Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo saat menerima utusan khusus pemerintah Tiongkok Meng Jianzhu di Istana Negara, Selasa (3/2), membicarakan isu terorisme dan pemberantasan korupsi, demikian dikatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno usai pertemuan.
“Tadi Presiden Jokowi dan utusan khusus Tiongkok membicarakan kerja sama di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Tedjo.
Menurutnya kedua tokoh itu, tidak membicarakan kasus hukum yang spesifik namun intinya kedua negara menyatakan pandangan yang sama soal pemberantasan korupsi.
Selain soal hukum, Utusan Tiongkok Meng Jianzhu juga membicarakan usulan untuk memindahkan sebagian pabrik di Tiongkok ke Indonesia.
“Mungkin pabrik semen atau bata, nanti akan dibicarakan lagi dengan kementerian terkait,” kata Tedjo.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Tim Konsultatif Independen alias Tim Sembilan yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan konflik KPK-Polri, menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Kita diundang mau rapat dengan Tim 9, (tadi) dengan Kapolri sudah, sekarang dengan KPK,” kata angota Tim Sembilan Jimly Asshidiqie di gedung KPK Jakarta, Selasa (3/2).
Selain Jimly, sudah datang juga anggota tim Sembilan lain yaitu Hikmahanto Juwana dan Bambang Widodo Umar.
“Tim Sembilan dalam rangka memberi masukan,” tambah Jimly.
Tim Sembilan dibentuk pada 25 Januari 2015 pascapenangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri pada 23 Januari 2015.
Anggota tim Sembilan adalah mantan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, mantan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno dan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto serta sosiolog UI Imam Prasodjo.
Bambang Widjojanto menjadi tersangka dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010.
Bambang sempat ditahan oleh Bareskrim Polri sejak ditangkap pada Jumat (23/1) pagi hingga dilepaskan pada Sabtu (24/1) dini hari, setelah didesak oleh koalisi masyarakat sipil dan pemberian jaminan oleh dua komioner KPK Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja.
Sugianto membuat pelaporan karena menilai ada saksi yang memberikan keterangan palsu di MK yaitu Ratna Mutiara sudah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan memberikan keterangan palsu di MK dan pada 16 Maret 2011 sudah divonis 5 bulan penjara.
Masa 5 bulan itu menurut Ratna adalah masa selama ia menjalani proses persidangan pada Oktober 2010 hingga Maret 2011.
Menurut Sugianto, pelaporan tersebut juga tidak ada kaitannya dengan kasus Komjen Pol Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait transaksi-transaksi mencurigakan di KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — “Samad dan Anas dimata ‘publik’ yang culas” begitulah komentar Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Ma’mun Murod Albarbasy, menanggapi soal pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dengan petinggi PDIP.
“Saya menyakini Hasto (Sekjen PDIP, Hasto Kristianto), benar bahwa pertemuan Samad dan beberapa petinggi PDIP terjadi,” ujar Ma’mun Murod, melalui pesan singkat, Selasa (3/2).
Menurut dia, ada persamaan sekaligus perbedaan mencolok antara Ketua KPK, Abraham Samad dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
Persamaan yakni, jika Anas dianggap salah oleh KPK dan ‘publik’ karena ingin menjadi Presiden, sementara seolah publik melegalkan perbuataan Abraham Samad, sebagaimana diutarakan Hasto yang ngebet jadi Wapres.
“Ketika Samad diyakini punya niat ingin jadi Wapres, “publik” secara berjamaah bilang: ‘sebagai warga negara, apanya yang salah kalau Samad ingin jadi Capres,” kata dia.
“Ketika Anas didakwa oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) sebagai ‘ingin jada Presiden’, sebagian ‘publik’ diam membisu seakan mengamini JPU,” kata dia.
Bahkan menurut dia, sebagian lainnya komentar sinis, bahwa Anas terlalu cepat n ambisius ingin jadi Presiden. Namun lagi-lagi, ‘publik’ seolah bersikap berbeda dengan Abraham Samad.
“Ini rasanya komen ‘publik’ yang culas, tak jujur. Komen yang aneh. Mestinya komen ‘Apanya yang salah’ disematkan ke Anas bukan ke Samad,” kata dia,
Semestinya, menurut dia wajarlah Anas ingin menjadi seorang Presiden. Sebab sebagai Ketum partai tak ada yang dilanggar baik secara konstitusional maupun moral politik.
“Justru harus dipandang aneh dan amoral ketika seorang Ketua KPK ingin jadi Wapres,” kata dia. Ia menambahkan, apakah pantas sebagi Ketua KPK yang dalam jalankan tugas harus betul-betul kedepankan integritas moral, lalu ingin menjadi Wapres. Jika begitu, sambungnya, di mana integritas moralnya serta di mana moralitas politiknya?.
“Itu (perlakuakan Samad) ibarat orang laki-laki solat hanya memakai celana yang panjangnya dari pusar hingga di bawah lutut tanpa pakai baju. Secara fiqh tentu solatnya sah, karena aurat laki-laki memang antara pusar dan di bawah lutut. Tapi pertanyaannya, opo yo patut solat mau menghadap Tuhan kok auratnya begitu minimalis?,” kata dia.
Seperti diketahui, Abraham Samad sebagaimana diutarakan Hasto ngotot ingin menjadi Calon wakil Presiden Joko Widodo pada pilpres kemarin. Bahkan Samad, dikatakan Hasto sempat menjanjikan untuk mengamankan sejumlah kasus yang melibatkan para petinggi PDIP di KPK. Belakangan, Abraham Samad membantah tudingan itu.
Pihak KPK dan beberapa kalangan aktivis sempat melegalkan perbuatan Samad tersebut. Menurut mereka, sah jika Samad ingin menjadi Cawapres.
Sementara diketahui, Anas dianggap KPK melakukan korupsi dalam proyek hambalang. Anas diduga melakukan itu, lantaran ingin menjadi Presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby