Jakarta, Aktual.co — Terpidana mati kasus narkoba “Bali Nine”, Myuran Sukumaran warga negara Australia melalui penasehat hukumnya, Todung Mulya Lubis segera mengajukan peninjauan kembali (PK).
Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Bali, Sugeng Riyono, di Denpasar, Kamis (22/1), menegaskan bahwa kedatangan kuasa hukum Myuran itu untuk melakukan konsultasi mengenai upaya PK tersebut.
“Mereka datang ke sini untuk membahas prosedur PK itu,” ujar Sugeng Riyono.
Hal tersebut dilakukan karena upaya grasi yang dilakukan ditolak oleh presiden dan terpidana mati tersebut berada di Lapas Kerobokan, Denpasar, Bali.
Selain itu, pihaknya mengatakan upaya PK tersebut harus terpidana sendiri yang datang untuk berkonsultasi mengenai bentuk pelayanan tersebut.
“Upaya PK itu harus ada terpidana sndiri yang datang dengan didampingi penasehat hukumnya untuk berkonsultasi ke Pengadilan Tinggi (PT),” ujarnya.
Namun, sampai saat ini belum ditentukan prosedur PK itu dan belum ada berkas yang diserahkan. “Terkait pengamanan, apabila dibawa ke sini akan mempertimbangkan keamanan untuk dikonsultasikan ke PT,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid I, Erry Riyana Hardjapamekas, meminta Ketua KPK saat ini, Abraham Samad untuk segera angkat bicara terkait dugaan pertemuan dengan petinggi PDIP ketika pemilu 2014.
“Saat ini kan baru satu pihak. Dari pihak Abraham Samadnya belum. Segeralah yang bersangkutan mengklarifikasi,” ujar Erry Riyana, di Jakarta, Kamis (22/1).
Ia menilai, meski Abraham statusnya adalah ketua lembaga penegak hukum, namun Samad tetap mempunyai hak politik. 
Seperti diberitakan, isu pertemuan antara Abraham dengan petinggi PDI-P berembus kuat. Pertemuan yang diduga dilakukan menjelang pilpres dan lebih dari satu kali itu bertujuan untuk mendorong Abraham menjadi calon Wakil Presiden Joko Widodo di Pilpres 2014 lalu.‎

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa pimpinan KPK Abraham Samad melakukan penyadapan selama penjaringan mencari wakil presiden untuk disandingkan dengan Joko Widodo.
Hal itu diketahui langsung dari mulut Ketua KPK Abraham Samad, ketika dirinya hendak menyampaikan bahwa Abraham tidak terpilih mendampingi Jokowi. Bahkan, Abraham mengatakan bahwa dirinya juga sudah mengetahui kegagalannya sebagai cawapres Jokowi.
“Beliau mengatakan, Ya saya tahu. Karena saya sudah melakukan penyadapan‎. Bahwa saya tahu yang menyebabkan kegagalan saya ini adalah Bapak Budi Gunawan,” ucap Hasto dalam konferensi pers, di Apartemen The Capital Residences, Kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (22/1).
‎Dia menambahkan, sebelum batas akhir partai politik atau gabungan parpol mendaftarkan pasangan capres, Jusuf Kalla diputuskan sebagai pendamping Jokowi dalam Pilpres.‎ Keputusan ini diambil dengan memperhatikan realitas politik bahwa PDIP dalam mengusung pencalonan calon ternyata kurang untuk memenuhi ketentuan 25 persen suara atau 20 persen kursi. 
Dengan realitas politik seperti itu, Hasto mengaku PDIP harus mendengar masukan dari para ketua umum partai pendukung. Dari masukan itu, akhirnya Jokowi mengambil keputusan JK menjadi cawapresnya.
“Keputusan terhadap pencalonan wapres adalah keputusan Jokowi, bukan bisikan orang per orang,” ucapnya.
Hasto menegaskan jika apa yang disampaikannya ini bukan semata-mata ingin menghancurkan nama baik KPK didepan publik, melainkan untuk menyelamatkan institusi anti rasuah tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang