Jakarta, Aktual.co — Rencana pemerintah mengubah bantuan beras miskin (raskin) dari bentuk beras menjadi uang atau “e-money” perlu dipertimbangkan secara matang, kata Bupati Pamekasan Achmad Syafii di Pamekasan, Selasa (3/2).

“Kalau tujuannya untuk menekan penyimpangan dan penggelapan bantuan raskin, saya sangat setuju, karena faktanya bantuan raskin di Pamekasan selama ini memang masih banyak masalah,” katanya menjelaskan.

Hanya saja, pendataan penerima bantuan, perlu dikaji ulang, karena selama ini memang masih ada warga mampu yang terdata sebagai penerima bantuan.

Koordinasi pendataan dengan pemkab harus dilakukan, mengingat yang mengetahui kondisi masyarakat miskin yang sebenarnya adanya daerah.

Selain itu, kata bupati, pemerintah juga perlu memikirkan stabilisasi harga gabah, mengingat salah satu upaya pemerintah dalam pendistribusian bantuan dalam bentuk beras itu untuk menjaga stabilitas harga gabah.

Bupati khawatir, harga gabah akan anjlok, apabila nantinya terjadi perubahan distribusi bantuan raskin dari bentuk beras kedalam bentuk uang. “Pemerintah pusat tentunya harus memikirkan hal ini,” kata Achmad Syafii menjelaskan.

Ia juga menjelaskan, bantuan dalam bentuk uang sebenarnya akan memudahkan pola distribusi, karena tidak perlu melibatkan banyak orang, sebagaimana sistem distribusi bantuan raskin selama ini.

“Tapi yang perlu benar-benar diperhatikan adanya data penerima bantuan, dan kami di daerah tentu mendukung, apapun kebijakan pusat selama untuk kebaikan,” kata Syafii.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Farid Anfasa Moeloek, mengharapkan pemerintah dapat mengembangkan lima paradigma kesehatan pada masyarakat Indonesia.

“Konsep kesehatan harus dipahami secara lebih luas daripada apa yang sering dimaknai oleh masyarakat pada umumnya, pemahaman yang tidak utuh terhadap kesehatan cenderung hanya memfokuskan pada upaya-upaya medis saja,” kata Farid di Sekretariat IDI, Jakarta, Selasa (3/2).

Dukungan medis, kata dia, memang termasuk ke dalam paradigma kesehatan, namun empat pilar lain juga harus disosialisasikan kepada masyarakat luas guna mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sehat.

Keempat paradigma kesehatan tersebut meliputi pembangunan perumahan dengan sanitasi memadai, pengembangan perilaku hidup sehat, pengaturan ketersediaan air bersih, serta pemenuhan gizi bagi masyarakat.

“Peran dari empat pilar lain sangat penting, bahkan untuk mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sehat, mereka (empat pilar) memainkan peran sebesar 70 persen, sedangkan medical backup (dukungan medis) hanya sekitar 30 persen saja,” kata pria yang juga merupakan suami Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek.

Namun, pemerintah daerah dan para dokter yang bertugas di wilayah juga perlu melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap nilai-nilai kesehatan ini, ucapnya.

Ia mengatakan penyebaran paradigma kesehatan ini sebaiknya diintegrasikan dengan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sehingga kesehatan dapat ditingkatkan secara lebih komprehensif.

“Dampak positif bagi pembangunan kesehatan dan pendidikan masyarakat justru lebih besar, ketika pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan tol laut dan sumber daya lokal hadir,” ujarnya.

Program pembangunan tol laut telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam strategi dan kebijakan pembangunan nasional di masa depan untuk meningkatkan konektivitas yang lebih baik antarwilayah Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh: