Jakarta, Aktual.co —Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva berpendapat rumor mengenai adanya pertemuan antara Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi PDI-P, perlu diperjelas.
Menurutnya, bila pertemuan itu memang benar terjadi namun dilakukan Samad dalam rangka kepentingan kenegaraan, itu tidak menjadi masalah. 
“Tetapi kalau pertemuan yang lain, maka itu jadi masalah,” ujar dia saat ditemui usai menghadiri acara KAHMI, di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (22/1).
Kata Hamdan, meskipun rumor adanya sejumlah pertemuan antara Samad-petinggi PDI-P yang dibeberkan panjang lebar di kompasiana itu telah dibenarkan oleh Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, namun tetap perlu diteliti lagi kebenarannya.
Untuk meneliti kebenaran itulah, Hamdan menyarankan KPK agar membentuk komite etik.
“Itu (Komite Etik) adalah satu-satunya jalan dalam rangka menjaga wibawa dan marwah dari KPK. Ini penting biar orang tidak menduga-duga, tidak rumor, dan tidak membuat foto macam-macam. Jadi lebih baik sekalian dengan menempuh jalur yang benar dan jalur resmi dan itu lebih baik,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum akan membentuk komite etik untuk menindak dugaan pelanggaran yang dilakukan ketua KPK Abraham Samad.
Pasalnya, KPK saat ini masih mempelajari tudingan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengaku bertemu Ketua KPK Abraham Samad untuk membahas urusan calon pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu. KPK pun belum akan membentuk komite etik untuk menangani masalah ini.
“Sebelum menuju ke sana (pembentukan komite etik), kita terlalu dini menyimpulkan karena tidak ada bukti-bukti otentik berkaitan dengan subtansi pertemuan yang dituduhkan dengan diduga ada pertemuan dengan elit PDIP,” jelas Deputi Pencegahan KPK Johan Budi dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Kamis (22/1).
Menurut Johan, ketika para pimpinan KPK termasuk Abraham Samad yang diundang oleh pimpinan partai politik, maka tidak akan menolak suatu pertemuan bila pertemuan tersebut membahas tentang sosialisasi pencegahan dan penanganan korupsi.
“Bukan hanya Abraham tapi juga Pak Bambang (Widjajanto), Pak Pandu (Adnan Praja), atau Pak Zulkarnaen, sehingga tidak bisa dinafikan ketika ada acara sosialisasi di depan partai politik tentu akan bertemu dengan parpol untuk membahas masalah lain,” jelasnya.
Pihaknya saat ini, lanjut Johan, akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terkait tuduhan Hasto kepada Samad sebelum membentuk Komite Etik. Dia tak ingin Abraham Samad selaku ketua KPK mendapatkan fitnah bila tuduhan tersebut tidak dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti yang dapat diverifikasikan kebenarannya oleh KPK.
“Harus klarifikasi dulu apakah tuduhan itu benar atau tidak yang ditanyakan apakah benar yang dikonperskan Hasto, dan dia (Abraham) membantah bahwa yang dituduhkan itu hanyalah fitnah belaka, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membentuk komite etik untuk mengusut kebenaran adanya pertemuan antara Ketua KPK Abraham Samad dengan politisi PDI-P jelang Pemilu Presiden 2014 lalu.
Saran itu disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Hamdan Zoelva, menanggapi kabar yang dihembuskan Plt Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto tersebut.
“Saya kira perlu diteliti lebih dalam (masalah itu) ya. Kalau perlu untuk memastikan apakah peristiwa itu terjadi dan apakah terjadi pelanggaran etik  di dalamnya. Mungkin perlu juga dibentuk komite etik seperti dulu,” ucap Hamdan, saat ditemui usai menghadiri acara Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Jakarta, Kamis (22/1).
Pembentukan komite etik untuk memeriksa Samad, menurut Hamdan perlu dilakukan mengingat saat ini informasi yang berkembang di masyarakat demikian simpang siur.
Ditambahkan Hamdan, pemeriksaan Samad perlu dilakukan demi mengembalikan wibawa dan marwah KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi yang dihormati. “Saya kira itu perlu.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co —Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ikut angkat bicara soal kabar adanya pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi PDI-P jelang Pemilu Presiden 2014 lalu. Dia meminta semua pihak bisa terbuka, agar masyarakat bisa mengetahui kebenaran kabar itu secepatnya.
“Ya semua itu harus terbuka dan dibuka, masyarakat ingin mengetahui mana yang benarnya. Jadi harus dikata jujur mana yang benarnya,” ujar JK, usai menghadiri silaturrahmi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di Jakarta, Kamis (22/1).
Saat diminta tanggapannya, apakah pertemuan rahasia yang dilakukan Samad bisa dibenarkan, JK menyerahkannya ke KPK sebagai yang memiliki kode etik sendiri. Jika pertemuan itu kemudian dianggap melanggar kode etik, JK imbau Samad ditindak sesuai sistem yang berlaku. 
“Saya tidak tau kode etik (KPK) macam mana. Tapi ya harus sesuai sistem. Kalau memang kode etik ya kode etik, nanti lah itu (pertemuan) dinilai mereka (KPK) sendiri,” ujar dia. Saat disinggung soal adanya gap antara misi KPK untuk pemberantasan korupsi dengan kepentingan politik petingginya, JK mengatakan tidak elok jika kewenangan KPK dipergunakan untuk kepentingan politik.
“Ya jelas tidak boleh, tidak elok itu,” ujar dia. 
JK menambahkan dirinya tidak mengetahui berita mengenai isu tulisan “Rumah Kaca Abraham Samad” yang dibenarkan oleh Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.  Menurutnya biar saja mereka yang membenarkan yang membuka kebenaran isu tersebut. “Biar mereka yang buka sendiri, tanya aja mereka,” tutup Kalla.

Artikel ini ditulis oleh: