Jakarta, Aktual.co — Pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun twitter @SBYudhoyono, merupakan pesan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, agar menyampaikan pendapat ke publik terkait konflik KPK-Polri.
“SBY mau mengatakan bahwa ‘dibalik layar’ itu karena Mega tidak pernah bicara, termasuk berpesan kepada Mega agar nongol dalam konflik KPK-Polri ini,” kata Pengamat Politik Ubedilah Badrun, kepada Aktual.co, Kamis (5/2).
Hingga kini, Megawati masih diam, sehingga rakyat memang disuguhkan pada berita dibalik layar. Jadi, ini kritik untuk Megawati agar menyampaikan pendapat dalam persoalan ini (konflik KPK-Polri).
“Ketidaksukaan Mega lebih pada antisipasi problem hukum kedepan. Ini problem individu SBY dan Mega yang belum selesai,” kata dia.
Sebelumnya, mantan Presiden SBY melalui akun twitternya menyebutkan saat ini rakyat justru disuguhi banyak cerita ‘dibalik layar’ yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Presiden ke-6 Indonesia itu pun mengatakan bahwa persoalan KPK vs Polri tak rumit, dan solusinya pun tersedia.
“Saat ini rakyat dikejutkan banyak cerita ‘di balik layar’ yang tak baik. Semua perlu diklarifikasi agar kepercayaan rakyat tidak runtuh,” kata SBY melalui akun Twitternya @SBYudhoyono, Rabu (4/2).
Sayangnya hal ini masih ditambah dengan aksi saling ‘serang’ dan ‘buka-bukaan’ sesama politisi. Rakyat bingung karena tidak tahu pihak mana yang benar. 
Dia pun mengingatkan agar para pemimpin, pejabat negara, lembaga penegak hukum, dan partai politik butuh kepercayaan rakyat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Education USA menggelar Pameran Universitas Musim Semi 2015 di tiga kota di Indonesia, termasuk Surabaya, yang diikuti hampir 40 universitas dan sekolah komunitas.

Informasi resmi dari Konjen AS di Surabaya yang diterima Antara di Surabaya, Kamis (5/2), menyatakan pameran di Surabaya digelar di sebuah hotel di Jalan Mayjen Sungkono pada 8 Februari 2015 pukul 13.00-18.00 WIB.

Acara yang bertujuan membantu menjelaskan bagaimana pelajar Indonesia itu dapat mewujudkan impian mereka belajar di Amerika Serikat serta mempelajari tentang berbagai institusi, jurusan, beasiswa dan kesempatan lain.

Pameran gratis itu juga mencakup presentasi tentang cara menemukan institusi yang tepat, visa pelajar, esai penerimaan dan kesempatan beasiswa.

Selain Surabaya, pameran serupa juga digelar di Medan pada 5 Februari 2015 pukul 16.00-20.00 WIB dan di Jakarta pada 7 Februari 2015 pukul 13.00-18.00 WIB.

Education USA merupakan jejaring global lebih dari 450 pusat informasi yang didukung oleh Biro Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri AS.

Sementara itu, Pusat Education USA di Indonesia dapat ditemukan di Jakarta, Malang, Medan, dan Surabaya.

Sebelumnya (3/2), Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya menggelar pertemuan “Jejaring Alumni AS” untuk warga Indonesia yang kuliah di Amerika Serikat.

Acara yang dihadiri 250-an orang itu bertujuan alumni AS dapat saling berkenalan, mengedepankan sumberdaya yang dimiliki para alumni, berbagi ide-ide, serta terlibat dalam perencanaan untuk kegiatan di masa depan.

Dalam pertemuan yang dihadiri para tokoh pengusaha, intelektual dan anggota komunitas itu dimeriahkan dengan kesempatan untuk membagikan pengalaman mereka sebagai pelajar di Amerika dan memulai proses pengembangan jaringan alumni di Surabaya.

Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya sangat gembira dapat bertemu, bekerja sama, dan berharap komunitas alumni akan bekerja untuk mengembangkan jaringan, pengembangan profesional, tanggung jawab sosial dan mentoring calon alumni di masa depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diminta oleh pemerintah kepada DPR RI sebesar Rp72,9 Triliun untuk disuntikan ke sekitar 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menuai kontroversi.
Ketua Fraksi Partai Gerinda, Ahmad Muzani menilai suntikan yang diminta oleh pemerintah, justru tidak serta merta menguatkan perusahaan plat merah tersebut.
“Tapi di sisi lain ini paling penting, selalu saja PMN tidak berwujud apa-apa, sebab digunakan untuk melakukan penguatan struktur modal, atau bayar hutang atau lainnya. Sehingga berapapun negara menyertakan modal untuk BUMN tidak menguatkan kinerja BUMN itu sendiri, karena sesungguhkan direksi di BUMN tidak siap dengan modal yang ditambahkan,” ucap Muzani kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (5/2).
Karena itu, sambung Muzani, fraksi Gerindra di Komisi XI terus melakukan kajian kembali terkait permintaan PMN kepada sejumlah BUMN tersebut. Karena, BUMN pun sudah ada yang sifatnya terbuka alias Tbk.
“Fraksi Gerindra di komisi XI terus mengkaji apakah perlu perusahaan BUMN yang Tbk masih perlu mendapat modal pemerintah, Tbk kan bentuk kepemilihan saham publik dimana mestinya BUMN bisa mendapat dana publik untuk meningkatkan kinerjanya, kalau pemerintah masih direcoki penyertaan modal baru, terus apa gunanya Tbk,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Nama Komjen Budi Waseso disebut-sebut salah satu calon Kapolri yang dijagokan Kompolnas. Jenderal bintang tiga yang baru saja naik pangkat ini menyatakan, bahwa tidak akan ada kontroversi seandainya ia ditunjuk sebagai Kapolri.
“Oh tidak. Sekarang kontroversinya apa. Yang dianggap kontroversi apa. Kan tidak ada,” cetus Budi, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/2).
Dikatakan Budi, dia mengklaim selama ini tidak pernah bermain di ranah poltik dan hanya berkerja berdasarkan tanggung jawabnya sebagai personil Polri.
“Saya tidak main politik, saya bekerja atas dasar tanggung jawab saya sebagai Kabareskrim,” akunya.
‎Sementara itu, dia mengaku akan selalu siap bila memang dicalonkan sebagai Kapolri. “Ya siap. Kita tidak boleh menolak tugas dan tanggung jawab,” jawabnya.
Sebagai prajurit polri, dijelaskan Budi, harus berani memngemban amanah perintah dan menjalankannya. ‎Meski begitu, dia mengaku belum mendengar kabar dari Kompolnas selaku lembaga yang ditunjuk Presiden. 
“Tidak ada, itu Kompolnas punya kewenangan untuk menilai seluruh personel. Beliau adalah kepanjangan tangan presiden, untuk mengambil keputusan,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby