Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Pasaman Barat, Sumatera Barat, menegaskan semua calon bupati harus mengikuti uji publik pada Pilkada 2015.
“Itu adalah syarat wajib menurut aturan dalam UU Pillada 2015 dan harus dilaksanakan,” kata Ketua KPU Pasaman Barat, Syafrinaldi, di Simpang Ampek, Kamis (22/1).
Uji publik merupakan sebuah syarat dalam pencalonan bupati. Setelah calon nantinya mengikuti uji publik maka akan mendapatkan surat keterangan yang akan dimasukkan dalam berkas pencalonan.
Menurutnya, tim uji publik calon bupati ini akan dibentuk oleh KPU Pasaman Barat dan akan dilakukan seleksi secara terbuka.
Tim seleksi sebanyak lima orang, yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat sebanyak dua orang, unsur akademisi dua orang dan satu orang dari komisioner KPU.
“Saat ini kami mulai mempersiapkan seleksi secara terbuka nantinya. Tentunya diharapkan tokoh masyarakat dan akademisi bisa ikut serta,” ujarnya.
Sejumlah draf mulai dipersiapkan, diantaranya adalah draf pemukhtahiran pemilih, draf pencalonan, penyusunan tahapan program dan jadwal.
Meski demikian, KPU Pasaman Barat masih menunggu penyempurnaan UU Pilkada oleh pemerintah pusat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku semua harta kekayaan yang dimiliknya didapat dari cara tidak terkait hasil korupsi atau tindak pidana lainnya.
“Pokoknya yang saya sampaikan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pasti halal,” kata Ryamizard usai menyerahkan LHKPN di kantor KPK, Jakarta, Kamis (22/1).
Namun, mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu engan menyampaikan berapa jumlah total kekayaan yang baru disetorkannya ke KPK itu. Dia hanya mengatakan, melaporkan apa yang wajib dilaporkan.
“Dilaporkan kan yang wajib kepada KPK, yang lain-lain orang enggak perlu tahu.”
Meski begitu, Ryamizard tak memungkiri, bahwa jumlah harta kekayaannya banyak perubahan atau penambahan dari LHKPN yang terakhir diserahkannya ke KPK pada tahun 2001 silam.
“Banyak. Kira-kira kan waktu itu orang tua saya belum meninggal, kalau sekarang sudah meninggal kan ada warisan,” kata Ryamizard.
Lagi-lagi, Riyamizard enggan menyampaikan berapa jumlah penambahan hartanya dari warisan orang tuannya tersebut. “Aah kamu nanya-nanya saja, pokoknya yang saya sampaikan pasti halal.”
Selain menyampaikan LHKPN, Ryamizard juga mengaku meminta petunjuk kepada Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP dan jajaran lainnya untuk mencegah korupsi di kementerian yang dipimpinnya tersebut.
“Tadi banyak bicara soal pencegahan juga, bagaimana saya mencegah korupsi di kementerian saya. Saya minta petunjuk pada Bapak-Bapak dikasih tau bagaimana caranya,” kata Jenderal Riyamizard.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berpengaruh terhadap situasi politik nasional. Terlebih lagi, Budi Gunawan melaporkan dua pimpinan KPK. 
Salah satunya dengan cara melaporkan KPK ke Kejaksaan Agung dan mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan serta hari ini kubu BG melaporkan Abraham Samad Cs ke Bareskrim Mabes Polri.
“Ya pasti adalah, sedikit, tapi tidak terlalu lah, begitu sudah akur, nanti juga sudah hilang lagi,” kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di KPK, Kamis (22/1).
Kedatangan Menhan Ryamizard ke KPK guna menyerahkan laporan hartanya ke bagian LHKPN. Dia juga sempat meminta masukan mengenai pencegahan korupsi di Kemenhan.
Meski menyebut stabilitas politik sedikit terganggu, Ryamizard masih enggan menjelaskan lebih jauh. “Saya paling tidak suka ngikut-ngikut yang bukan pekerjaan saya. Ketika saya ditanya, saya jawab, kalau yang lain, nanti fitnah.”
Konflik antara KPK-Polri ‎juga pernah terjadi dulu. Waktu itu, kisruh tersebut tenar dengan istilah Cicak vs Buaya. Ryamizard yakin, konflik tersebut tak akan berulang pada masalah Komjen BG.
“Enggak, enggak. Enggak ada pengaruhnya ke pertahanan, kalau ada pengaruhnya pasti saya bicara, ini hanya masalah sedikit politik lah,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pimpinan Umum Pepabri, Jend (Purn) TNI Agum Gumelar mengatakan, euforia kebebasan sebagai dampak pengaruh globalisasi menjadi ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kondisi ini harus diwaspadai bersama dan tidak boleh dianggap sepele sebab kebebasan yang kebablasan akan mengancam NKRI,” kata Agum, di Makassar, Kamis (22/1).
Euforia kebebasan itu akan memecah-belah bangsa. Sebagai gambaran, beberapa waktu beredar selebaran yang meminta TNI keluar dari wilayah konflik Poso, Sulteng. Hal ini dinilai sebagai upaya-upaya untuk memecah-belah TNI dan Polri.
Selain menyoroti pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, dirinya juga menyampaikan apresiasi pada masyarakat Sulsel yang dinilai memiliki karakter yang unik dan dinamis.
Mantan Pangdam VII/WIrabuana ini pun bernostalgia ketika bertugas di Sulsel. Menurutnya, pada 1998 terjadi kasus kerusuhan yang dipicu oleh terbunuhnya bocah oleh warga keturunan yang tidak waras.
Ketika itu pihaknya telah menemukan dua ‘mutiara’ terpendam di tengah kecamuknya situasi kerusuhan. Seorang remaja belia yang berprofesi sebagai tukang becak, tidak ikut menjarah toko-toko seperti yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya.
“Keberhasilan yang ada itu adalah keberhasilan kita semua, masyarakat juga berperan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: