Jakarta, Aktual.co —  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan Transmigrasi , Marwan Jafar, meminta agar pemerintah daerah (Pemda) seluruh Indonesia menyetop alihfungsi  lahan pertanian desa menjadi tempat industri.
Dia mengimbau ‎jangan ambil keuntungan dari pajak industri yang dipaksakan untuk menambah pendapatan daerah. Harus berpikir jangka panjang untuk masa depan. “Sudah jelas bahwa  fungsi ketahanan pangan lebih mensejahterakan rakyat di desa dan juga berdampak ke kota,” ujar Menteri Marwan, di Jakarta, Kamis, (22/1).
Lebih ironis lagi, warga  desa seakan tidak berdaya untuk menentang keinginan pemerintah daerah yang berambisi tetap menjadikan lahan pertanian dibangun industri. Mau atau tidak, warga menjual lahannya. “Kesannya ada perampasan. Karena warga desa diiming-imingkan pemberian bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan janji lainnya. Tapi setelah itu, dilupakan,” katanya.
Jika perubahan alih fungsi lahan pertanian terus berlangsung, maka urbanisasi besar-besaran akan terus terjadi. Kemiskinan dan penggangguran semakin bertambah, karena generasi muda di  desa tidak lagi ingin  membangun daerahnya.
“Yang dikhawatirkan, akan berdampak konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Juga antara masyarakat dengan masyarakat yang punya kepentingan berbeda-beda,” ujar Menteri Marwan.
Dia mencontohkan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang tercatat dan dikenal sebagai daerah lumbung padi nasional. Setelah blusukan kemarin, ternyata industri begitu padat. Lahan sudah menyempit. Rumah warga yang berdinding kayu, diapit oleh pabrik.
“Jika dibiarkan, maka perindustrian akan semakin menghancurkan lahan pertanian. Akan semakin sulit nanti kita bagi Indonesia mewujudkan swasembada pangan,”paparnya.
Pengamat kesejahteraan sosial, Siti. Nafsiah, menyatakan, negara harus turun tangan memperhatikan aspek tersebut secara serius. “Alih fungsi dan konversi lahan desa harus secara serius dibahas oleh instansi berwenang,” ujar Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat ini.
Hal tersebut terkait dengan konsistensi tata ruang dan penetapan area lumbung pertanian‎ yang menguatkan ketahanan pangan untuk kesejahteraan sosial.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Presiden Direktur Pertamina EP, Syamsul Alam merampungkan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (22/1) malam. Syamsul diperiksa penyidik dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron terkait kasus dugaan suap gas alam di di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Kepada wartawan, Syamsul yang diperiksa hampir 10 jam itu mengaku telah memberikan keterangan dihadapan penyidik KPK. “Tadi saya dipanggil sebagai saksi untuk kasih keterangan saja,” kata Syamsul Alam sebelum meninggalkan gedung KPK, Jakarta.
Syamsul Alam tak menampik keterangan yang dia berikan berkaitan PT Media Karya Sentosa (MKS) yang merupakan penyuap mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron terkait proses jual beli gas tersebut.
Namun, Syamsul enggan membeberkan lebih jauh ihwal apa peran PT MKS itu. PT MKS diketahui membeli putus gas hasil eksplorasi PT Pertamina HE di West Madura Offshore yang dijual PT Pertamina EP. “Iya (soal) PT MKS,” tandasnya.
Senior oil and gas bussines analys PT Pertamina EP, Agnes Novenda Manayang sebelumnya mengatakan bahwa PT Pertamina EP menjual putus kontrak tersebut. Sehingga, PT Pertamina EP tak tahu gas yang seharusnya dialirkan ke PLTG Gili itu akhirnya dimonopoli PT MKS untuk dijadikan kondensat dan gas elpiji.
Kasus dugaan suap terkait jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Senin 1 Desember 2014. Pasca OTT itu, KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron; Ajudan Fuad yang bernama Abdul Rauf serta Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko.
Fuad dan Rauf diduga sebagai pihak penerima suap. Sementara Antonio diduga sebagai pihak pemberi suap.
Fuad dan Rauf yang diduga merupakan sebagai pihak penerima dalam perkara ini disangka telah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara Antonio Bambang Djatmiko yang diduga sebagai pemberi suap dikenai Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, penanganan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dengan tersangka Komjen Budi Gunawan tak ada gangguan. 
Mengingat, menyusul kabar adanya pertemuan politik antara Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi PDI-Perjuangan terkait pembahasan calon pendamping Joko Widodo (Jokowi) saat Pemilu 2014 lalu.KPK menegaskan bahwa kasus yang mendera Abraham Samad bersifat personal.
“Apa yang disampaikan Pak hasto cs berkaitan dengan pribadi Abraham Samad (bukan institusi KPK),” kata Deputi Penindakan KPK, Johan Budi saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (22/1).
Johan memastikan, penanganan perkara yang menjerat calon Kapolri itu tidak akan mengalami gangguan atau menjadi faktor penghambat. Pihaknya, kata Johan, menanggapi tuduhan itu karena Samad adalah pimpinan KPK.
“Karena bagaimanapun ini adalah ketua KPK, mau tidak mau lembaga terbawa apalagi dalam konpers dikait-kaitkan dengan penanganan perkara di KPK,” ujar Johan.
Sebagai informasi, Komjen Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka, Selasa 13 Januari 2015. Calon Kapolri itu diduga melakukan tindak pidana korupsi yakni diduga menerima hadiah atau janji pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode tahun 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian RI
Atas perbuatannya, Budi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby