penangkapan tidak manusiawi apalagi beliau seorang pejabat,” kata Ronny di Jakarta, Jumat (23/1).
Hingga saat ini, Bambang sudah diperiksa selama tujuh jam di Bareskrim Polri. Ronny mengatakan Bareskrim Polri memiliki tiga alat bukti yang kuat untuk menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Dia mengungkapkan alat bukti tersebut berupa dokumen, keterangan saksi, dan keterangan saksi ahli. “Keterangan saksi empat orang, keterangan dua saksi ahli, alat bukti surat dokumen sehingga pemeriksaan tersangka bisa langsung. Penangkapannya tidak perlu pemanggilan.”
Bambang ditangkap karena diduga telah menyuruh orang untuk memberikan keterangan palsu di muka persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Kota Waringin di Kalimantan Tengah pada 2010. Penyelidikan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat sehingga pihak Bareskrim membentuk tim penyelidikan.
Berdasarkan informasi yang diterima, sekitar pukul 06.30 wib Bambang Widjojanto dari kediamannya di Kampung Bojong Rw.28 Kelurahan Sukamaju mengantarkan anaknya ke sekolah. Bersama anak perempuannya menggunakan mobil Suzuki Panther No.Pol B 1559 EFS, kemudian dibuntuti oleh Anggota Bareskrim Mabes Polri sampai ke SDIT Nurul Fikri Jl.Tugu Raya Kel.Tugu Kec.Cimanggis. 
Setelah selesai mengantar anaknya kemudian akan kembali ke kediamannya. Sekitar pukul 07.30 Wib pada saat keluar SDIT Nurul Fikri tepatnya di Depan Butik Rifa Jl.Komplek Timah Kel.Tugu langsung dilakukan penangkapan oleh Bareskrim Mabes Polri.
Kemudian selanjutnya Bambang Widjojanto beserta mobilnya langsung dibawa ke Mabes Polri. Penangkapan dilakukan oleh Anggota Bareskrim Mabes Polri sebanyak 15 personil pimpinan Brigjen Viktor. Bambang ditangkap atas kasus pemberian kesaksian palsu dibawah sumpah di sidang Mahkamah Konstitusi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mayoritas komunitas motor se-Indonesia secara terang-terangan menolak kebijakan yang dikeluarkan  Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahaja Purnama (Ahok) yaitu, melarang sepeda motor melalui jalur protokol ibukota.

Namun, komunitas ‘Nort Batavia Ninja’ (Noban) justru berkomentar sedikit berbeda.

“Menurut saya sih nggak masalah ya selama itu demi kebaikan warganya,” ungkap Deni Irwanto, selaku Management ‘Noban’, kepada Aktual.co, Jumat (23/1).

Ia kembali menuturkan, bahwa bila keputusan tersebut untuk menjamin ketertiban maka sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhinya.

“Tapi kalau soal motor penyebab macet adalah motor, saya nggak setuju, justru mobil-lah yang meyebabkan kemacetan Ibu Kota,” katanya.

Menurutnya, yang harus dikurangi adalah mobil bukan motor, dimana masyarakat menengah ke bawah memiliki motor. Tambahnya, justru mobil yang banyak diminati konsumen dan banyak digunakan di jalan.

“Seharusnya bukan motor, tapi tertibkan dahulu mobil liar dan angkot-angkot yang tidak tertib,” tegasnya.

Sekedar informasi, komunitas ‘Noban’ sudah ada berdiri sebelum tahun 2000. Dan, baru sah berdiri sejak tahun 2010 lalu. Noban juga bergabung dengan KNI (Komunitas Ninja Indonesia) pada 2012.

Noban suka kumpul rutin dengan antar anggota atau anggota lain setiap sebulan sekali untuk saling silahturahmi. Disamping itu, Noban juga melakukan kegiatan rutin berupa bakti sosial setiap tahunnya. Dan, juga melakukan touring seperti tahun kemarin menggelar touring ke Bali menggunakan motor Ninja.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Ekskutif KPK Watch M Yusuf Sahide meminta publik untuk tidak menyalahkan Polri dalam penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat (23/1) pagi.
Yusuf melihat, Polri tidak mungkin ‘menggadaikan’ nama institusi penegak hukum untuk balas dendam. “Saya kira itu kan sudah melalui mekanisme hukum acara yang dilakukan. Jangan berspekulasilah,” kata Yusuf dalam acara diksusi di Tebet, Jumat (23/1).
Begitupun kata Yusuf, proses penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.”Saya kira kita harus berprasangka baik dalam proses ini,” ungkapnya.
Namun di menekankan, kedua lembaga penegak hukum ini harus melakukan penyidikan secara transparan demi menjaga kepercayaan rakyat.
“Kalau polri yakin ini betul-betul permasalahan hukum silahkan lanjut. KPK juga kalau punya dasar kuat menetapkan BG sebagai tersangka buktikan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengatakan lembaganya akan mengawal permasalahan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Republik Indonesia, terutama terkait penangkapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri.
“Karena ini masuk wilayah hukum (penangkapan Bambang Widjojanjto) tentu kita sebaiknya hormati. Kami mengawal dari jauh proses ini,” kata Agus di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (23/1).
Komisi III DPR RI akan menggali permasalahan tersebut. Namun, DPR tidak akan menebak-nebak motif dibalik peristiwa penangkapan Wakil Ketua KPK tersebut.
“Sekarang baru tahu sedikit, kami tidak akan ‘tebak-tebak buah manggis’. Kami tidak akan menjadi bagian dari permasalahan,” ujarnya.
Dia menambahkan, DPR RI tidak akan mencampuri proses hukum yang akan berjalan terhadap Bambang Widjojanto. DPR akan menghormati penegakan hukum yang berjalan.
“Sama-sama kita lihat apa yang akan terjadi. Kita harus menghormati proses dan tidak boleh mencampuri urusan ini,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dua kelompok massa melakukan aksi demo di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/1). Dua kelompok yang melakukan demo itu mendukung polri dan KPK.
Massa di gedung KPK yang menamakan diri sebagai koalisi masyarakat antikorupsi itu digawangi tokoh-tokoh masyarakat.  Sedangkan massa di jalanan tidak dihadiri satu pun tokoh masyarakat.
Massa yang mendukung Polri itu meminta KPK mencopot Abraham Samad karena telah menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. 
Ratusan orang yang ada didepan gedung KPK itu juga ada yang berseragam loreng dengan tulisan “Badge Brigadir Iru”. Seragam loreng mereka berwarna abu-abu kuning. 
Sekitar seratusan polisi gabungan dari Brimob dan Sabhara Polresta Jakarta Selatan kini sedang menjaga pagar KPK agar para demonstran di luar pagar tak menerobos masuk. 
Sekitar 20 orang dari massa itu kini naik ke atas pagar untuk masuk ke gedung komisi antirasuah. Namun puluhan polisi, termasuk Kapolsek Setiabudi Audie, ikut menghalau mereka.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby