Jakarta, Aktual.co — Deputi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, mengakui bahwa pihaknya telah ‘mengintrograsi’ Ketua KPK, Abraham soal dugaan pertemuan dengan petinggi PDIP. (Baca:KPK Selidiki Internal Pertemuan Samad dengan Petinggi PDIP?).Johan menuturkan,  selepas Sekjen PDIP, Hasto Kristianto membeberkan soal adanya pertemuan dengan Abraham Samad, KPK langsung menggelar rapat dengan pejabat struktural dengan pimpinan KPK. 
“Tadi kami mendengar ada konpers yang disampaikan oleh pihak pihak tertentu. Berdasarkan berita tadi, kami di KPK mengklarifikasi kepada pak Abraham Samad, apakah benar yang dituduhkan oleh pihak-pihak tadi, di antaranya adalah pak Hasto dari PDIP,” ujar Johan menuturkan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/1).
Johan menuturkan, didepan seluruh jajaran KPK, Abraham Samad membantah segala tuduhan itu.
“Penjelasannya bahwa semua yang disampaikan adalah fitnah belaka. Pak Abraham membantah dengan keras apa yang disampaikan pak Hasto Cs,” Kata Johan.
Meski demikian, Johan mengatakan, KPK tetap akan menelusuri kebenaran pertemuan tersebut. Bahkan, Johan berjanji KPK akan mengambil tindakan tegas ke Abraham jika hal tersebut benar.
Pasalnya, menurut Johan, pihaknya tidak mempersalah soal pertemuan dengan PDIP, Namun, isi pertemuan yang membahas soal dugaan pengamanan kasus dan penyadapan, hal tersebutlah yang dipermasalahkan KPK. (Baca:KPK Janjikan Ambil Sikap Tegas ke Abraham, Jika…)

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuntut munculnya protes dari berbagai kalangan. Bahkan, kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Mahasiswa Anti Demoralisasi (Samad) pun melancarkan aksi protesnya tersebut.
Para mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus di Jakarta ini menggelar aksi demonstrasi di depan ‎Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/1).
Dalam aksinya tersebut, mereka mengkritisi segala keputusan hukum yang dikeluarkan oleh KPK, terutama terkait dengan penetapan Budi sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi dan rekening gendut.
“Kami menganggap ada arogansi yang dilakukan Pimpinan KPK, Abraham Samad dalam menetapkan BG (Budi Gunawan) sebagai tersangka, prosedur hukumnya tidak jelas‎. Padahal KPK adalah alat hukum bukan alat politik,” ujar Koordinator Aksi, Andi Kurnia saat ditemui di gedung KPK.
Menurut Andi, ada beberapa kesalahan dan kejanggalan yang dilakukan oleh KPK dalam penanganan kasus ini. Pertama, bahwa penetapan Budi tidak melalui prosedur hukum yang jelas dengan lebih dulu memanggil saksi-saksi. Kedua, KPK tidak bisa menjelaskan kepada publik apa saja dua alat bukti untuk menjerat tersangka.
Selain itu, para mahasiswa juga mempertanyakan penetapan tersangka Budi secara tiba-tiba dan mengejutkan. Sebab, pengumuman penetapan disampaikan pada Selasa (13/1) atau satu hari menjelang Komjen Budi Gunawan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Hal ini yang menurut sebagian kalangan, menuding bahwa penetapan Budi sebagai tersangka lebih pada bernuansa politis dibanding kekuatan hukum. Pasalnya kata Andi, kasus rekening gendut yang diduga melibatkan Budi sebenarnya sudah terdengar cukup lama sejak 2006. “Tapi kenapa ekspose perkara ini baru dilakukan sekarang‎?” tanyanya.
Kemudian KPK, baik melalui Abraham maupun institusinya juga dinilai tidak mempunyai standar baku dalam memprioritaskan penanganan kasus hukum. Misalnya kata Andi, mengenai kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, kemudian mantan Menteri ESDM Jero Wacik, kemudian mantan Ketua Komisi III Sutan Bhatoegana dan juga mantan Ketua BPK Hadi Poernomo. 
“KPK terlihat selalu ingin adu kuat dengan lembaga-lembaga negara lainnya karena kapasitasnya sebagai lembaga superbody walaupun bukan superhero,” terangnya.
Karena itu, mereka menuntut stop politisasi lembaga penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meminta kepada DPR untuk segera memanggil pimpinan KPK guna menjelaskan secara terbuka perihal kegaduhan dan dagelan hukum atas ditetapkannya Budi sebagai tersangka. Meminta kepada Dewan Etik KPK dan DPR RI untuk memanggil Abraham Samad untuk dimintai keterangan terkait foto-foto mesum mirip Abraham yang beredar di publik.
Kemudian mendesak kepada Abraham untuk menepati janj-janjinya mundur dari pimpinan KPK, karena mengunakan KPK sebagai alat politik serta ketidakmampuan dalam menyelesaikan kasus-kasus besar seperti kasus SKL BLBI, dan Bailout Bank Century.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mengambil sikap jika Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mau memberikan bukti-bukti pertemuan antaran Ketua KPK, Abraham Samad dengan Petinggi PDIP.
“Jika Hasto dan kawan-kawan punya bukti yang lengkap, kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, karena KPK harus zero tolerance terhadap korupsi,” ujar Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, di Kantornya, Jakarta, Kamis (22/1).
Apa sikap yang akan diambil KPK untuk Abraham?. Johan belum mau memberitahukan.”Apa langkah-langkah itu?, terlalu dini untuk mengatakan itu, karena Hasto juga belum menyampaikan hal itu,” kata dia.
Johan mengatakan, persoalan Ketua KPK Abraham Samad yang melakukan pertemuan dengan petinggi PDIP, hal itu tidak diharamkan.
Namun, isi pertemuan yang membahas soal dugaan pengamanan kasus dan penyadapan, hal tersebutlah yang dipermasalahkan KPK.
“Bukan pertemuan yang diharamkan, tapi substansi pertemuan itu yang bisa diklasifikasikan. Ini boleh dan tidak boleh, misalnya menghadiri pernikahan anaknya elit parpol kan tidak apa-apa. Yang jadi poin adalah substansi pertemuan itu yang diklasifikasikan pertemuan itu halam atau halal,” kata Johan.
Sebelumnya, Hasto menyebutkan, pimpinan KPK Abraham Samad melakukan penyadapan selama penjaringan mencari wakil presiden untuk disandingkan dengan Joko Widodo.
Selain itu, Samad pun menjanjikan pengamanan terhadap kader PDIP seandainya dipilih menjadi pendamping Presiden Joko Widodo.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby