Direksi Bank of Beijing Diperiksa
Jakarta, Aktual.co — Seorang anggota Dewan Direksi Bank of Beijing Co Ltd diselidiki karena pelanggaran disiplin serius dan dan menjadi pejabat tinggi perbankan paling akhir yang diselidiki oleh gerakan antikorupsi Tiongkok. Pada Jumat (30/1) Badan antikorupsi Partai Komunis, Komisi Pusat untuk Pemeriksaan Disiplin, mengatakan tengah menyelidiki Lu Haijun yang disebut sebagai mantan direktur Beijing Energy Investmen.
Pernyataan Bank of Beijing kepada Bursa Shanghai menyebutkan bahwa Lu adalah mantan direktur Beijing Energy Investment Holding Co Ltd, salah satu pemegang saham Bank of Beijing. Beijing Energy Investment memiliki 5,08 person saham bank yang memiliki nilai pasar sebesar US$16,93 miliar dan beroperasi di pasar domestik.
Penyelidikan ini dilakukan setelah presiden China Minsheng Banking Corp, Mao Xiaofeng, mengundurkan diri pada Sabtu (31/1) karena alasan pribadi setelah media melaporkan dia diselidiki oleh badan antikorupsi Tiongkok. Gerakan antikorupsi Tiongkok telah menyelidiki para pemimpin bisnis dan politisi seperti mantan kepala keamanan dalam negeri Zhou Yongkang, dan Ling Jihua yang pernah menjadi penasihat utama mantan Perdana Mengeri Hu Jintao.
Media Tiongkok mengkaitkan kejatuhan Mao Xiaofeng dengan penyelidikan terhadap Ling Jihua tanpa rincian jelas, kecuali catatan bahwa kedua tokoh ini meniti karir melalui Liga Pemuda Komunis. Ling dipecat dari jabatan kepala departemen di bidang menyatukan non-komunis pada Desember setelah disebut-sebut terlibat dalam skandal terkait kematian puteranya dalam kecelakaan mobil mewah.
Mao yang merupakan bintang di dunia perbankan Tiongkok baru memegang jabtan di China Minsheng Banking Corp pada Agustus lalu. Langkah pemerintah Tiongkok untuk menyelidiki korupsi di sektor finansial dilakukan sebagai bagian dari kampanye lebih luas untuk mengentaskan tindak korupsi di konglimerasi raksasa milik pemerintah.
Kantor berita resmi Xinhua mengatakan pada Senin (2/1) bahwa tim antikorupsi telah dikirim ke 72 perusahaan besar milik pemerintah, termasuk 19 perusahaan finansial dan kereta.
