Jakarta, Aktual.co — Tim Independen bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim sudah mempunyai fakta-fakta serta informasi lengkap terkait perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.
Salah satu anggota Tim Sembilan, Jimly Assidiq mengatakan, setelah bertemu dengan KPK dan Polri pihaknya berhasil menghimpun fakta lengkap terkait kisruh antar keduanya.
“Kami menganggap fakta-fakta dan informasi lengkap malam ini. Selama lebih dari dua jam kami himpun,” ungkap Jimly usai pertemuan di gedung KPK, Selasa (3/2).
Lebih jauh disampaikan Jimly, setelah fakta dan informasi yang didapat, timnya akan segera melakukan rapat internal yang digelar pada Rabu (4/2). Nantinya, lanjut dia, hasil pertemuan tersebut akan dijadikan masukan sebagai rujukan untuk Jokowi menyelesaikan kisruh KPK dan Polri.
“Segera kami akan mengadakan rapat,” jelasnya. Lalu kemudian segera juga menyampaikan masukan untuk diambil tindakan segera oleh presiden,” paparnya.
Meski begitu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak bisa memastikan kapan rekomendasi Tim Sembilan akan diserahkan ke Presiden. Dia mengatakan, sebelum Jokowi bertolak ke luar negeri, pihaknya dipastikan sudah memberikan rekomendasi tersebut.
“Masukan itu nanti akan kami sampaikan sehingga sebelum presiden berangkat ke luar negeri, kita harapkan ketegangan antara kedua beli pihak bisa turunkan tensinya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — DPD RI akan menyampaikan usul hak bertanya kepada Presiden RI terkait naik dan turunnya harga BBM yang ternyata tidak diikuti oleh penurunan harga kebutuhan pokok termasuk gas elpiji maupun ongkos kendaraan umum.
“Pada saat Pemerintah menaikkan harga BBM, harga-harga lainnya ikut naik. Namun, pada saat Pemerintah menurunkan kembali harga BBM, tapi harga-harga lainnya seperti sembako, gas elpiji, dan ongkos kendaraan umum tidak mau turun,” kata Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, AM Fatwa, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (3/2).
Menurut AM Fatwa, masyarakat di daerah mengalami kesulitan setelah Pemerintah menurunkan kembali harga BBM, karena tidak diikuti oleh penurunan harga-harga lainnya.
Karena itu, kata dia, DPD RI akan menggunakan hak bertanya kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan penjelasan secara langsung dalam sidang paripurna DPD RI guna menyikapi perkembangan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 53 anggota dari 132 anggota DPD RI yang menandatangani usul hak bertanya.
“Jumlah itu sudah jauh melampaui dari persyaratan yang diatur dalam UU MD3 yakni diusulkan oleh minimal 25 persen anggota atau minimal 33 orang anggota,” katanya.
Menurut Fatwa, hak bertanya itu adalah hak dasar anggota parlemen yang bisa digunakan saja untuk meminta penjelasan dari Presiden jika ada hal-hal yang strategis terkait kepentingan bangsa dan negara.
Fatwa menambahkan, hingga saat ini DPD RI baru dua kali mengajukan usul hak bertanya kepada Presiden.
Usul hak bertanya yang pertama yakni meminta penjelasan soal kebijakan mobil murah di tengah kebijakan pengetatan energi pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada awal tahun 2014.
Hak bertanya yang diajukan oleh anggota DPD RI itu, kemudian dijawab secara tertulis oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Fatwa, hak bertanya dari anggota DPD RI cukup sampai dijawab oleh Presiden RI atau dijawab oleh Pemerintah dalam forum sidang paripurna DPD RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Agung kembali memeriksa tiga legislator Kabupaten Cirebon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai saksi kasus korupsi penggunaan APBD Kabupaten Cirebon untuk belanja hibah dan bantuan sosial tahun 2009-2012.
“Lima saksi memenuhi pemanggilan penyidik untuk diperiksa,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Selasa (3/2).
Kelima saksi anggota DPRD itu diperiksa terkait kasusyang menjerat Wakil Bupati Cirebon yang juga mantan Ketua DPRD periode 2009-2013, Tasiya Soemadi (TS), Subekti Sunoto (SS), Ketua DPC PDIP Kecamatan Kedawung, dan Emon Purnomo (EP), Wakil Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Cirebon.
Kelima saksi itu, B Kasiyono, Rudiana, dan Aminah (Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai PDIP). Zaenal A Wa’ud (Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai PKB) dan Yuningsih (Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai PKB).
Tony menjelaskan, kelima anggota dewan itu ditanyai soal kronologis dan mekanisme pengumpulan informasi kebutuhan masyarakat dari daerah pemilih para saksi yang akan dimanfaatkan dalam program bantuan sosial ataupun hibah, dimana nantinya diajukan melalui Bupati untuk dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten.
“Selain itu pula mengenai tahu atau tidaknya atas dugaan terjadinya pemotongan dana atau kegiatan fiktif dari dana bantuan sosial maupun hibah yang dilakukan oleh para tersangka,” katanya.
Sebelumnya, Kejagung telah memeriksa lima legislator DPRD Kabupaten Cirebon asal PDIP, Mustofa (Ketua DPRD Kabupaten Cirebon), Yoyo Siswoyo (Anggota DPRD Kabupaten Cirebon), Aan Setiawan (Anggota DPRD Kabupaten Cirebon), Suherman (Anggota DPRD Kabupaten Cirebon) dan Agus Kurniawan (Anggota DPRD Kabupaten Cirebon).
Tersangka TS pernah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus). Kasus itu saat TS masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2009-2013 sedangkan bupatinya dijabat oleh Dedi Supardi.
Tim Satuan Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejagung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah memeriksa sekitar 260 warga Kabupaten Cirebon yang menerima dana bansos APBD tahun 2009-2012.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu