Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti menegaskan, sampai saat ini kepolisian belum menaikan status ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sebagai tersangka. Dia memastikan bahwa orang nomor satu di lembaga superbody ini masih berstatus sebagai terlapor.
“Pimpinan KPK yang ditetepkan sebagai tersangka hanya (Bambang Widjojanto_red). Yang lain belum ada,” tegas Badrodin saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (4/2).
Sekedar informasi, Abraham Samad dilaporkan oleh Muhamad Yusuf Sahide yang merupakan Direktur Eksekutif LSM KPK Watch Indonesia. Dia dilaporkan terkait dugaan ‘pertemuan politik’ dengan sejumlah petinggi PDI-P di The Capital Residence, SCBD, Jakarta Selatan, menjalang Pilpres 2014.
Pria asal Makassar itu dituduh telah menawarkan penanganan perkara demi mendapat kursi untuk duduk sebagai Cawapres pendamping Jokowi. Pasal yang digunakan untuk menjerat Samad adalah Pasal 36 dan 65 UU KPK.
Tak sampai disitu, bahkan mantan pengacara ini pun dilaporkan oleh seorang wanita bernama Feliyani Lim ke Bareskrim Polri pada Minggu (1/2) malam. Abraham dipolisikan atas kasus dugaan pemalsuan sejumlah dokumen pada tahun 2007 silam.
Abraham dituding memalsukan surat/dokumen kepada instansi sesuai Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 264 KUHP. Laporan Feriyani tertuang dengan nomor: TBL/72/II/2015/Bareskrim tertanggal 1 Februari 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendidikan Dasar dan menengah Anies Baswedan dinilai belum menunjukan performa dalam 100 hari selaku pembantu presiden di Kabinet Kerja.
“Dalam 100 hari kerja, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah, Anies Baswedan, belum menunjukkan kinerja yang baik dalam pendidikan karena belum mengarahkan kebijakan pada agenda Nawacita sehingga mendapatkan rapor merah,” kata Direktur Institut KAPAL Perempuan, Misiyah, di Jakarta, Selasa (4/2).
Dia menyebutkan, Anies belum mewujudkan agenda yang mengarah ke Nawacita dalam kementeriannya, yaitu menyelenggarakan pendidikan 12 tahun yang berkualitas dan tanpa biaya di seluruh Indonesia, serta menerapkan nilai kesetaraan gender dan penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan.
Indonesia Beragam memiliki dua indikator sebagai penilaian, yaitu terkait kebijakan pendidikan formal dan non formal.
Rapor merah ini juga berdasarkan hasil sejumlah LSM yang tergabung dalam Indonesia beragam, diantaranya LBH Apik, Pekka, Kalyana Mitra, dan Migrant Care.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning mendorong buruh untuk mengingatkan Jokowi yang akan melaksanakan tiga (3) layak buruh dalam kampanye pemilihan presiden lalu.
“Para buruh harus ingatkan Jokowi untuk penuhi janjinya mewujudkan tiga layak, yakni layak upah, layak kerja, dan layak hidup,” tegas Ribka dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (3/2).
Selain tagih janji Jokowi, Ribka juga meminta para buruh untuk menagih janji Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk melakukan revolusi mental permasalahan perburuhan. Ia mempertanyakan apakah Menaker berani menutup perusahaan penyalur jasa tenaga kerja Indonesia yang membandel. Menaker, kata Ribka, jangan hanya sekali saja sidak ke tempat penampungan calon TKI sebagaimana yang digaungkan media.
“Menteri Susi tuh sudah lakukan gebrakan revolusi mental dengan menenggelamkan kapal meski kapal kecil,” sindirnya.
Disinggung mengenai revisi UU Ketenagakerjaan yang konon masuk dalam Prolegnas, politisi PDI Perjuangan ini meminta untuk tetap harus diawasi isu revisi UU Ketenagakerjaan.
“Bagi saya, masih terlalu jauh membahas revisi UU Ketenagakerjaan. lebih baik Komisi IX DPR membahas kembali Panja Outsourcing BUMN, panggil saja dulu Meneg BUMN,” tegasnya.
Namun demikian, Ribka mewanti-wanti agar para buruh mengawasi informasi revisi UU Ketenagakerjaan yang konon dimasukkan dalam Prolegnas.
“Jangan sampai Pemerintah dan DPR merevisi atau membuat UU, ini harus diantisipasi. Kepentingan kapitalis asing harus diwaspadai. Mereka bisa bergerilya ke para anggota DPR demi kepentingannya,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bambang Widjojanto atau BW akan mengajukan saksi meringankan dan saksi ahli pada pemeriksaan lanjutan di Mabes Polri.
“Tadi diminta penyidik untuk mengajukan saksi yang meringankan dan saksi ahli, nanti dirapatkan dulu siapa-siapa saja,” kata BW seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri Selasa (3/2) tengah malam.
BW akan berunding dengan tim pembelanya guna menentukan beberapa nama saksi yang dapat meringankan. BW berharap proses hukum yang menjerat dirinya segera selesai sehingga dapat meredakan ketegangan antara Polri dengan KPK.
Selama menjalani pemeriksaan, BW menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan penyidik terkait tuduhan menyuruh saksi menyampaikan keterangan palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010.
“Pertanyaan yang diajukan sudah saya jawab semua. Rincinya tanyakan penyidik, saya hormati proses ini tapi saya tetap merasa dizalimi, ada proses rekayasa,” ujar Bambang yang menjalani pemeriksaan sejak pukul 12.00 WIB hingga 23.30 WIB.
Sementara itu pengacara BW, Nursjahbani Katjasungkana menambahkan penyidik mengajukan 14 pertanyaan dengan beberapa sub total mencapai 140 pertanyaan.
Nursjahbani menggarisbawahi masalah Pasal 16 Undang-undang tentang Advokat berkaitan dengan BW sebagai pengacara yang tidak dapat dituntut perdata maupun pidana saat menjalankan profesinya di pengadilan.
Namun, Nursjahbani menyampaikan apresiasi tinggi kepada penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang bekerja dengan baik selama pemeriksaan BW berlangsung.
Penyidik Polri menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sp.Sidik/53/1/2015/Dit Tipideksus tertanggal 20 Januari 2015.
Berdasarkan Sprindik itu, polisi menangkap BW sebagai tersangka dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu saat sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi pada pertengahan 2010.
Kasus yang menyeret BW itu berdasarkan laporan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Sugianto Sabran Nomor : LP/67/I/ 2015/ Bareskrim tertanggal 19 Januari 2015.
BW dijerat Pasal 242 ayat 1 KUH Pidana juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 55 ayat ke 2 KUH Pidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu