Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bantah telah melakukan penyadapan kepada pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Menurut deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP, pihaknya hanya melakukan penyadapan terhadap  pihak-pihak yang berperkara.
“Kami tidak menyadap pihak-pihak yang tidak terkait penanganan perkara,” kata Johan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/1).
Meski demikian, Johan menjelaskan bisa saja seseorang masuk dalam sadapan pihak yang sedang berperkara. ‎”Kemudian ada orang yang masuk dalam sadapan ketika orang itu sedang kita tangani perkaranya, itu soal lain,” ujarnya.
Dalam konferensi pers, Hasto mengaku handphonenya disadap oleh Ketua KPK Abraham Samad. Selain itu, Hasto juga sempat menunjukan alat anti sadap. Dengan alat tersebut, maka dia bisa mengetahui bahwa handphone miliknya disadap atau tidak. 
“Handphone saya disadap. Kemudian muncul rumah kaca Abraham Samad,” ucapnya.
Hasto menyebut sebagian besar tulisan ‘Rumah Kaca Abraham Samad’ ‎benar. Namun, hal itu dibantah oleh Abraham. “Setelah dimintai konfirmasi mengenai kebenaran ‘rumah kaca’ itu bapak Abraham mengatakan itu fitnah,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kasus pertemuan Ketua KPK, Abraham Samad dengan petinggi PDIP, tidak dikaitkan dengan penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka.
“Penanganan perkara tersangka BG (Budi Gunawan) tidak ada kaitan sama sekali dengan apa yang disampaikan Pak Hasto,” ujar Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, di Jakarta, Kamis (22/1).
Pasalnya menurut Johan, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa penetapan Budi Gunawan lantaran Abraham Samad dendam, karena dijegal sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo ketika Pilpres kemarin.
“Salah satu tuduhan yang diarahkan ke Pak Abraham samad berkaitan dengan sejumlah pertemuan yang dikait-kaitkan dengan keputusan lembaga KPK menetapkan Pak BG sebagai tersangka, seolah-olah begitu,” kata Johan.
“Tentang pencalonan Pak Abraham sebagai wapres, tentu mencalonkan orang sah-sah saja, bukan yang haram mencalonkan Pak Abraham sebagai wapres tapi kalau sampai ada pertemuan yang dikait-kaitkan dengan penanganan perkara di KPK maka perlu disampaikan penanganan perkara di KPK harus ada keputusan bersama untuk ditetapkan sebagai tersangka, jadi tidak hanya Pak Abraham atau Pak Bambang saja, tapi pimpinan lain juga,” demikian Johan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby