Banda Aceh, Aktual.co — Pengamat politik dan keamanan, Universitas Syah Kuala, Aceh, Aryos Nivada mendesak agar Pemerintah Aceh memastikan bahwa turunan UU Pemerintah Aceh berupa RPP Kewenangan, RPP Migas dan Perpres Pertanahan telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Selama ini, informasi turunan UUPA tersebut sudah ditandatangani presiden hanya disampaikan oleh Mendagri RI Tjahjo Kumolo. Sebaliknya, Pemerintah Aceh sampai saat ini belum mengetahui apakah turunan UUPA itu sudah ditandatangani, dengan nomor PP dan lain sebagainya.

“Seharusnya, gubernur memastikan dulu berapa nomor Perpres tersebut, dan  lain sebagainya baru disampaikan ke masyarakat Aceh. Jangan belum ada kepastian, sudah disampaikan bahwa presiden sudah tandatangan. Nanti, dikhawatirkan menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujar Aryos Nivada kepada Aktual.co, Rabu (4/2).

Dikhawatirkan, jika presiden belum menandatangani PP itu namun telah disampaikan ke publik sudah ditandatangani, maka rakyat Aceh akan mengklaim Jakarta kembali mengkhianati Aceh.

Terkait pernyataan Mendagri RI, Tjahjo Kumolo yang menyatakan akan mengantarkan turunan UUPA itu ke Aceh dalam waktu dekat ini, Aryos menilai lebih baik Mendagri secepatnya memutuskan persoalan turunan UUPA tersebut.

“Jika melihat gejolak politik nasional akhir-akhir ini, rasanya sulit membayangkan Mendagri dan dua menteri lainnya dalam waktu dekat mengantarkan turunan UUPA ke Aceh,” ujarnya.

Ditambahkan, lebih baik pemerintah pusat segera mengumumkan secara resmi bahwa turunan UUPA telah ditandatangani presiden lengkap dengan nomor PP dan tanggal penandatanganannya. Sehingga, itu bisa dijadikan acuan bagi publik di Aceh,  bahwa turunan UUPA itu telah sah.

Sekedar diketahui, persoalan turunan UUPA berlarut-larut sejak tahun 2008 dan sampai sekarang belum ada kepastikan apakah presiden telah menandatangani turunan UU tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polresta Bekasi Kota, Jawa Barat, berhasil mencokok pelaku penganiaya orang tua yang terjadi di Kompleks Raflesia, Kecamatan Pondok Gede, Selasa (3/2) siang.
“Tersangka bernama Johanes Saptono, 45 tahun, menganiaya ibunya yang bernama Elisabeth Jupri, 79 tahun, hingga yang bersangkutan perlu perawatan intensif di rumah sakit,” kata Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota AKP Siswo di Bekasi, Rabu (4/2).
Menurut dia, peristiwa itu berlangsung di kediaman korban yakni Kompleks Raflesia Bank Of Tokyo Blok A 16 Rt.03/014, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede.
Sekira pukul 13.30 WIB, kata Siswo, tersangka yang tinggal bersama korban keluar dari kamarnya dan tiba-tiba memukul korban dengan sebatang kayu yang berasal dari alas tempat tidurnya.
“Korban dipukul pada bagian kepala hingga terluka. Selain kepala, luka juga terdapat di bagian leher, mata kanan, bibir, dan telinga.”
Usai menganiaya ibunya, tersangka lalu melarikan diri dan membuang barang bukti kayu pemukul sekitar 20 meter dari TKP. “Kayu itu dibuang tersangka ke selokan dengan maksud menghilangkan jejak,” ujar dia.
Namun tersangka kemudian dapat ditangkap petugas berikut barang buktinya. “Korban sudah dilakukan tindakan awal di RS Masmitra Jatimakmur.”
Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa sebatang kayu berukuran satu meter dengan noda darah. “Tindakan yang dilakukan membuat laporan perkara, visum, mengamankan barang bukti dan tersangka,” kata dia.
Hingga kini tersangka masih dimintai keterangan polisi perihal alasannya menganiaya sang ibu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ada lima opsi yang disiapkan Presiden Joko Widodo jika Komjen Pol Budi Gunawan tidak mau mundur. Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2).
Kata Andi kelima opsi itu adalah melantik kepala Polri definitif, opsi melantik Budi lalu memberhentikannya, opsi menunda pelantikan Budi sampai ada kejelasan status hukum, opsi membatalkan pencalonan Budi dan memilih nama baru, serta opsi status quo.
“Presiden akan mengambil keputusan minggu depan,” kata Andi. 
Seperti diwartakan, pihak Istana sudah meminta Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk mundur dari pencalonan kepala Polri. Presiden Joko Widodo bahkan beberapa kali sudah meminta hal tersebut.
Opsi Budi Gunawan untuk mundur itu dianggap sebagai opsi paling ideal lantaran Presiden kini dalam posisi dilematis.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia sedang mempelajari atau menjajaki langkah hukum yang akan diambil, terkait iklan perusahaan Malaysia pembuat alat pembersih, RoboVac, yang dinilai mendiskreditkan Indonesia.
“Kita mengajukan protes keras terhadap iklan tersebut. Dan kita sedang menjajaki beberapa kemungkinan langkah hukum yang akan kita lakukan terhadap perusahaan tersebut,” kata Menlu Retno di Jakarta, Rabu (4/2).
Menurut dia, pihak Kementerian Luar Negeri langsung menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk segera menyampaikan protes, setelah mengetahui masalah iklan di Malaysia yang mendiskreditkan Indonesia.
“Dan tadi pagi kami juga telah memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Malaysia ke Kemlu,” ujar dia.
Menlu Retno juga menyebutkan bahwa KBRI di Kuala Lumpur sudah memiliki pengacara yang sekarang sedang mempelajari kasus tersebut.
“Tetapi protes diplomatik telah kita lakukan, baik melalui KBRI di Kuala Lumpur maupun kepada Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta,” kata dia.
Sebelumnya, KBRI di Kuala Lumpur mengirimkan nota protes kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia atas iklan perusahaan pembuat alat pembersih, RoboVac, yang dinilai mendiskreditkan Indonesia.
Iklan tersebut dinilai mendiskreditkan Indonesia karena mencantumkan tulisan “Fire Your Indonesian Maid Now” (Pecat Pembantu Indonesia Anda Sekarang).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pertemuan antara Abraham Samad dengan dirinya dan sejumlah elit dari partainya, memiliki korelasi kuat dengan penetapan tersangka Komjen pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Demikian disampaikan Plt Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Senayan, Rabu (4/2).
“Terhadap apa yang sudah saya sampaikan melalui pertemuan sebanyak enam kali berturut-turut dengan Abraham Samad saya memiliki fakta adanya korelasi antara penetapan status tersangka secara mendadak dan mengejutkan semua pihak terhadap Komjen pol Budi Gunawan,” ucap Hasto, di Komisi III DPR RI, Rabu (4/2).
Kata Hasto, hal itu ketika realitas politik yang memilih Jusuf Kalla sebagai pendamping calon Presiden Jokowi pada pemilu 2014 kemarin.
“Maka 19 Mei 2014, setelah penetapan cawapres tersebut. Saya ditugaskan untuk menyampaikan ini kepada bapak Abraham Samad, maka pada malam itu juga sekitar pukul 00.30 WIB di rumah beliau di Pulo Mas dengan didampingi saksi untuk menyampaikan hal tersebut,” ucap dia.
“Disitu saya kaget dimana beliau mengatakan secara spontan, bahwa penyebab kegagalan dirinya menjadi calon wakil presiden adalah Budi Gunawan sesuai hasil penyadapan yang dilakukannya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang